Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Fungsi Timsus Komnas HAM untuk Tata Kota Jakarta

Kompas.com - 26/08/2015, 09:16 WIB
Aldo Fenalosa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komnas HAM ingin membentuk tim khusus karena ingin memastikan penataan tata kota oleh pemerintah provinsi (pemprov) DKI Jakarta tidak merugikan hak asasi warga yang terkena gusuran.

Muhamad Nurkhoiron, salah satu komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), menyebut, ada dua tugas utama tim khusus yang akan dibentuk menyikapi tata kota Jakarta.

"Tim khusus itu akan mengerjakan dua hal, yang pertama membantu memaksimalkan biro pengaduan yang ada di Komnas HAM. Pengaduan ini nanti akan dibantu oleh beberapa pendamping dari LBH atau LSM untuk menjadi jembatan bagi warga yang ingin mengadu ke Komnas HAM," kata Khoiron kepada Kompas.com di Jakarta, Selasa (25/8/2015).

Menurut Khoiron, ada sekitar 1 juta warga Jakarta yang berpotensi terkena gusuran untuk penataan kota dan penanggulangan banjir. Dengan jumlah warga yang banyak itu, Komnas HAM pun ingin lebih fokus mencermati hak-hak warga.

"Dengan adanya tim khusus, warga yang mengadu lebih mudah dilayani dan dikoordinasikan. LSM dan lembaga bantuan hukum juga kita gandeng. Itu kami sebut sebagai posko bersama, di mana memperkuat pengaduan di Komnas HAM untuk koordinasi," ujar Khoiron.

Setelah mewadahi pengaduan khusus untuk warga yang terkena gusuran penataan kota, tim khusus ini juga akan mencermati ranah kebijakan Pemprov DKI Jakarta mengenai tata kota.

Dengan begitu, tim khusus itu nantinya bisa memberi rekomendasi pada pemerintah pusat maupun Pemprov DKI bila ada hal yang kurang atau diluar koridor HAM terjadi dalam penataan kota.

"Yang kedua, fungsinya melihat tata kelola, melihat seluruh rencana kebijakan yang dibuat Pemprov DKI terkait tata kota mengatasi banjir. Rencananya seperti apa, daerahnya yang akan digusur itu berapa titik dan berapa orang, rehabilitasi dan ganti ruginya seperti apa, komunikasinya seperti apa, melibatkan masyarakatnya seperti apa," kata dia lagi.

Lebih lanjut, rencana pembentukan tim khusus pada September nanti oleh Komnas HAM bukan bertujuan untuk menentang kebijakan tata kota Jakarta. Khoiron menuturkan, Komnas HAM mendukung program pemerintah untuk normalisasi daerah banjir. Hanya saja, proses relokasi warga untuk normalisasi daerah banjir dikhawatirkan menimbulkan pergesekan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Akibat Hujan Angin, Atap ICU RS Bunda Margonda Depok Ambruk

Akibat Hujan Angin, Atap ICU RS Bunda Margonda Depok Ambruk

Megapolitan
Arogansi Pengendara Fortuner yang Mengaku Anggota TNI, Berujung Terungkapnya Sederet Pelanggaran Hukum

Arogansi Pengendara Fortuner yang Mengaku Anggota TNI, Berujung Terungkapnya Sederet Pelanggaran Hukum

Megapolitan
Banjir dan Fasilitas Rusak, Pekerja di Pelabuhan Sunda Kelapa: Tolong Perbaiki, Supaya Banyak Pengunjung...

Banjir dan Fasilitas Rusak, Pekerja di Pelabuhan Sunda Kelapa: Tolong Perbaiki, Supaya Banyak Pengunjung...

Megapolitan
Walkot Depok Idris: Saya Cawe-cawe Dukung Imam Budi Hartono di Pilkada

Walkot Depok Idris: Saya Cawe-cawe Dukung Imam Budi Hartono di Pilkada

Megapolitan
Jakarta yang Terbuka Lebar bagi Para Perantau, tetapi Jangan Nekat...

Jakarta yang Terbuka Lebar bagi Para Perantau, tetapi Jangan Nekat...

Megapolitan
Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Kamis 18 April 2024 dan Besok: Siang ini Hujan Ringan

Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Kamis 18 April 2024 dan Besok: Siang ini Hujan Ringan

Megapolitan
Kisah di Balik Menjamurnya Warung Madura, Ada Bos yang Dukung Pekerja Buka Usaha Sendiri

Kisah di Balik Menjamurnya Warung Madura, Ada Bos yang Dukung Pekerja Buka Usaha Sendiri

Megapolitan
Polisi Imbau Masyarakat Setop Bagikan Video Bunuh Diri Selebgram Meli Joker

Polisi Imbau Masyarakat Setop Bagikan Video Bunuh Diri Selebgram Meli Joker

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Sopir Fortuner yang Mengaku Adik Jenderal Ditangkap | Pendeta Gilbert Lumoindong Dituduh Nistakan Agama

[POPULER JABODETABEK] Sopir Fortuner yang Mengaku Adik Jenderal Ditangkap | Pendeta Gilbert Lumoindong Dituduh Nistakan Agama

Megapolitan
Sejumlah Calon Wali Kota Bogor Mulai Pasang Baliho, Rusli Prihatevy Mengaku Masih Santai

Sejumlah Calon Wali Kota Bogor Mulai Pasang Baliho, Rusli Prihatevy Mengaku Masih Santai

Megapolitan
Mengaku Polisi, Seorang Begal Babak Belur Diamuk Massa di Bekasi

Mengaku Polisi, Seorang Begal Babak Belur Diamuk Massa di Bekasi

Megapolitan
Beredar Foto Dahi Selebgram Meli Joker Benjol Sebelum Bunuh Diri, Polisi: Itu Disebabkan oleh Korban Sendiri

Beredar Foto Dahi Selebgram Meli Joker Benjol Sebelum Bunuh Diri, Polisi: Itu Disebabkan oleh Korban Sendiri

Megapolitan
Polisi Sebut Kekasih Selebgram yang Bunuh Diri Sambil 'Live' Tak Lakukan Kekerasan Sebelum Korban Akhiri Hidup

Polisi Sebut Kekasih Selebgram yang Bunuh Diri Sambil "Live" Tak Lakukan Kekerasan Sebelum Korban Akhiri Hidup

Megapolitan
Merantau ke Jakarta Jadi Pemilik Warung Sembako, Subaidi Sering Dianggap Punya Banyak Uang oleh Orang di Kampung

Merantau ke Jakarta Jadi Pemilik Warung Sembako, Subaidi Sering Dianggap Punya Banyak Uang oleh Orang di Kampung

Megapolitan
PDI-P Depok Sebut Supian Suri Punya Modal Popularitas dan Elektabilitas untuk Ikut Pilkada

PDI-P Depok Sebut Supian Suri Punya Modal Popularitas dan Elektabilitas untuk Ikut Pilkada

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com