Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mengantisipasi Kepadatan Manusia di Dukuh Atas pada Tahun 2018

Kompas.com - 12/09/2015, 09:50 WIB
Alsadad Rudi

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pada 2018, kawasan Dukuh Atas direncanakan menjadi titik pertemuan dari berbagai moda transportasi massal, baik yang saat ini sudah ada, seperti kereta rel listrik commuter line dan bus transjakarta, maupun yang saat ini masih dalam tahap pembangunan, seperti mass rapid transit (MRT), light rail transit (LRT), maupun kereta Bandara Soekarno-Hatta.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menyebut diprediksi akan ada 25.000 orang akan memenuhi Dukuh Atas saat jam-jam sibuk. Ia menyampaikan hal itu berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ).

"Bisa dibayangkan dengan 25.000 orang bersamaan itu semua. Mereka punya tujuan masing-masing. Ada yang mau naik busway, MRT, LRT, commuter line," kata Djarot di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (11/9/2015).

Menurut Djarot, DTKJ telah menyampaikan masukan untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas manusia di Dukuh Atas. Mereka meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera membangun stasiun integrasi di Dukuh Atas sebelum tahun 2018.

DTKJ menilai stasiun integrasi sudah harus tersedia selagi moda-moda transportasi yang nantinya akan beroperasi masih dalam tahap pembangunan. "Baik LRT, MRT, transjakarta dan commuterline semua mengarah ke Dukuh Atas. Makanya harus dikaji daya dukung Dukuh Atas itu," ucap Djarot.

Ia menyebut keberadaan stasiun integrasi di Dukuh Atas sangat vital sebab proyek pembanguan MRT, LRT, maupun kereta bandara dikerjakan oleh pihak-pihak yang berbeda. Otomatis desain stasiun Dukuh Atas dari masing-masing pihak akan berbeda-beda pula.

"Bagaimana mereka nanti kita pertemukan, kumpulkan, sehingga desain tempat integrasinya itu betul-betul bisa dimanfaatkan oleh mereka semua. Mereka harus bisa terintegrasi satu sama lain. Itu harus dibicarakan dengan baik supaya masing-masing transpotasi bisa saling menunjang, tidak jalan sendiri-sendiri," papar Djarot.

Sebelumnya, Ketua DTKJ Ellen Tangkudung mengatakan idealnya pembangunan stasiun integrasi sudah harus dilakukan pada tahun depan.

Menurut Ellen, stasiun integrasi adalah sebuah stasiun besar yang memungkinkan orang  berpindah dari moda transportasi yang satu ke moda yang lain, tanpa harus keluar dari stasiun tersebut.

Ia menyebut konsep stasiun integrasi di Dukuh Atas dapat meniru Stasiun KL Sentral yang ada di Ibu Kota Malaysia, Kuala Lumpur. Di stasiun tersebut, warga pengguna transportasi umum dapat berpindah-pindah moda dalam bangunan yang sama.

"Seperti di KL Sentral. Orang begitu turun dari kereta bandara, sudah ada segala macam jenis transportasi yang ada di situ. Semua masih di dalam satu atap. Di luar negeri ada banyak yang seperti itu, termasuk seperti yang ada di Hongkong dan Tokyo," kata dia usai pertemuan dengan Djarot, di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (10/9/2015).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

7 Jenazah Korban Kebakaran Toko Bingkai 'Saudara Frame' di Mampang Telah Dipulangkan

7 Jenazah Korban Kebakaran Toko Bingkai "Saudara Frame" di Mampang Telah Dipulangkan

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] 7 Orang Tewas Terjebak Kebakaran Toko Saudara Frame | Serba-serbi Warung Madura yang Jarang Diketahui

[POPULER JABODETABEK] 7 Orang Tewas Terjebak Kebakaran Toko Saudara Frame | Serba-serbi Warung Madura yang Jarang Diketahui

Megapolitan
3 dari 7 Korban Kebakaran Toko Bingkai 'Saudara Frame' di Mampang adalah ART

3 dari 7 Korban Kebakaran Toko Bingkai "Saudara Frame" di Mampang adalah ART

Megapolitan
Staf Khusus Bupati Kediri Ikut Daftar Bakal Calon Wali Kota Bogor Lewat PDI-P

Staf Khusus Bupati Kediri Ikut Daftar Bakal Calon Wali Kota Bogor Lewat PDI-P

Megapolitan
4 dari 7 Korban Kebakaran Toko Bingkai di Mampang adalah Satu Keluarga

4 dari 7 Korban Kebakaran Toko Bingkai di Mampang adalah Satu Keluarga

Megapolitan
Tangkap Komplotan Pencuri yang Beraksi di Pesanggrahan, Polisi Sita 9 Motor

Tangkap Komplotan Pencuri yang Beraksi di Pesanggrahan, Polisi Sita 9 Motor

Megapolitan
Alami Luka Bakar Hampir 100 Persen, 7 Jenazah Korban Kebakaran 'Saudara Frame' Bisa Diidentifikasi Lewat Gigi

Alami Luka Bakar Hampir 100 Persen, 7 Jenazah Korban Kebakaran "Saudara Frame" Bisa Diidentifikasi Lewat Gigi

Megapolitan
Melawan Saat Ditangkap, Salah Satu Komplotan Pencuri Motor di Pesanggrahan Ditembak Polisi

Melawan Saat Ditangkap, Salah Satu Komplotan Pencuri Motor di Pesanggrahan Ditembak Polisi

Megapolitan
Uang Korban Dipakai 'Trading', Pelaku Dugaan Penipuan Beasiswa S3 ke Filipina Mengaku Siap Dipenjara

Uang Korban Dipakai "Trading", Pelaku Dugaan Penipuan Beasiswa S3 ke Filipina Mengaku Siap Dipenjara

Megapolitan
Siswa SMP yang Gantung Diri di Palmerah Dikenal Aktif Bersosialisasi di Lingkungan Rumah

Siswa SMP yang Gantung Diri di Palmerah Dikenal Aktif Bersosialisasi di Lingkungan Rumah

Megapolitan
Identitas 7 Jenazah Korban Kebakaran Toko Bingkai 'Saudara Frame' Berhasil Diidentifikasi

Identitas 7 Jenazah Korban Kebakaran Toko Bingkai "Saudara Frame" Berhasil Diidentifikasi

Megapolitan
Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Sebesar Rp 22 Miliar Tak Hanya untuk Perbaikan, tapi Juga Penambahan Fasilitas

Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Sebesar Rp 22 Miliar Tak Hanya untuk Perbaikan, tapi Juga Penambahan Fasilitas

Megapolitan
Komplotan Pencuri Motor di Pesanggrahan Ditangkap Polisi

Komplotan Pencuri Motor di Pesanggrahan Ditangkap Polisi

Megapolitan
Komisi A DPRD DKI Desak Pemprov DKI Kejar Kewajiban Pengembang di Jakarta soal Fasos Fasum

Komisi A DPRD DKI Desak Pemprov DKI Kejar Kewajiban Pengembang di Jakarta soal Fasos Fasum

Megapolitan
Sekretaris Pribadi Iriana Jokowi Ambil Formulir Calon Wali Kota Bogor Lewat PDIP, tapi Belum Mengembalikan

Sekretaris Pribadi Iriana Jokowi Ambil Formulir Calon Wali Kota Bogor Lewat PDIP, tapi Belum Mengembalikan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com