Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Taufik: Kalau Ahok Bilang Lebih Suka Dipilih Langsung, Itu Omong Doang

Kompas.com - 03/09/2015, 19:55 WIB
Alsadad Rudi

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik menilai Gubernur Basuki Tjahaja Purnama sedang menghadapi ketakutan bahwa ia akan kalah dalam perhelatan pemilihan umum kepada daerah pada 2017 mendatang. Hal itulah yang disebutnya mendasari adanya pengajuan revisi terhadap Undang-Undang 29 Tahun 2007 tentang DKI Jakarta sebagai ibu kota Republik Indonesia.

Taufik sendiri masih meyakini, adanya revisi terhadap undang-undang tersebut bertujuan agar jabatan gubernur DKI tidak lagi dipilih langsung, tetapi ditunjuk oleh presiden.

"Jadi, kalau dia bilang lebih suka dipilih langsung, itu omong doang. Sebenarnya dia tidak yakin dengan dirinya. Dia takut kalah," ujar Taufik di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (3/9/2015).

Taufik menyebut, pada 2012, Ahok, sapaan Basuki, pernah berniat maju dalam pilkada sebagai calon gubernur lewat jalur independen. (Baca: Taufik Batalkan Usulan Program Revisi UU tentang Pemprov DKI sebagai Ibu Kota)

Namun, kata Taufik, ambisi tersebut gagal karena jumlah dukungan melalui pengumpulan KTP yang dilakukan tidak mencukupi.

"Dia takut terulang kayak dulu pas 2012. Mau maju lewat independen, tetapi enggak cukup," tutur Taufik.

Berdasarkan salinan program kerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2016, usulan revisi UU 29 tahun 2007 terdapat pada program kerja 2016 untuk urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi perangkat daerah, dan kepegawaian. Adapun anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp 2,8 miliar. (Baca: Taufik Masih Penasaran soal Revisi UU bahwa Gubernur DKI Dipilih Presiden)

Sebelumnya, Kepala Biro Tata Pemerintahan DKI Bayu Megantara menjelaskan maksud pengajuan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 dilatarbelakangi upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memperoleh wewenang terhadap pengelolaan aset pemerintah pusat.

Sebagai contoh, jika ada kerusakan jalan negara, Pemprov DKI ingin diizinkan untuk bisa memperbaiki jalan tersebut. (Baca: Taufik Tanya Rencana Pemprov DKI Revisi UU agar Gubernur Dipilih Presiden)

Sebab, jalan negara yang rusak itu berdampak langsung terhadap warga DKI Jakarta. Kewenangan-kewenangan itulah yang diinginkan Pemprov DKI dengan cara merevisi UU tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Buang Pepaya karena Sepi Pembeli, Pedagang di Pasar Induk Kramatjati Rugi Besar

Buang Pepaya karena Sepi Pembeli, Pedagang di Pasar Induk Kramatjati Rugi Besar

Megapolitan
Gara-gara Sakit Hati, Seorang Tante di Tangerang Bunuh Keponakannya

Gara-gara Sakit Hati, Seorang Tante di Tangerang Bunuh Keponakannya

Megapolitan
Harga Pepaya di Pasar Induk Kramatjati Anjlok, Pedagang: Tombok Terus

Harga Pepaya di Pasar Induk Kramatjati Anjlok, Pedagang: Tombok Terus

Megapolitan
Pilkada Kota Bogor 2024, Golkar Prioritaskan Koalisi dengan Partai Pengusung Prabowo-Gibran

Pilkada Kota Bogor 2024, Golkar Prioritaskan Koalisi dengan Partai Pengusung Prabowo-Gibran

Megapolitan
Amankan Penetapan Presiden-Wakil Presiden 2024, Polda Metro Kerahkan 4.051 Personel Gabungan

Amankan Penetapan Presiden-Wakil Presiden 2024, Polda Metro Kerahkan 4.051 Personel Gabungan

Megapolitan
Pedagang di Pasar Induk Kramatjati Buang Puluhan Ton Pepaya karena Pembeli Belum Balik ke Jakarta

Pedagang di Pasar Induk Kramatjati Buang Puluhan Ton Pepaya karena Pembeli Belum Balik ke Jakarta

Megapolitan
Komisi B DPRD DKI Minta Pemprov DKI Tak Asal Batasi Kendaraan, Transportasi Publik Harus Membaik

Komisi B DPRD DKI Minta Pemprov DKI Tak Asal Batasi Kendaraan, Transportasi Publik Harus Membaik

Megapolitan
Politisi PAN dan Golkar Bogor Bertemu, Persiapkan Koalisi untuk Pilkada 2024

Politisi PAN dan Golkar Bogor Bertemu, Persiapkan Koalisi untuk Pilkada 2024

Megapolitan
Nasib Tiktoker Galihloss Pelesetkan Kalimat Taawuz Berujung Terseret Kasus Penistaan Agama

Nasib Tiktoker Galihloss Pelesetkan Kalimat Taawuz Berujung Terseret Kasus Penistaan Agama

Megapolitan
Teganya Agusmita yang Tinggalkan Kekasihnya Saat Sedang Aborsi di Kelapa Gading, Akhirnya Tewas karena Pendarahan

Teganya Agusmita yang Tinggalkan Kekasihnya Saat Sedang Aborsi di Kelapa Gading, Akhirnya Tewas karena Pendarahan

Megapolitan
Antisipasi Demo saat Penetapan Prabowo-Gibran di KPU, Warga Diimbau Cari Jalan Alternatif

Antisipasi Demo saat Penetapan Prabowo-Gibran di KPU, Warga Diimbau Cari Jalan Alternatif

Megapolitan
Pendapatan Meningkat 13 Persen, PT KCI Raup Rp 88 Miliar Selama Periode Lebaran 2024

Pendapatan Meningkat 13 Persen, PT KCI Raup Rp 88 Miliar Selama Periode Lebaran 2024

Megapolitan
Soal Penambahan Lift dan Eskalator di Stasiun Cakung, KCI Koordinasi dengan Kemenhub

Soal Penambahan Lift dan Eskalator di Stasiun Cakung, KCI Koordinasi dengan Kemenhub

Megapolitan
Pengurus PAN Sambangi Kantor Golkar Bogor, Sinyal Pasangan Dedie-Rusli pada Pilkada 2024?

Pengurus PAN Sambangi Kantor Golkar Bogor, Sinyal Pasangan Dedie-Rusli pada Pilkada 2024?

Megapolitan
Aduan Masalah THR Lebaran 2024 Menurun, Kadisnaker: Perusahaan Mulai Stabil Setelah Pandemi

Aduan Masalah THR Lebaran 2024 Menurun, Kadisnaker: Perusahaan Mulai Stabil Setelah Pandemi

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com