Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ahok: Kalau Ada Moratorium PNS, Berarti Lulusan IPDN Juga Tak Boleh Diterima

Kompas.com - 14/09/2015, 17:34 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, pertemuannya dengan Ketua Dewan Pengurus Nasional Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (DPNIKAPTK) Djohermansyah Djohan untuk bertukar pikiran.

Basuki mengaku ingin mengungkapkan semua alasan mengenai usulannya soal pembubaran Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) kepada Presiden Joko Widodo. 

"Misalkan contoh, saya bicara dengan Presiden dan Presiden mengatakan moratorium PNS (pegawai negeri sipil) di seluruh Indonesia lima tahun. Tetapi, lulusan IPDN harus kita terima terus, apakah ini tidak mengakibatkan selama lima tahun diisi penuh dengan orang IPDN," kata Basuki, di Balai Kota, Senin (14/9/2015). 

Menurut dia, tidak semua lulusan IPDN menjadi PNS potensial. Bahkan, jika melihat di Pemprov DKI, ada beberapa oknum PNS lulusan IPDN yang justru tidak berkinerja baik.

Oknum tersebut kerap memungut bahkan menerima setoran dari pihak lain. Namun, lanjut dia, tak sedikit pula PNS lulusan IPDN yang berkinerja baik, seperti Kepala Dinas Kebersihan DKI Isnawa Adji dan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP) DKI Edy Junaedy Harahap.

"Kalau moratorium PNS, berarti seluruh IPDN juga tidak boleh diterima, itu baru adil. Karena dia (alumni IPDN) masuknya enggak melalui tes dan promosi terbuka, rekomendasi dari daerah. Ini yang menurut saya tidak adil," kata Ahok, sapaan Basuki. 

Seharusnya, lanjut dia, IPDN memiliki konsep seperti Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN). Lulusan STAN, lanjut dia, tidak otomatis menjadi PNS Ditjen Pajak serta Kementerian Keuangan.

"Anda (lulusan STAN) harus tetap mengikuti seleksi dan seluruh universitas diterima," kata Basuki.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kronologi 4 Warga Sipil Dianiaya Oknum TNI di Depan Mapolres Jakpus, Bermula Pemalakan Ibu Tentara

Kronologi 4 Warga Sipil Dianiaya Oknum TNI di Depan Mapolres Jakpus, Bermula Pemalakan Ibu Tentara

Megapolitan
Polisi Amankan 4 Remaja yang Bawa Senjata Tajam Sambil Bonceng 4 di Bogor

Polisi Amankan 4 Remaja yang Bawa Senjata Tajam Sambil Bonceng 4 di Bogor

Megapolitan
Wacana Sekolah Gratis, Emak-emak di Pasar Minggu Khawatir KJP Dihapus

Wacana Sekolah Gratis, Emak-emak di Pasar Minggu Khawatir KJP Dihapus

Megapolitan
Pemprov DKI Bakal Libatkan BRIN dalam Pengembangan 'Food Estate' di Kepulauan Seribu

Pemprov DKI Bakal Libatkan BRIN dalam Pengembangan "Food Estate" di Kepulauan Seribu

Megapolitan
Mengenang 9 Tahun Kematian Akseyna, Mahasiswa UI Berkumpul dengan Pakaian Serba Hitam

Mengenang 9 Tahun Kematian Akseyna, Mahasiswa UI Berkumpul dengan Pakaian Serba Hitam

Megapolitan
Pengeroyokan Warga oleh Oknum TNI di Depan Polres Jakpus Mencekam, Warga Ketakutan

Pengeroyokan Warga oleh Oknum TNI di Depan Polres Jakpus Mencekam, Warga Ketakutan

Megapolitan
'Update' Kecelakaan Beruntun di Gerbang Tol Halim Utama, Total 9 Mobil Terlibat

"Update" Kecelakaan Beruntun di Gerbang Tol Halim Utama, Total 9 Mobil Terlibat

Megapolitan
Oknum TNI Diduga Keroyok Warga Sipil di Depan Polres Jakpus, Warga: Itu Darahnya Masih Ada

Oknum TNI Diduga Keroyok Warga Sipil di Depan Polres Jakpus, Warga: Itu Darahnya Masih Ada

Megapolitan
Polda, Polri, dan Kejati Tak Bacakan Jawaban Gugatan MAKI Terkait Desakan Tahan Firli Bahuri

Polda, Polri, dan Kejati Tak Bacakan Jawaban Gugatan MAKI Terkait Desakan Tahan Firli Bahuri

Megapolitan
Oknum TNI Aniaya 4 Warga Sipil di Depan Mapolres Jakpus

Oknum TNI Aniaya 4 Warga Sipil di Depan Mapolres Jakpus

Megapolitan
Ketua DPRD Kota Bogor Dorong Pemberian 'THR Lebaran' untuk Warga Terdampak Bencana

Ketua DPRD Kota Bogor Dorong Pemberian "THR Lebaran" untuk Warga Terdampak Bencana

Megapolitan
Dua Karyawan SPBU Karawang Diperiksa dalam Kasus Bensin Dicampur Air di Bekasi

Dua Karyawan SPBU Karawang Diperiksa dalam Kasus Bensin Dicampur Air di Bekasi

Megapolitan
Soal Urgensi Beli Moge Listrik untuk Pejabat, Dishub DKI: Targetnya Menekan Polusi

Soal Urgensi Beli Moge Listrik untuk Pejabat, Dishub DKI: Targetnya Menekan Polusi

Megapolitan
Jadwal Buka Puasa di DKI Jakarta Hari Ini, 28 Maret 2024

Jadwal Buka Puasa di DKI Jakarta Hari Ini, 28 Maret 2024

Megapolitan
Gagal Rekonstruksi karena Sakit, Gathan Saleh Dibawa ke Dokter

Gagal Rekonstruksi karena Sakit, Gathan Saleh Dibawa ke Dokter

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com