Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Taufik: Monas buat Pacaran Boleh, buat Mengaji Kok Enggak Boleh?

Kompas.com - 22/10/2015, 20:19 WIB
Jessi Carina

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Dalam rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) bersama UPT Monas, DPRD DKI Jakarta menyinggung pelarangan pengajian yang diajukan oleh Majelis Rasulullah.

Anggota Banggar, Ashraf Ali, bertanya kenapa kegiatan itu harus dilarang. Kepala UPT Monas Rini Hariyanti menjawab bahwa Monas merupakan kawasan steril yang tidak boleh dimasuki oleh pedagang kaki lima (PKL). Rini juga mengatakan, Presiden pertama RI Soekarno pernah meninggalkan pesan bahwa kegiatan keagamaan sebaiknya dilakukan di Masjid Istiqlal.

"Bung Karno itu waktu Monas dibangun pernah bilang, ada Masjid Istiqlal, untuk kegiatan keagamaan bisa dilakukan di sana. Untuk Monas, dia steril," ujar Rini dalam rapat Banggar di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Kamis (22/10/2015).

Jawaban itu pun direspons oleh anggota Banggar lain, Syarif. "Bu, Bung Karno itu enggak pernah ngomong begitu. Saya akan cek kebenarannya. Bung Karno itu Marhain, Monas itu buat rakyat. Dosa apaan PKL?" ujar Syarif.

Wakil Ketua Banggar Mohamad Taufik pun ikut nyeletuk. "Monas buat pacaran boleh, kok buat ngaji enggak boleh, Bu?" ujar Taufik.

Syarif melanjutkan, pesan Soekarno bukanlah melarang PKL untuk berjualan di Monas. Sebaiknya, PKL tersebut diatur dan bukan dilarang sepenuhnya. Dia mengatakan, anggota polisi dari Polres Jakarta Pusat pernah menyarankan agar PKL Monas ditempatkan di samping Polsek Gambir. Namun, saran tersebut ditolak Pemerintah Provinsi DKI. Pemprov justru membuat Lenggang Jakarta yang tidak bisa menampung semua PKL.

Sebelumnya, Gubernur DKI Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama tidak memberikan izin pengajian di Lapangan Monas. Menurut dia, hal tersebut semata-mata bertujuan untuk menjaga kesterilan kawasan tersebut dari PKL.

Basuki menyampaikan hal itu menanggapi adanya petisi di change.org yang memintanya mengizinkan kembali diadakannya pengajian di Monas. Petisi sendiri ditulis oleh Kurniadi yang menyebut bahwa Majelis Rasulullah hendak menyelenggarakan pengajian di lokasi tersebut pada November mendatang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KTP 8,3 Juta Warga Jakarta Bakal Diganti Bertahap Saat Status DKJ Berlaku

KTP 8,3 Juta Warga Jakarta Bakal Diganti Bertahap Saat Status DKJ Berlaku

Megapolitan
Jasad Perempuan Dalam Koper di Bekasi Alami Luka di Kepala, Hidung dan Bibir

Jasad Perempuan Dalam Koper di Bekasi Alami Luka di Kepala, Hidung dan Bibir

Megapolitan
Dukcapil DKI: Penonaktifan NIK Warga Jakarta Bisa Tekan Angka Golput di Pilkada

Dukcapil DKI: Penonaktifan NIK Warga Jakarta Bisa Tekan Angka Golput di Pilkada

Megapolitan
Polisi: Mayat Dalam Koper di Cikarang Bekasi Seorang Perempuan Paruh Baya Asal Bandung

Polisi: Mayat Dalam Koper di Cikarang Bekasi Seorang Perempuan Paruh Baya Asal Bandung

Megapolitan
Pembunuh Wanita di Pulau Pari Curi Ponsel Korban dan Langsung Kabur ke Sumbar

Pembunuh Wanita di Pulau Pari Curi Ponsel Korban dan Langsung Kabur ke Sumbar

Megapolitan
Keluarga Ajukan Rehabilitasi, Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen di BNN Jaksel

Keluarga Ajukan Rehabilitasi, Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen di BNN Jaksel

Megapolitan
Warga Duga Ada Praktik Jual Beli Rusunawa Muara Baru Seharga Rp 50 Juta oleh Oknum Pengelola

Warga Duga Ada Praktik Jual Beli Rusunawa Muara Baru Seharga Rp 50 Juta oleh Oknum Pengelola

Megapolitan
Pemprov DKI: Restorasi Rumah Dinas Gubernur Masih Tahap Perencanaan

Pemprov DKI: Restorasi Rumah Dinas Gubernur Masih Tahap Perencanaan

Megapolitan
Harga Bawang Merah Melonjak, Pedagang Keluhkan Pembelinya Berkurang

Harga Bawang Merah Melonjak, Pedagang Keluhkan Pembelinya Berkurang

Megapolitan
NIK Ratusan Ribu Warga Jakarta yang Tinggal di Daerah Lain Terancam Dinonaktifkan

NIK Ratusan Ribu Warga Jakarta yang Tinggal di Daerah Lain Terancam Dinonaktifkan

Megapolitan
Wakil Ketua DPRD Niat Bertarung di Pilkada Kota Bogor: Syahwat Itu Memang Sudah Ada...

Wakil Ketua DPRD Niat Bertarung di Pilkada Kota Bogor: Syahwat Itu Memang Sudah Ada...

Megapolitan
Saksi Sebut Hujan Tak Begitu Deras Saat Petir Sambar 2 Anggota TNI di Cilangkap

Saksi Sebut Hujan Tak Begitu Deras Saat Petir Sambar 2 Anggota TNI di Cilangkap

Megapolitan
PAN Sebut Warga Depok Jenuh dengan PKS, Imam Budi: Bagaimana Landasan Ilmiahnya?

PAN Sebut Warga Depok Jenuh dengan PKS, Imam Budi: Bagaimana Landasan Ilmiahnya?

Megapolitan
Ketika Kajari Jaksel Lelang Rubicon Mario Dandy, Saksi Bisu Kasus Penganiayaan D di Jaksel

Ketika Kajari Jaksel Lelang Rubicon Mario Dandy, Saksi Bisu Kasus Penganiayaan D di Jaksel

Megapolitan
Warga Jakarta yang NIK-nya Dinonaktifkan Tak Bisa Pakai BPJS Kesehatan

Warga Jakarta yang NIK-nya Dinonaktifkan Tak Bisa Pakai BPJS Kesehatan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com