Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Ibu Kota Indonesia Bukan Lagi Jakarta, tapi Jabodetabek"

Kompas.com - 07/09/2015, 10:41 WIB
Alsadad Rudi

Penulis

DEPOK, KOMPAS.com - Setelah sempat tertunda hampir dua pekan, layanan bus transjabodetabek rute Depok akhirnya resmi beroperasi, Senin (7/9/2015). Peresmian ini merupakan kelanjutan dari layanan bus yang sama untuk rute Ciputat, Bekasi, dan Tangerang yang telah lebih dulu beroperasi.

Pengoperasian bus transjabodetabek rute Depok ditandai dengan acara peresmian yang dilakukan Wali Kota Depok Nurmahmudi Ismail, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Djoko Sasono; dan Direktur Utama Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta (PPD) Pande Putu Yasa di Terminal Depok, Senin (7/9/2015).

Dalam sambutannya, Djoko mengatakan, adanya layanan bus transjabodetabek dilatarbelakangi semakin banyaknya pusat-pusat kegiatan perekomomian di Ibu Kota, yang kemudian berbanding lurus dengan meningkatnya penggunaan kendaraan pribadi.

Djoko menyebut, semakin meningkatnya penggunaan kendaraan pribadi berdampak terhadap semakin tingginya angka kemacetan lalu lintas, yang ia nilai tidak lagi hanya terjadi di Jakarta, tetapi juga di kota-kota sekitarnya, meliputi Bogor, Depok, Bekasi, dan Tangerang.

"Sekarang ini sebenarnya Ibu Kota Indonesia itu bukan lagi Jakarta saja, tapi sudah seluruh Jabodetabek," kata dia.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Nurmahmudi menyinggung soal konsep Megapolitan yang didengungkan oleh Gubernur DKI Jakarta periode 1997-2007, Sutiyoso. Ia menilai konsep tersebut sebagai sesuatu yang sangat bagus. Asalkan, kepentingan politik di dalamnya harus diminimalisir.

"Harusnya kepentingan profesional dan kepentingan teknis yang perlu dikedepankan. Penguatan kementerian-kementerian terkait perlu diperkuat. Karena ini jadi bagian dari upaya integrasi dan interkoneksitas antar wilayah-wilayah yang ada," ucap dia.

Pembayaran non-Tunai

Layanan bus transjabodetabek adalah layanan bus yang dirancang oleh Kementerian Perhubungan. Layanan bus yang dirancang untuk melayani rute Jakarta dan kota-kota penyangga ini beroperasi dari pukul 05.00-22.00. Pengoperasiannya dilakukan oleh Perum PPD.

Khusus untuk rute Depok, tarif yang dikenakan adalah sebesar Rp 9.000. Pembayaran dilakukan secara non-tunai. PPD memasang sebuah mesin tiket elektronik di pintu masuk bus. Setelah naik dan masuk ke dalam bus, penumpang diminta untuk melakukan "tapping" di mesin tersebut.

Untuk sementara ini, tiket elektronik yang dapat digunakan hanyalah yang dikeluarkan oleh PT Telkom. Tiket elektronik yang dikeluarkan oleh PT Telkom dapat dibeli di dalam bus. Tiket dibanderol dengan harga Rp 20.000, dengan saldo awal Rp 14.000. Bila saldo dalam kartu tidak mencukupi, penumpang bisa melakukan penambahan saldo (top up) di dalam bus.

PPD menyediakan asisten pramudi yang bisa membantu terkait hal tersebut. Terintegrasi dengan Busway Layanan bus transjabodetabek terintegrasi dengan layanan bus transjakarta. Saat berangkat dari kota penyangga, bus ini akan beroperasi di jalan reguler. Namun, setelah memasuki kota Jakarta, bus akan melintas di jalur bus transjakata atau busway.

Penumpang transjabodetabek dipastikan tidak akan terkena biaya tambahan bila melanjutkan perjalanan dengan transjakarta. Hal yang sama berlaku untuk penumpang transjakarta yang naik transjabodetabek, selama bus masih berada di dalam busway.

Pengenaan tarif Rp 9.000 baru akan dilakukan setelah bus keluar dari Kota Jakarta. Selama beroperasi di dalam "busway", transjabodetabek dipastikan akan berhenti di semua halte yang dilewati.

Khusus untuk rute Depok, pemberangkatan bus diawali dari Terminal Depok, kemudian menyusuri Jalan Margonda, Juanda, dan Tol Cijago. Bus akan mengawali titik pemberhentiannya di Kota Jakarta dari Halte PGC di Cililitan, Jakarta Timur. Setelah itu, bus menuju arah Cawang. Setelah melewati Halte UKI Cawang, bus akan menyusuri jalur koridor 9 hingga akhirnya sampai di Terminal Grogol, Jakarta Barat.

Mengacu pada segala fasilitas tersebut, Djoko berharap ke depannya tingkat penggunaan kendaraan pribadi oleh warga kota penyangga yang bekerja di Jakarta semakin berkurang.

"Karena untuk dapat mengurangi kemacetan, pemerintah  membutuhkan peran serta warga masyarakat," tukasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bisakah Beli Tiket Masuk Ancol On The Spot?

Bisakah Beli Tiket Masuk Ancol On The Spot?

Megapolitan
Keseharian Galihloss di Mata Tetangga, Kerap Buat Konten untuk Bantu Perekonomian Keluarga

Keseharian Galihloss di Mata Tetangga, Kerap Buat Konten untuk Bantu Perekonomian Keluarga

Megapolitan
Kajari Jaksel Harap Banyak Masyarakat Ikut Lelang Rubicon Mario Dandy

Kajari Jaksel Harap Banyak Masyarakat Ikut Lelang Rubicon Mario Dandy

Megapolitan
Datang Posko Pengaduan Penonaktifkan NIK di Petamburan, Wisit Lapor Anak Bungsunya Tak Terdaftar

Datang Posko Pengaduan Penonaktifkan NIK di Petamburan, Wisit Lapor Anak Bungsunya Tak Terdaftar

Megapolitan
Dibacok Begal, Pelajar SMP di Depok Alami Luka di Punggung

Dibacok Begal, Pelajar SMP di Depok Alami Luka di Punggung

Megapolitan
Ketua DPRD DKI Kritik Kinerja Pj Gubernur, Heru Budi Disebut Belum Bisa Tanggulangi Banjir dan Macet

Ketua DPRD DKI Kritik Kinerja Pj Gubernur, Heru Budi Disebut Belum Bisa Tanggulangi Banjir dan Macet

Megapolitan
Rampas Ponsel, Begal di Depok Bacok Bocah SMP

Rampas Ponsel, Begal di Depok Bacok Bocah SMP

Megapolitan
“Semoga Prabowo-Gibran Lebih Bagus, Jangan Kayak yang Sudah”

“Semoga Prabowo-Gibran Lebih Bagus, Jangan Kayak yang Sudah”

Megapolitan
Ketua DPRD: Jakarta Globalnya di Mana? Dekat Istana Masih Ada Daerah Kumuh

Ketua DPRD: Jakarta Globalnya di Mana? Dekat Istana Masih Ada Daerah Kumuh

Megapolitan
Gerindra dan PKB Sepakat Berkoalisi di Pilkada Bogor 2024

Gerindra dan PKB Sepakat Berkoalisi di Pilkada Bogor 2024

Megapolitan
Anggaran Kelurahan di DKJ 5 Persen dari APBD, F-PKS: Kualitas Pelayanan Harus Naik

Anggaran Kelurahan di DKJ 5 Persen dari APBD, F-PKS: Kualitas Pelayanan Harus Naik

Megapolitan
Mobil Mario Dandy Dilelang, Harga Dibuka Rp 809 Juta

Mobil Mario Dandy Dilelang, Harga Dibuka Rp 809 Juta

Megapolitan
Jual Foto Prabowo-Gibran, Pedagang Pigura di Jakpus Prediksi Pendapatannya Bakal Melonjak

Jual Foto Prabowo-Gibran, Pedagang Pigura di Jakpus Prediksi Pendapatannya Bakal Melonjak

Megapolitan
Periksa Kejiwaan Anak Pembacok Ibu di Cengkareng, Polisi: Pelaku Lukai Tubuhnya Sendiri

Periksa Kejiwaan Anak Pembacok Ibu di Cengkareng, Polisi: Pelaku Lukai Tubuhnya Sendiri

Megapolitan
Fahira Idris Paparkan 5 Parameter Kota Tangguh Bencana yang Harus Dipenuhi Jakarta sebagai Kota Global

Fahira Idris Paparkan 5 Parameter Kota Tangguh Bencana yang Harus Dipenuhi Jakarta sebagai Kota Global

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com