Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ahok Siapkan Dua Rusun bagi Warga Bukit Duri

Kompas.com - 25/08/2015, 10:39 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Setelah menertibkan warga Kampung Pulo, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI berencana menertibkan kawasan Bukit Duri, Jakarta Selatan. Wilayah Jakarta Selatan termasuk program normalisasi Kali Ciliwung.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama pun telah mempersiapkan dua lokasi rumah susun sederhana sewa (rusunawa) bagi warga Bukit Duri. 

"(warga) Bukit Duri kami siapkan ada dua rusun. Ada di Cibesel (Cipinang Besar Selatan) dan Pulogebang Jakarta Timur," kata Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (25/8/2015). 

Ada sebanyak 160 unit yang telah disiapkan di Rusunawa Cibesel serta 150 unit di Rusunawa Pulogebang. Meski demikian, lanjut dia, Pemprov DKI tengah fokus menyelesaikan pemasangan dinding turap (sheetpile) di sisi bekas penertiban Kampung Pulo.

Ia juga menargetkan bakal menambah 50.000 unit rusun hingga tahun 2017. Hal ini untuk memudahkan penertiban kawasan kumuh dan merelokasi ke unit rusun.

"Di mana mana akan kami bangun rusun, 50.000 unit dan masih di Jakarta. Kalau enggak bisa tahun ini (warga Bukit Duri ditertibkan), ya biarin saja. Target saya, tahun ini cuma Kampung Pulo tidak banjir lagi," kata Basuki. 

Wali Kota Jakarta Selatan Tri Kurniadi mengaku telah mulai berdialog dengan warga Bukit Duri. Sehingga ia mengharapkan saat waktu penertiban tiba, warga dapat menerima untuk direlokasi.

Saat ini, Tri mengaku masih menunggu Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI untuk menyiapkan rumah susun sebagai tempat pemindahan warga Bukit Duri. Ia pun memastikan penertiban Bukit Duri akan dilakukan setelah Kampung Pulo selesai.

"Setelah Kampung Pulo selesai, baru kita. Selain itu juga menyiapkan rumahnya dulu. Itu kan normalisasi Ciliwung jadi harus segera terwujud," ujar Tri. 

Permukiman di Bukit Duri yang menjadi lokasi normalisasi Sungai Ciliwung dihuni sekitar 8.000 jiwa. Pemerintah memastikan tidak akan memberikan uang ganti rugi bagi warga yang tinggal di sana karena yang diduduki adalah tanah negara.

Namun, bila warga memiliki sertifikat tempat tinggal, maka pemerintah akan membelinya dengan harga appraisal.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPU Jaktim Buka Pendaftarab PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

KPU Jaktim Buka Pendaftarab PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

Megapolitan
NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

Megapolitan
Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Megapolitan
Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Megapolitan
“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

Megapolitan
Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Megapolitan
DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

Megapolitan
PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

Megapolitan
DPRD dan Pemprov DKI Rapat di Puncak, Bahas Soal Kelurahan Dapat Anggaran 5 Persen dari APBD

DPRD dan Pemprov DKI Rapat di Puncak, Bahas Soal Kelurahan Dapat Anggaran 5 Persen dari APBD

Megapolitan
Anggaran Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Disorot, Dinas Citata: Itu Masih Perencanaan

Anggaran Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Disorot, Dinas Citata: Itu Masih Perencanaan

Megapolitan
Gerak Gerik NYP Sebelum Bunuh Wanita di Pulau Pari: Sempat Menyapa Warga

Gerak Gerik NYP Sebelum Bunuh Wanita di Pulau Pari: Sempat Menyapa Warga

Megapolitan
Tunggak Biaya Sewa, Warga Rusunawa Muara Baru Mengaku Dipersulit Urus Administrasi Akte Kelahiran

Tunggak Biaya Sewa, Warga Rusunawa Muara Baru Mengaku Dipersulit Urus Administrasi Akte Kelahiran

Megapolitan
Pedagang Bawang Pasar Senen Curhat: Harga Naik, Pembeli Sepi

Pedagang Bawang Pasar Senen Curhat: Harga Naik, Pembeli Sepi

Megapolitan
Baru Beraksi 2 Bulan, Maling di Tambora Curi 37 Motor

Baru Beraksi 2 Bulan, Maling di Tambora Curi 37 Motor

Megapolitan
'Otak' Sindikat Maling Motor di Tambora Ternyata Residivis

"Otak" Sindikat Maling Motor di Tambora Ternyata Residivis

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com