Ahok Keberatan Struktur Birokrasi DKI Diisi Semuanya oleh Alumni IPDN

"Rupanya Pak Gubernur dalam dialog dengan kami membahas konteks dan kontennya lebih dalam, yakni adanya rencana kebijakan tentang moratorium CPNS (calon pegawai negeri sipil). Kalau ini betul diambil sebagai kebijakan, lalu bagaimana dengan IPDN (Institut Pemerintahan Dalam Negeri)," kata Djohermansyah, di Balai Kota. 

Menurut Djohermansyah, Basuki memandang tidak adil jika moratorium penerimaan CPNS dibebaskan dari alumni IPDN. Sementara alumni IPDN otomatis menjadi CPNS.

Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) itu mengaku menerima keluhan Basuki yang merasa keberatan struktur birokrasi DKI diisi semuanya oleh alumni IPDN. (Baca: Ahok: Kalau Ada Moratorium PNS, Berarti Lulusan IPDN Juga Tak Boleh Diterima)

"Itu yang saya inginkan, konteksnya clear. Tidak ada yang mengusulkan pembubaran IPDN, tetapi dalam rangka gagasan kalau ada kebijakan (moratorium CPNS), ini soal keadilan sajalah," kata Djohermansyah. 

Dia mengaku menerima semua saran serta kritik yang disampaikan Basuki. Jika ada kekurangan, lanjut dia, akan menjadi koreksi bagi para alumni IPDN.

Pada kesempatan itu, Djohermansyah juga menceritakan apresiasi Basuki terhadap beberapa alumni IPDN yang berkinerja baik di Pemprov DKI.

"Beliau mengungkapkan fakta alumni IPDN yang membantu beliau dalam jabatan strategis dan penting di usia muda, seperti Kepala BPTSP (Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Edi Junaidi, Kepala Dinas Perhubungan Andri Yansyah, Kepala Dinas Kebersihan Isnawa Adji, dan ini jadi instrospeksi bagi kami," kata Djohermansyah. 

"Tetapi, sekarang seluruh alumni IPDN, tidak hanya di DKI, tetapi 34 provinsi seluruh Indonesia dapat tenang, bekerja tidak ada urusan dengan isu pembubaran ini," ujar dia.

Sementara itu, Basuki lebih memilih tidak bicara banyak atas pertemuan itu. "Sudah ah sudah enggak usah ngomongin ini lagi," kata Basuki seraya masuk ke dalam ruang kerjanya.