Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Apakah Gerakan "Lawan Ahok" Pengaruhi Penggalangan KTP?

Kompas.com - 30/08/2015, 13:48 WIB
Jessi Carina

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Gerakan "Lawan Ahok" muncul untuk menyuarakan kritik terhadap Gubernur DKI Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama. Di saat yang sama, ada gerakan bernama "Teman Ahok" yang sedang melakukan penggalangan KTP DKI untuk mendukung Ahok agar kembali maju dalam pemilihan gubernur 2017 melalui jalur independen.

Dengan munculnya gerakan "Lawan Ahok", apakah kegiatan penggalangan KTP oleh "Teman Ahok" ikut terkena dampak?

"Banyak tanggapan dari masyarakat yang mau memberi KTP atau yang sudah pernah. Banyak dari mereka yang khawatir," ujar juru bicara "Teman Ahok", Amalia, kepada Kompas.com, Minggu (30/8/2015).

Akan tetapi, secara umum, Amalia mengatakan jumlah KTP dukungan yang masuk setiap harinya menjadi banyak. Bahkan, jumlah dukungan KTP cenderung stabil.

Amalia mengatakan target "Teman Ahok" tiap minggunya adalah meraih 22.000 KTP. Sedangkan untuk target bulanan, "Teman Ahok" harus mengumpulkan sebanyak 88.000.

Sehingga, munculnya gerakan "Lawan Ahok" tidak berdampak pada pengurangan jumlah KTP dukungan. Meskipun, Amalia mengakui banyak pertanyaan atau sekadar pernyataan kegelisahan seputar gerakan "Lawan Ahok" dari masyarakat umum.

"Mungkin juga karena posko dan booth "Teman Ahok" sekarang lebih banyak dan lebih mudah dijangkau oleh masyarakat," ujar Amalia.

Untuk diketahui, Aksi pengumpulan KTP dilakukan menyusul adanya peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 9 Tahun 2015 yang memperketat syarat pencalonan kader independen.

Salah satu syaratnya adalah pengumpulan KTP tidak bisa lagi dilakukan melalui email atau online, tetapi harus memiliki keabsahan dalam bentuk cetak fisik.

Saat ini Ahok tidak bergabung di partai politik manapun. Sejumlah kalangan, bahkan Ahok sendiri memprediksi kemungkinan besar akan maju melalui jalur independen. Hal itulah yang melatarbelakangi gerakan "Teman Ahok".


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polisi Tangkap Pembegal Motor Warga yang Sedang Cari Makan Sahur di Bekasi

Polisi Tangkap Pembegal Motor Warga yang Sedang Cari Makan Sahur di Bekasi

Megapolitan
Tertipu Program Beasiswa S3 di Filipina, Korban Temukan Berbagai Kejanggalan

Tertipu Program Beasiswa S3 di Filipina, Korban Temukan Berbagai Kejanggalan

Megapolitan
Heru Budi Minta Kadis dan Kasudin Tingkatkan Pengawasan Penggunaan Mobil Dinas oleh ASN

Heru Budi Minta Kadis dan Kasudin Tingkatkan Pengawasan Penggunaan Mobil Dinas oleh ASN

Megapolitan
Usai Dicopot, Pejabat Dishub DKI yang Pakai Mobil Dinas ke Puncak Tak Dapat Tunjangan Kinerja

Usai Dicopot, Pejabat Dishub DKI yang Pakai Mobil Dinas ke Puncak Tak Dapat Tunjangan Kinerja

Megapolitan
Harga Cabai Rawit di Pasar Perumnas Klender Turun Jadi Rp 40.000 Per Kilogram Setelah Lebaran

Harga Cabai Rawit di Pasar Perumnas Klender Turun Jadi Rp 40.000 Per Kilogram Setelah Lebaran

Megapolitan
Dukung Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Rp 22 Miliar, Fraksi PKS: Biar Nyaman Jadi Kantor Kedua

Dukung Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Rp 22 Miliar, Fraksi PKS: Biar Nyaman Jadi Kantor Kedua

Megapolitan
Harga Bawang Putih di Pasar Perumnas Klender Masih Stabil dari Sebelum Lebaran

Harga Bawang Putih di Pasar Perumnas Klender Masih Stabil dari Sebelum Lebaran

Megapolitan
PSI DKI Ingatkan Heru Budi soal Keberadaan Biro Jasa Pembebasan Lahan Normalisasi Kali Ciliwung

PSI DKI Ingatkan Heru Budi soal Keberadaan Biro Jasa Pembebasan Lahan Normalisasi Kali Ciliwung

Megapolitan
Penampilan Pengemudi Fortuner Arogan Berpelat Palsu TNI yang Kini Berbaju Tahanan

Penampilan Pengemudi Fortuner Arogan Berpelat Palsu TNI yang Kini Berbaju Tahanan

Megapolitan
Gerindra Mulai Jaring Sosok Calon Wali Kota Bogor untuk Pilkada 2024

Gerindra Mulai Jaring Sosok Calon Wali Kota Bogor untuk Pilkada 2024

Megapolitan
DBD di Jaksel Turun Drastis, dari 507 Menjadi 65 Kasus per April 2024

DBD di Jaksel Turun Drastis, dari 507 Menjadi 65 Kasus per April 2024

Megapolitan
Dalam Rapat LKPJ 2023, Heru Budi Klaim Normalisasi Berhasil Atasi Banjir Jakarta

Dalam Rapat LKPJ 2023, Heru Budi Klaim Normalisasi Berhasil Atasi Banjir Jakarta

Megapolitan
Pria di Bekasi Jadi Korban Penipuan Program Beasiswa Doktoral di Filipina

Pria di Bekasi Jadi Korban Penipuan Program Beasiswa Doktoral di Filipina

Megapolitan
Tak Hanya Kader, PKS Juga Usulkan Anies dan Eks Kapolda Masuk Bursa Bacagub DKI

Tak Hanya Kader, PKS Juga Usulkan Anies dan Eks Kapolda Masuk Bursa Bacagub DKI

Megapolitan
Tak Lagi Dapat 'Privilege' KTP Jakarta, Warga: Akses Pendidikan dan Kesehatan Jangan Jomplang

Tak Lagi Dapat "Privilege" KTP Jakarta, Warga: Akses Pendidikan dan Kesehatan Jangan Jomplang

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com