Penilaian Ahok soal Setahun Pemerintahan Jokowi-JK

Menurut Basuki, Jokowi telah menghasilkan beberapa kebijakan strategis hanya dalam satu tahun pemerintahan. 

"Menurut saya, beliau sudah lumayan lho kerjanya. Beliau cepat bisa memegang kondisi keadaan walaupun masih satu tahun."

"Saya lihat banyak sekali kebijakan dikeluarkan, termasuk izin-izin itu yang saya kira sudah cukup baik," kata Basuki, di Balai Kota, Senin (19/10/2015). 

Beberapa kebijakan menguntungkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI, seperti Keputusan Presiden (Keppres) untuk pemerintah membeli kembali infrastruktur yang telah dibangun oleh BUMN dan BUMD.

Kemudian, penerbitan Keppres percepatan pembangunan proyek kereta ringan layang atau light rail transit (LRT) di Jakarta, serta kemudahan pengalihan aset Kemayoran milik Sekretariat Negara kepada Pemprov DKI.

Sementara itu, Basuki berharap Jokowi dapat lebih keras dan tegas untuk memangkas anggaran-anggaran yang ada.

"Harapan saya memang soal budgeting, mesti lebih ketat aja. Saya juga berharap beliau berani memotong anggaran dan beliau sudah bilang akan potong (anggaran)," kata Basuki. 

Basuki juga meminta Presiden Jokowi merealisasikan kebijakan pembuktian harta terbalik bagi para pejabat.

Pembuktian harta terbalik telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Ratifikasi PBB Melawan Korupsi.

Dalam peraturan itu disebutkan, jika harta seorang pejabat publik tidak sesuai dengan biaya hidup dan pajak yang dibayar, hartanya akan disita negara dan dia dinyatakan sebagai seorang koruptor.

Nantinya, harta yang sudah dilaporkan dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) akan dicocokkan dengan gaya hidup pejabat.

"Makanya, kok kita bisa membiarkan negara seperti itu selama ini. Nah, beliau bilang akan ubah secara bertahap," kata Basuki.