Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KUA-PPAS Ditetapkan, Seluruh SKPD Diminta Susun Kegiatan Prioritas untuk 2016

Kompas.com - 12/10/2015, 16:22 WIB
Alsadad Rudi

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diwajibkan menyusun kegiatan-kegiatan prioritas pada 2016. Hal itu menyusul penetapan besaran kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) 2016 sebesar 62,5 triliun.

Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Tuty Kusumawati mengatakan, kewajiban ini bertujuan untuk memaksimalkan penyerapan anggaran. "Kami mau memaksa SKPD untuk membuat prioritas kegiatan. Ini memang paling sulit. Nomor 1-1000. SKPD harus tahu mana yang prioritas dan mana yang tidak," kata Tuty di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (12/10/2015).

Menurut Tuty, program prioritas yang harus dilakukan adalah yang bermanfaat dalam jangka panjang. Tuty menyebut program tersebut di antaranya yang terkait dengan penanganan banjir, pengurangan macet, perbaikan sarana transportasi, dan pembangunan rumah susun.

"Mereka sendiri yang susun prioritas. Silakan pilih sendiri program yang akan dilaksanakan. Jangan sudah dianggarkan, tetapi masih tidak diserap juga. Kalau sudah diteruskan dan disetujui ya harus diserap," ujar dia.

Seperti diberitakan, Pemprov DKI telah menetapkan besaran KUA-PPAS 2016 sebesar 62,5 triliun. Jumlah tersebut meleset dari target awal yang sebelumnya sebesar Rp 73,08 triliun. Penyebab besaran KUA-PPAS yang tak sesuai dari target disebabkan adanya penurunan target pendapatan asli daerah dan dana perimbangan, yang totalnya mencapai Rp 10,5 triliun.

Dalam KUA-PPAS tersebut total target pendapatan asli daerah yang ditetapkan pada tahun depan adalah Rp 32 triliun. Sebelumnya, Pemprov DKI menetapkan target pendapatan sebesar Rp 37 triliun. KUA-PPAS sendiri akan segera diajukan ke DPRD untuk disahkan menjadi rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ratusan Orang Jadi Korban Penipuan Program Beasiswa Doktoral di Filipina

Ratusan Orang Jadi Korban Penipuan Program Beasiswa Doktoral di Filipina

Megapolitan
Sejumlah Tokoh Bakal Berebut Tiket Pencalonan Wali Kota Bogor Lewat Gerindra

Sejumlah Tokoh Bakal Berebut Tiket Pencalonan Wali Kota Bogor Lewat Gerindra

Megapolitan
Alasan Warga Masih 'Numpang' KTP DKI: Saya Lebih Pilih Pendidikan Anak di Jakarta

Alasan Warga Masih "Numpang" KTP DKI: Saya Lebih Pilih Pendidikan Anak di Jakarta

Megapolitan
Usai Videonya Viral, Pengemudi Fortuner yang Mengaku Adik Jenderal Buang Pelat Palsu TNI ke Sungai di Lembang

Usai Videonya Viral, Pengemudi Fortuner yang Mengaku Adik Jenderal Buang Pelat Palsu TNI ke Sungai di Lembang

Megapolitan
NIK-nya Dinonaktifkan karena Tak Lagi Berdomisili di Ibu Kota, Warga: Saya Enggak Tahu Ada Informasi Ini

NIK-nya Dinonaktifkan karena Tak Lagi Berdomisili di Ibu Kota, Warga: Saya Enggak Tahu Ada Informasi Ini

Megapolitan
Remaja yang Dianiaya Mantan Sang Pacar di Koja Alami Memar dan Luka-luka

Remaja yang Dianiaya Mantan Sang Pacar di Koja Alami Memar dan Luka-luka

Megapolitan
Toko 'Outdoor' di Pesanggrahan Dibobol Maling, Total Kerugian Rp 10 Juta

Toko "Outdoor" di Pesanggrahan Dibobol Maling, Total Kerugian Rp 10 Juta

Megapolitan
Dua Begal Motor di Bekasi Terancam Pidana 9 Tahun Penjara

Dua Begal Motor di Bekasi Terancam Pidana 9 Tahun Penjara

Megapolitan
Pakai Pelat Palsu TNI, Pengemudi Fortuner yang Mengaku Adik Jenderal Terancam 6 Tahun Penjara

Pakai Pelat Palsu TNI, Pengemudi Fortuner yang Mengaku Adik Jenderal Terancam 6 Tahun Penjara

Megapolitan
Cerita Warga 'Numpang' KTP DKI, Bandingkan Layanan Kesehatan di Jakarta dan Pinggiran Ibu Kota

Cerita Warga "Numpang" KTP DKI, Bandingkan Layanan Kesehatan di Jakarta dan Pinggiran Ibu Kota

Megapolitan
Gerindra Jaring Sosok Calon Wali Kota Bogor, Sekretaris Pribadi Iriana Jokowi Jadi Pendaftar Pertama

Gerindra Jaring Sosok Calon Wali Kota Bogor, Sekretaris Pribadi Iriana Jokowi Jadi Pendaftar Pertama

Megapolitan
Heru Budi: Normalisasi Ciliwung Masuk Tahap Pembayaran Pembebasan Lahan

Heru Budi: Normalisasi Ciliwung Masuk Tahap Pembayaran Pembebasan Lahan

Megapolitan
Pengemudi Fortuner Arogan Pakai Pelat Palsu TNI untuk Hindari Ganjil Genap di Tol

Pengemudi Fortuner Arogan Pakai Pelat Palsu TNI untuk Hindari Ganjil Genap di Tol

Megapolitan
Dua Kecamatan di Jaksel Nol Kasus DBD, Dinkes: Berkat PSN dan Pengasapan

Dua Kecamatan di Jaksel Nol Kasus DBD, Dinkes: Berkat PSN dan Pengasapan

Megapolitan
Gerindra Buka Pendaftaran Bakal Calon Wali Kota Bogor Tanpa Syarat Khusus

Gerindra Buka Pendaftaran Bakal Calon Wali Kota Bogor Tanpa Syarat Khusus

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com