Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wagub DKI: Kalau Ketua DPRD Mau Menolak, Tolak Saja sejak Awal

Kompas.com - 12/10/2015, 17:38 WIB
Alsadad Rudi

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengaku sempat berbincang-bincang dengan Ketua DPRD Prasetio terkait dengan belum ditandatanganinya dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) APBD 2014.

Djarot menyebutkan, dalam perbincangan tersebut, Pras menegaskan bahwa DPRD harus dilibatkan dalam kegiatan pemerintahan di Jakarta. Hal itulah yang melatarbelakangi Pras tidak mau menandatangani dokumen yang kemudian berdampak terhadap belum disahkannya rancangan APBD Perubahan (RAPBD-P) 2015.

"Pak Pras bilang itulah supaya kita (eksekutif) paham bahwa pemerintahan itu sama, DPRD dan gubernur. Selalu DPRD dengan gubernur. Supaya tidak jalan sendiri-sendiri," kata dia di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (12/10/2015).

Djarot memaklumi alasan rekan separtainya itu. Namun, ia menilai tindakan Pras yang menolak menandatangani LKPJ APBD 2014 seharusnya tidak boleh dilakukan. Sebab, DPRD telah menyetujui laporan tersebut dalam sebuah rapat paripurna.

"Kan sudah rapat paripurna dan semua sudah disetujui. Jadi sudah sah dong harus ditandatangani. Makanya itu yang kami sampaikan ke Kemendagri," ujar Djarot.

"Kalau dari awal mau nolak, nolak saja. Jangan diterima. Kalau diterima konsekuensinya harus tanda tangan. Tanda tangan kan kewajiban dia. Kalau tidak ditandatangani bagaimana dengan fungsinya dia," kata politisi PDI Perjuangan ini.

Seperti diberitakan, Gubernur Basuki Tjahaja Purnama mengaku mendapat laporan dari Kementerian Dalam Negeri yang menyatakan bahwa RAPBD-P 2015 tidak bisa disahkan sebelum ada dokumen LKPJ APBD 2014 yang telah disahkan oleh Ketua DPRD. [Baca: Ahok: Ketua DPRD Enggak Tanda Tangan LKPJ APBD 2014]

"Mendagri enggak bisa terima (pengesahan RAPBD-P 2015) kalau enggak ada tanda tangan Ketua DPRD. Ketuanya hilang, enggak tanda tangan dokumen (LPJ APBD 2014). Ya, kamu terjemahin sendiri aja maksudnya apa," kata dia, di Balai Kota, Jumat (9/10/2015).

Saat dikonfirmasi, Pras mengakui bahwa ia memang belum menandatangani LKPJ APBD 2014. Ia sengaja melakukannya agar Ahok menyadari bahwa dia membutuhkan DPRD. Sejatinya, kata Prasetio, Pemerintah Daerah terdiri dari eksekutif dan legislatif. [Baca: Dituding Ahok Sebabkan Pengesahan APBD-P Terhambat, Ini Penjelasan Ketua DPRD]

"Ternyata dia mencari Ketua DPRD buat tanda tangan kan. Dia butuh dengan DPRD. Pemda DKI itu ada eksekutif ada legislatif. Ayolah, kita jalin hubungan dengan pikiran yang baik dan terbuka serta saling menghargai. Itu yang penting," ujar dia saat dihubungi, Sabtu (10/10/2015).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

9 Orang Ambil Formulir Pendaftaran Bakal Calon Wali Kota Bogor Lewat PDI-P

9 Orang Ambil Formulir Pendaftaran Bakal Calon Wali Kota Bogor Lewat PDI-P

Megapolitan
Minta Polisi Periksa Riwayat Pelanggaran Hukum Sopir Fortuner Arogan Berpelat Dinas TNI, Pakar: Agar Jera

Minta Polisi Periksa Riwayat Pelanggaran Hukum Sopir Fortuner Arogan Berpelat Dinas TNI, Pakar: Agar Jera

Megapolitan
Diwarnai Aksi Lempar Botol dan Batu, Unjuk Rasa di Patung Kuda Dijaga Ketat Polisi

Diwarnai Aksi Lempar Botol dan Batu, Unjuk Rasa di Patung Kuda Dijaga Ketat Polisi

Megapolitan
Basarnas Resmikan Unit Siaga SAR di Kota Bogor

Basarnas Resmikan Unit Siaga SAR di Kota Bogor

Megapolitan
Ratusan Orang Tertipu Beasiswa S3 ke Filipina, Total Kerugian Hingga Rp 6 Miliar

Ratusan Orang Tertipu Beasiswa S3 ke Filipina, Total Kerugian Hingga Rp 6 Miliar

Megapolitan
Farhat Abbas Daftar Jadi Bakal Calon Wali Kota Bogor Lewat PDI-P

Farhat Abbas Daftar Jadi Bakal Calon Wali Kota Bogor Lewat PDI-P

Megapolitan
Siswa SMP di Palmerah Ditemukan Gantung Diri di Kamarnya

Siswa SMP di Palmerah Ditemukan Gantung Diri di Kamarnya

Megapolitan
Selain ke Gerindra, Sekretaris Pribadi Iriana Jokowi Juga Mendaftar Calon Wali Kota Bogor Lewat PDI-P

Selain ke Gerindra, Sekretaris Pribadi Iriana Jokowi Juga Mendaftar Calon Wali Kota Bogor Lewat PDI-P

Megapolitan
Keluarga Pemilik Toko Bingkai 'Saudara Frame' yang Kebakaran Dikenal Dermawan

Keluarga Pemilik Toko Bingkai "Saudara Frame" yang Kebakaran Dikenal Dermawan

Megapolitan
Ratusan Orang Tertipu Beasiswa S3 di Filipina, Percaya karena Pelaku Pernah Berangkatkan Mahasiswa

Ratusan Orang Tertipu Beasiswa S3 di Filipina, Percaya karena Pelaku Pernah Berangkatkan Mahasiswa

Megapolitan
 Aksi Lempar Botol Warnai Unjuk Rasa di Patung Kuda

Aksi Lempar Botol Warnai Unjuk Rasa di Patung Kuda

Megapolitan
Polisi Belum Bisa Pastikan 7 Korban Kebakaran 'Saudara Frame' Satu Keluarga atau Bukan

Polisi Belum Bisa Pastikan 7 Korban Kebakaran "Saudara Frame" Satu Keluarga atau Bukan

Megapolitan
Demo di Depan Kedubes AS, Koalisi Musisi Bersama Kontras Tuntut Kemerdekaan Palestina

Demo di Depan Kedubes AS, Koalisi Musisi Bersama Kontras Tuntut Kemerdekaan Palestina

Megapolitan
Massa Gelar Demo di Patung Kuda, Tuntut MK Adil Terkait Hasil Pemilu 2024

Massa Gelar Demo di Patung Kuda, Tuntut MK Adil Terkait Hasil Pemilu 2024

Megapolitan
Ada Demo di Patung Kuda, Arus Lalin Menuju Harmoni via Jalan Medan Merdeka Barat Dialihkan

Ada Demo di Patung Kuda, Arus Lalin Menuju Harmoni via Jalan Medan Merdeka Barat Dialihkan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com