Tingkatkan Penyerapan, Pemprov DKI Diminta Ubah Sistem TKD PNS

"Indikator kinerjanya harus makro. Bukan berdasarkan penilaian individual tapi berdasarkan kinerja SKPD terkait. Indikatornya seberapa banyak SKPD mampu menyerap anggaran," ujar Selamat ketika dihubungi, Sabtu (3/10/2015). 

Selamat mengatakan sistem tersebut akan membuat seluruh pegawai yang ada di SKPD bahu membahu bekerja agar penyerapan menjadi tinggi. Sebab, hal tersebut akan mempengaruhi TKD mereka. Jika penyerapan tinggi, TKD mereka ikut tinggi. "Nanti tinggal dibagi saja, tiap triwulan PNS dapat berapa," ujar Selamat. 

Untuk diketahui, realisasi pendapatan daerah tahun 2014 sebesar Rp 43,82 triliun atau 67,38 persen. Padahal, target awalnya adalah Rp 65,04 triliun.

Sementara, realisasi belanja daerah juga tidak mencapai target. Untuk belanja tidak langsung, realisasinya sebesar Rp 12,63 triliun dari anggaran sebesar Rp 17,12 triliun. Untuk belanja langsung, realisasinya sebesar Rp 25,16 triliun dari anggaran sebesar Rp 46,52 triliun.Untuk realisasi pembiayaan daerah, ada sebesar Rp 7,59 triliun yang berasal dari sisa lebih perhitungan APBD tahun 2013.

Kemudian, ada pula pembiayaan daerah sebesar Rp 4,45 triliun yang digunakan untuk penyertaan modal kepada PT Bank DKI, PT Jakarta Propetindo, PT Transportasi Jakarta, dan PT MRT. 

Dari realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan tersebut diperoleh SILPA 2014 sebesar Rp 9,16 triliun.