Mereka mengadu kepada Ahok atas penerimaan gaji yang tak sesuai. Para PHL dengan dipimpin mandor mengadu bahwa penerimaan mereka sama dengan penerimaan PHL yang malas bekerja.
Begini dialog mereka dengan Ahok:
Mandor (M): Begini Pak Gubernur, mohon maaf ya, di sini kami butuh orang yang mau dan bisa kerja. Jangan yang kerjanya malas-malasan. Kami enggak suka.
Ahok (A): Langsung pecat. Kami kan kontrak (mereka secara) individual.
M: Betul. Jadi artinya begini Pak Gubernur. Tadi katakanlah ya, jangan sampai ada kecemburuan sosial kalau (PHL) yang ini rajin dan (PHL) yang ini malas-malasan. Ini (PHL) enggak masuk, ya (gajinya) potong.
A: Betul.
M: Maunya kami-kami begitu.
Namun, nada suara Ahok meninggi.
A: Pertanyaan saya, itu harus dipotong betul. Waktu (gaji) dipotong, kamu (mandor) setor ke mereka (PHL) (sisanya) kasih ke negara enggak? Kan enggak.
M: Bukan saya yang potong, Pak.
A: Ah saya ngerti kok. Uang potongan itu dikantongin terus diserahin ke oknum PNS. Makanya PNS enggak pernah ngaku kalau motong gaji PNS, tetapi mandor. Makanya duit ditilep, enggak pernah masuk ke PHL.
PHL: Kami transparan, Pak. Bukan dipotong sama mandornya.
A: (Sambil menunjuk-nunjuk PHL) sekarang saya tanya sama kalian. Kalian masuk 30 hari full, enggak? Enggak mungkin ada yang bisa masuk full 30 hari.
PHL: Iya, kami butuh istirahat, Pak.