Pemprov DKI Bantah Ajukan Revisi UU untuk Meniadakan Pilkada

Kompas.com - 11/09/2015, 13:53 WIB

Alsadad Rudi

Penulis

Lihat Foto

()

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengakui telah mengajukan revisi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Republik Indonesia. Namun, revisi diakui tidak bertujuan untuk menghilangkan pemilihan Gubernur DKI. Melainkan terkait upaya memperbesar wewenang Pemprov DKI dalam proses pembangunan di Ibu Kota.

Asisten Sekretaris Daerah bidang Pemerintahan, Bambang Sugiyono, mengatakan, pengajuan revisi dilatarbelakangi banyaknya infrastruktur di Jakarta yang wewenangnya berada di bawah pemerintah pusat. Situasi ini membuat Pemprov DKI tak bisa berbuat banyak saat infrastruktur itu membutuhkan perbaikan secara cepat.

‎"Contohnya masyarakat selalu komplain soal jalan. Padahal, di Jakarta itu ada jalan lokal, jalan provinsi dan jalan negara. ‎Pada saat jalan negara rusak, kita tidak bisa apa-apa. Termasuk normalisasi sungai,” kata Bambang di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (11/9/2015).

Menurut Bambang, draf revisi UU tersebut saat ini masih digodok bersama antara pejabat-pejabat terkait di Kementerian Dalam Negeri dan Komisi II DPR RI. Ia yakin bila revisi UU Nomor 29 Tahun 2007 disetujui, persoalan sarana prasarana di Ibu Kota dapat tertangani dengan cepat.

“‎Tahun ini kita targetkan ajukan revisinya. Sudah ada anggaran dari Tapem (Biro Tata Pemerintahan)," ucap Bambang.

Info mengenai adanya upaya pengajuan revisi terhadap UU Nomor 29 Tahun 2007 pertama kali diungkapkan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik. Ia mengatakan hal itu usai melihat salinan program kerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2016 yang diperlihatkan saat rapat pembahasan kebijakan umum anggaran dan plafon prioritas anggaran sementara (KUA-PPAS) 2016, di Gedung DPRD DKI, Kamis (3/9/2015).

Ia menyakini adanya revisi terhadap undang-undang tersebut bertujuan agar jabatan Gubernur DKI tidak lagi dipilih langsung, melainkan ditunjuk oleh presiden. Taufik menilai, Gubernur Basuki Tjahaja Purnama sedang mengalami ketakutan akan kalah dalam perhelatan pemilihan kepada daerah pada 2017 mendatang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.