Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rute Transjabodetabek Akan Dievaluasi Setelah 3 Bulan

Kompas.com - 16/09/2015, 18:20 WIB
Alsadad Rudi

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Utama Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta (PPD) Pande Putu Yasa mengatakan, layanan bus transjabodetabek dengan sistem yang berjalan selama ini dapat dievaluasi setelah tiga bulan.

Ia mengakui, sejauh ini pihaknya memang tidak memiliki kerja sama dengan PT Transjakarta terkait sistem pembayaran rupiah per kilometer. Hal itu disebabkan belum adanya landasan hukum terkait hal tersebut.

"Jadi, sejauh ini kerja sama yang dilakukan hanya kerja sama integrasi saja, apakah nanti rutenya diubah atau ada opsi lain menunggu setelah tiga bulan," kata dia kepada Kompas.com, Rabu (16/9/2015).

Meski mengakui masih merugi, Pande optimistis layanan transjabodetabek dengan sistem yang berjalan tetap akan mendatangkan keuntungan. Ia menyebut rata-rata setiap layanan angkutan umum banyak yang merugi dalam 1-2 bulan pertama pengoperasian.

"Yang pasti, kita akan lihat tren penumpangnya setelah tiga bulan. Kalau rugi, tapi jumlah penumpangnya dari hari ke hari bertambah, tentunya kan kerugian yang kita alami dapat berkurang hingga akhirnya nanti sampai pada titik yang kita inginkan," ujarnya.

Layanan bus transjabodetabek adalah layanan bus yang dirancang oleh Kementerian Perhubungan. Layanan bus ini dirancang untuk melayani rute Jakarta dan kota-kota penyangga.

Sejauh ini, ada empat rute yang dilayani oleh transjabodetabek. Selain Bekasi, tiga rute lainnya adalah rute Depok, Ciputat, dan Tangerang. Di dalam Kota Jakarta, bus transjabodetabek beroperasi di dalam jalur bus transjakarta.

Beberapa waktu lalu, Pande sempat mengeluhkan mengenai banyaknya warga yang memanfaatkan naik transjabodetabek hanya pada saat bus tersebut berada di dalam jalur bus transjakarta, tetapi keluar dari bus saat kendaraan akan keluar dari jalur khusus tersebut.

Hal tersebut merupakan akibat dari tidak adanya pungutan bagi penumpang yang naik turun selama di dalam jalur bus transjakarta.

Ia menyebut banyaknya orang yang memanfaatkan bus untuk keuntungan secara sepihak itu tidak baik bagi kelangsungan usaha. Sebab, bila terus terjadi, hal itu berpotensi mendatangkan kerugian yang besar. 

Atas dasar itu, ia menilai sudah seharusnya PPD mendapatkan pembayaran dengan sistem rupiah per kilometer dari PT Transjakarta.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dinas SDA DKI Sebut Proyek Polder di Tanjung Barat Akan Selesai pada Mei 2024

Dinas SDA DKI Sebut Proyek Polder di Tanjung Barat Akan Selesai pada Mei 2024

Megapolitan
Ketua DPRD Sebut Masih Ada Kawasan Kumuh Dekat Istana, Pemprov DKI: Lihat Saja di Google...

Ketua DPRD Sebut Masih Ada Kawasan Kumuh Dekat Istana, Pemprov DKI: Lihat Saja di Google...

Megapolitan
Mobil Rubicon Mario Dandy Dilelang Mulai dari Rp 809 Juta, Kajari Jaksel: Kondisinya Masih Cukup Baik

Mobil Rubicon Mario Dandy Dilelang Mulai dari Rp 809 Juta, Kajari Jaksel: Kondisinya Masih Cukup Baik

Megapolitan
Sindikat Pencuri di Tambora Berniat Buka Usaha Rental Motor

Sindikat Pencuri di Tambora Berniat Buka Usaha Rental Motor

Megapolitan
PDI-P DKI Mulai Jaring Nama Bacagub DKI, Kader Internal Jadi Prioritas

PDI-P DKI Mulai Jaring Nama Bacagub DKI, Kader Internal Jadi Prioritas

Megapolitan
PDI-P Umumkan Nama Bacagub DKI yang Diusung pada Mei 2024

PDI-P Umumkan Nama Bacagub DKI yang Diusung pada Mei 2024

Megapolitan
Keluarga Tak Tahu RR Tewas di Tangan 'Pelanggannya' dan Dibuang ke Sungai di Bekasi

Keluarga Tak Tahu RR Tewas di Tangan "Pelanggannya" dan Dibuang ke Sungai di Bekasi

Megapolitan
KPU Jaktim Buka Pendaftarab PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

KPU Jaktim Buka Pendaftarab PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

Megapolitan
NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

Megapolitan
Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Megapolitan
Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Megapolitan
“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

Megapolitan
Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Megapolitan
DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

Megapolitan
PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com