Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Taufik: Kalau Ahok Bilang Lebih Suka Dipilih Langsung, Itu Omong Doang

Kompas.com - 03/09/2015, 19:55 WIB
Alsadad Rudi

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik menilai Gubernur Basuki Tjahaja Purnama sedang menghadapi ketakutan bahwa ia akan kalah dalam perhelatan pemilihan umum kepada daerah pada 2017 mendatang. Hal itulah yang disebutnya mendasari adanya pengajuan revisi terhadap Undang-Undang 29 Tahun 2007 tentang DKI Jakarta sebagai ibu kota Republik Indonesia.

Taufik sendiri masih meyakini, adanya revisi terhadap undang-undang tersebut bertujuan agar jabatan gubernur DKI tidak lagi dipilih langsung, tetapi ditunjuk oleh presiden.

"Jadi, kalau dia bilang lebih suka dipilih langsung, itu omong doang. Sebenarnya dia tidak yakin dengan dirinya. Dia takut kalah," ujar Taufik di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (3/9/2015).

Taufik menyebut, pada 2012, Ahok, sapaan Basuki, pernah berniat maju dalam pilkada sebagai calon gubernur lewat jalur independen. (Baca: Taufik Batalkan Usulan Program Revisi UU tentang Pemprov DKI sebagai Ibu Kota)

Namun, kata Taufik, ambisi tersebut gagal karena jumlah dukungan melalui pengumpulan KTP yang dilakukan tidak mencukupi.

"Dia takut terulang kayak dulu pas 2012. Mau maju lewat independen, tetapi enggak cukup," tutur Taufik.

Berdasarkan salinan program kerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2016, usulan revisi UU 29 tahun 2007 terdapat pada program kerja 2016 untuk urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi perangkat daerah, dan kepegawaian. Adapun anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp 2,8 miliar. (Baca: Taufik Masih Penasaran soal Revisi UU bahwa Gubernur DKI Dipilih Presiden)

Sebelumnya, Kepala Biro Tata Pemerintahan DKI Bayu Megantara menjelaskan maksud pengajuan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 dilatarbelakangi upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memperoleh wewenang terhadap pengelolaan aset pemerintah pusat.

Sebagai contoh, jika ada kerusakan jalan negara, Pemprov DKI ingin diizinkan untuk bisa memperbaiki jalan tersebut. (Baca: Taufik Tanya Rencana Pemprov DKI Revisi UU agar Gubernur Dipilih Presiden)

Sebab, jalan negara yang rusak itu berdampak langsung terhadap warga DKI Jakarta. Kewenangan-kewenangan itulah yang diinginkan Pemprov DKI dengan cara merevisi UU tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polisi Periksa Saksi-saksi Terkait Perempuan yang Ditemukan Tewas di Pulau Pari

Polisi Periksa Saksi-saksi Terkait Perempuan yang Ditemukan Tewas di Pulau Pari

Megapolitan
Massa Aksi yang Menuntut MK Adil Terkait Hasil Pemilu 2024 Bakar Ban Sebelum Bubarkan Diri

Massa Aksi yang Menuntut MK Adil Terkait Hasil Pemilu 2024 Bakar Ban Sebelum Bubarkan Diri

Megapolitan
Massa Pendukung Prabowo-Gibran Juga Demo di Patung Kuda, tapi Beberapa Orang Tak Tahu Isi Tuntutan

Massa Pendukung Prabowo-Gibran Juga Demo di Patung Kuda, tapi Beberapa Orang Tak Tahu Isi Tuntutan

Megapolitan
DPC PDI-P: Banyak Kader yang Minder Maju Pilwalkot Bogor 2024

DPC PDI-P: Banyak Kader yang Minder Maju Pilwalkot Bogor 2024

Megapolitan
Siswa SMP di Palmerah Sempat Cekcok dengan Kakak Sebelum Gantung Diri

Siswa SMP di Palmerah Sempat Cekcok dengan Kakak Sebelum Gantung Diri

Megapolitan
Salah Satu Korban Tewas Kebakaran Toko Bingkai 'Saudara Frame' adalah ART Infal yang Bekerja hingga 20 April

Salah Satu Korban Tewas Kebakaran Toko Bingkai "Saudara Frame" adalah ART Infal yang Bekerja hingga 20 April

Megapolitan
Saat Toko 'Saudara Frame' Terbakar, Saksi Dengar Teriakan Minta Tolong dari Lantai Atas

Saat Toko "Saudara Frame" Terbakar, Saksi Dengar Teriakan Minta Tolong dari Lantai Atas

Megapolitan
9 Orang Ambil Formulir Pendaftaran Bakal Calon Wali Kota Bogor Lewat PDI-P

9 Orang Ambil Formulir Pendaftaran Bakal Calon Wali Kota Bogor Lewat PDI-P

Megapolitan
Minta Polisi Periksa Riwayat Pelanggaran Hukum Sopir Fortuner Arogan Berpelat Dinas TNI, Pakar: Agar Jera

Minta Polisi Periksa Riwayat Pelanggaran Hukum Sopir Fortuner Arogan Berpelat Dinas TNI, Pakar: Agar Jera

Megapolitan
Diwarnai Aksi Lempar Botol dan Batu, Unjuk Rasa di Patung Kuda Dijaga Ketat Polisi

Diwarnai Aksi Lempar Botol dan Batu, Unjuk Rasa di Patung Kuda Dijaga Ketat Polisi

Megapolitan
Basarnas Resmikan Unit Siaga SAR di Kota Bogor

Basarnas Resmikan Unit Siaga SAR di Kota Bogor

Megapolitan
Ratusan Orang Tertipu Beasiswa S3 ke Filipina, Total Kerugian Hingga Rp 6 Miliar

Ratusan Orang Tertipu Beasiswa S3 ke Filipina, Total Kerugian Hingga Rp 6 Miliar

Megapolitan
Farhat Abbas Daftar Jadi Bakal Calon Wali Kota Bogor Lewat PDI-P

Farhat Abbas Daftar Jadi Bakal Calon Wali Kota Bogor Lewat PDI-P

Megapolitan
Siswa SMP di Palmerah Ditemukan Gantung Diri di Kamarnya

Siswa SMP di Palmerah Ditemukan Gantung Diri di Kamarnya

Megapolitan
Selain ke Gerindra, Sekretaris Pribadi Iriana Jokowi Juga Mendaftar Calon Wali Kota Bogor Lewat PDI-P

Selain ke Gerindra, Sekretaris Pribadi Iriana Jokowi Juga Mendaftar Calon Wali Kota Bogor Lewat PDI-P

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com