Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fraksi PKS: Kalau Anggota DPRD Salah, Kasih Tahu, Jangan Asal Bilang Tangkap

Kompas.com - 02/10/2015, 16:17 WIB
Jessi Carina

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Selamat Nurdin meminta masyarakat memaklumi kesalahan dalam mengganti pelat mobil yang dilakukan beberapa anggota DPRD. Sebab, kata Selamat, tidak semua anggota DPRD memiliki latar belakang sebagai pejabat sebelum menjadi anggota Dewan.

"Mungkin anggota Dewan ini kan banyak yang baru, mungkin sebelumnya bukan pejabat DKI, latar belakangnya dari profesional atau swasta, jadi tidak mengerti. Harus berprasangka baik, jadi jangan langsung ngomong-ngomong tangkap dong," ujar Selamat ketika dihubungi, Jumat (2/10/2015). (Baca: Ahok Sebut Anggota DPRD Pengubah Pelat Mobil Dinas Harus Ditangkap Polisi)

"Pejabat baru belum mengerti, jadi dia mikir kenapa enggak hitam, kenapa enggak hijau. Kalau salah, ya kasih tahu, jangan asal ngomong tangkap-tangkap," ucap dia.

Selamat juga menilai hal ini tidak luput dari kurangnya sosialisasi oleh Kesekretariatan Dewan dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI.

Bisa jadi, kata Selamat, tindakan yang dilakukan anggota Dewan adalah sebuah ketidaksengajaan. (Baca: Polisi: Satu Mobil Dinas Boleh Punya Dua Pelat Nomor)

Meski demikian, Selamat mengatakan, sudah ada iktikad baik dari anggota Dewan untuk memperbaiki kesalahannya. Sebab, beberapa anggota Dewan telah mengajukan pergantian pelat mobil secara legal. (Baca: Polisi: Satu Mobil Dinas Boleh Punya Dua Pelat Nomor)

Untuk diketahui, anggota DPRD DKI memang menerima mobil Toyota Corolla Altis berpelat merah untuk menunjang transportasinya beberapa waktu lalu.

Kini, beberapa pelat mobil tersebut telah diubah menjadi berwarna hitam dengan angka yang sama.

Pantauan Kompas.com, Kamis (1/10/2015), beberapa mobil Dewan berpelat hitam terparkir di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, seperti B 1039 PQB, B 1043 PQB, B 1073 PQB, B 1019 PQB, dan masih banyak lagi.

Seharusnya, mereka mengurus proses administrasi dulu ke Polda Metro Jaya jika ingin mengubah pelat menjadi hitam. Nomor pelat yang akan mereka terima pun berbeda, bukan berkode PQB yang merupakan kode pelat resmi Pemprov DKI.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polisi Amankan 4 Remaja yang Bawa Senjata Tajam Sambil Bonceng 4 di Bogor

Polisi Amankan 4 Remaja yang Bawa Senjata Tajam Sambil Bonceng 4 di Bogor

Megapolitan
Wacana Sekolah Gratis, Emak-emak di Pasar Minggu Khawatir KJP Dihapus

Wacana Sekolah Gratis, Emak-emak di Pasar Minggu Khawatir KJP Dihapus

Megapolitan
Pemprov DKI Bakal Libatkan BRIN dalam Pengembangan 'Food Estate' di Kepulauan Seribu

Pemprov DKI Bakal Libatkan BRIN dalam Pengembangan "Food Estate" di Kepulauan Seribu

Megapolitan
Mengenang 9 Tahun Kematian Akseyna, Mahasiswa UI Berkumpul dengan Pakaian Serba Hitam

Mengenang 9 Tahun Kematian Akseyna, Mahasiswa UI Berkumpul dengan Pakaian Serba Hitam

Megapolitan
Pengeroyokan Preman oleh Oknum TNI di Depan Polres Jakpus Mencekam, Warga Ketakutan

Pengeroyokan Preman oleh Oknum TNI di Depan Polres Jakpus Mencekam, Warga Ketakutan

Megapolitan
'Update' Kecelakaan Beruntun di Gerbang Tol Halim Utama, Total 9 Mobil Terlibat

"Update" Kecelakaan Beruntun di Gerbang Tol Halim Utama, Total 9 Mobil Terlibat

Megapolitan
Oknum TNI Diduga Keroyok Warga Sipil di Depan Polres Jakpus, Warga: Itu Darahnya Masih Ada

Oknum TNI Diduga Keroyok Warga Sipil di Depan Polres Jakpus, Warga: Itu Darahnya Masih Ada

Megapolitan
Polda, Polri, dan Kejati Tak Bacakan Jawaban Gugatan MAKI Terkait Desakan Tahan Firli Bahuri

Polda, Polri, dan Kejati Tak Bacakan Jawaban Gugatan MAKI Terkait Desakan Tahan Firli Bahuri

Megapolitan
Oknum TNI Aniaya 4 Warga Sipil di Depan Mapolres Jakpus

Oknum TNI Aniaya 4 Warga Sipil di Depan Mapolres Jakpus

Megapolitan
Ketua DPRD Kota Bogor Dorong Pemberian 'THR Lebaran' untuk Warga Terdampak Bencana

Ketua DPRD Kota Bogor Dorong Pemberian "THR Lebaran" untuk Warga Terdampak Bencana

Megapolitan
Dua Karyawan SPBU Karawang Diperiksa dalam Kasus Bensin Dicampur Air di Bekasi

Dua Karyawan SPBU Karawang Diperiksa dalam Kasus Bensin Dicampur Air di Bekasi

Megapolitan
Soal Urgensi Beli Moge Listrik untuk Pejabat, Dishub DKI: Targetnya Menekan Polusi

Soal Urgensi Beli Moge Listrik untuk Pejabat, Dishub DKI: Targetnya Menekan Polusi

Megapolitan
Jadwal Buka Puasa di DKI Jakarta Hari Ini, 28 Maret 2024

Jadwal Buka Puasa di DKI Jakarta Hari Ini, 28 Maret 2024

Megapolitan
Gagal Rekonstruksi karena Sakit, Gathan Saleh Dibawa ke Dokter

Gagal Rekonstruksi karena Sakit, Gathan Saleh Dibawa ke Dokter

Megapolitan
Karyoto Disebut Hentikan Perkara Firli Bahuri Diam-diam, Polda Metro Jaya: Mengada-ada!

Karyoto Disebut Hentikan Perkara Firli Bahuri Diam-diam, Polda Metro Jaya: Mengada-ada!

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com