Atas dasar itu, ia menilai, Nur tidak punya modal untuk bertarung dalam bursa pencalonan gubernur DKI Jakarta.
Hamdi melontarkan pernyataan tersebut menanggapi wacana Nur yang berkeinginan maju pada Pilkada DKI Jakarta 2017.
"Tidak ada prestasi yang mengesankan selama Nur Mahmudi memerintah di Depok. Depok dua periode di bawah dia bukannya makin maju, malah makin mundur. Apa modal dia maju di DKI?" ujar Hamdi kepada Kompas.com, Rabu (4/11/2015).
Indikator tidak adanya kemajuan yang Hamdi sebut adalah tidak adanya fasilitas publik yang terbangun oleh pemerintah, seperti ketiadaan ruang terbuka hijau ataupun sarana olahraga.
"Semuanya itu praktis tidak ada di zaman dia. Jadi, apa pantas-pantasnya Nur Mahmudi maju di Pilgub DKI? Apa yang mau dia jual?" ujar Guru Besar Universitas Indonesia ini.
Hamdi kemudian menyoroti rencana Pemerintah Kota Depok terhadap sebagian lahan yang ada di Terminal Depok, yang menggusur banyak bangunan. Salah satunya Sekolah Masjid Terminal.
"Dulu saya berpikir bekas Terminal Depok dijadikan alun-alun kota. Ini malah yang saya dengar-dengar mau dijadikan mal," kata Hamdi.
Meski demikian, Hamdi menyatakan keinginan maju di pilkada merupakan hak semua warga negara, tak terkecuali Nur Mahmudi.
Hamdi pun mengaku tidak berhak melarang apabila Nur Mahmudi nekat maju di Pilkada DKI 2017.
"Siapa saja kan berhak asal memenuhi syarat, apalagi pemilih di Pilgub DKI bukan warga Depok. Tapi, yang pasti, warga Depok sudah pasti tidak terkesan."
"Saya yakin hampir semua warga Depok punya penilaian yang sama dengan saya," ujarnya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.