Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Ahok seperti Punya Kepribadian Ganda"

Kompas.com - 11/11/2015, 16:51 WIB
Jessi Carina

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Pembina Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Riza Damanik meminta Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama bisa bersikap terbuka dan transparan terkait kebijakan reklamasi Teluk Jakarta.

Riza menuntut sikap transparan seperti yang selama ini selalu dilakukan Ahok (sapaan Basuki) di bidang lain.

"Kok kayaknya Pak Ahok seperti punya kepribadian ganda, di satu sisi dia bikin terobosan dengan pangkas birokrasi dan buat kanal informasi yang banyak," kata Riza di Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Jakarta Pusat, Rabu (11/11/2015).

"Tetapi, dalam permasalahan reklamasi, saya pastikan gak ada konsultasi publik ke nelayan di sana," kata Riza.

Riza menilai, ada lompatan pemikiran dalam diri Ahok.

Sebab, Ahok sering mengatakan, reklamasi Teluk Jakarta dilakukan demi kebaikan nelayan sendiri dan demi perbaikan lingkungan di Teluk Jakarta.

Menurut Riza, yang terjadi tidak seperti itu. Reklamasi bukanlah proyek yang baru berlangsung tahun ini.

Jika reklamasi benar memberi manfaat, seharusnya nelayan sudah mulai bisa merasakannya.

"Proyek reklamasi itu kan sebenarnya sudah ada sejak lama, tetapi sampai sekarang masih banjir, kualitas air semakin buruk, ikan semakin sedikit. Kok malah diterusin?" ujar Riza.

Riza menjelaskan, permasalahan mendasar buruknya lingkungan Teluk Jakarta adalah peningkatan kadar pencemaran di 13 sungai.

Peningkatan itu dipicu perilaku perusahaan yang kerap membuang limbah di sungai. Selain itu, edukasi terhadap masyarakat yang hidup di sana juga kurang.

"Untuk menghilangkan jejak pelanggaran hukum dan pencemaran lingkungan, perusahaan yang buang limbah selalu lakukan di dua kondisi. Pertama, dia baru buang limbah saat musim hujan. Kedua, dia lakukan itu di malam hari ketika masyarakat tidak bisa mengawasi," ujar Riza.

Semua hal itu merupakan pangkal persoalan buruknya kondisi lingkungan serta banjir di Jakarta.

Menurut Riza, menganggap reklamasi sebagai solusi permasalahan itu merupakan pikiran keliru.

Ia berpendapat bukan reklamasi yang dibutuhkan, melainkan penindakan tegas terhadap perusahaan pembuang limbah dan peningkatan edukasi masyarakat.

"Semua enggak ada hubungannya dengan reklamasi. Jadi, kalau mau benahi Teluk Jakarta, bukan reklamasi jalan keluarnya," ujar Riza.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Keluarga Tak Tahu RR Tewas di Tangan 'Pelanggannya' dan Dibuang ke Sungai di Bekasi

Keluarga Tak Tahu RR Tewas di Tangan "Pelanggannya" dan Dibuang ke Sungai di Bekasi

Megapolitan
KPU Jaktim Buka Pendaftarab PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

KPU Jaktim Buka Pendaftarab PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

Megapolitan
NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

Megapolitan
Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Megapolitan
Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Megapolitan
“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

Megapolitan
Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Megapolitan
DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

Megapolitan
PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

Megapolitan
DPRD dan Pemprov DKI Rapat di Puncak, Bahas Soal Kelurahan Dapat Anggaran 5 Persen dari APBD

DPRD dan Pemprov DKI Rapat di Puncak, Bahas Soal Kelurahan Dapat Anggaran 5 Persen dari APBD

Megapolitan
Anggaran Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Disorot, Dinas Citata: Itu Masih Perencanaan

Anggaran Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Disorot, Dinas Citata: Itu Masih Perencanaan

Megapolitan
Gerak Gerik NYP Sebelum Bunuh Wanita di Pulau Pari: Sempat Menyapa Warga

Gerak Gerik NYP Sebelum Bunuh Wanita di Pulau Pari: Sempat Menyapa Warga

Megapolitan
Tunggak Biaya Sewa, Warga Rusunawa Muara Baru Mengaku Dipersulit Urus Administrasi Akte Kelahiran

Tunggak Biaya Sewa, Warga Rusunawa Muara Baru Mengaku Dipersulit Urus Administrasi Akte Kelahiran

Megapolitan
Pedagang Bawang Pasar Senen Curhat: Harga Naik, Pembeli Sepi

Pedagang Bawang Pasar Senen Curhat: Harga Naik, Pembeli Sepi

Megapolitan
Baru Beraksi 2 Bulan, Maling di Tambora Curi 37 Motor

Baru Beraksi 2 Bulan, Maling di Tambora Curi 37 Motor

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com