Nantinya, lanjut dia, hal ini bisa menjadi pembelajaran bagi publik dan Gubernur DKI setelah dirinya.
"Kalau saya enggak jadi gubernur lagi, gubernur yang akan datang akan melihat proses e-budgeting dan dia jadi mengerti begitu lho. Kenapa (DPRD) mencoret anggaran ini, kenapa anggaran program ini ditambah atau dikurangi," kata Basuki, di Balai Kota, Selasa (17/11/2015).
Sayangnya keinginan Basuki belum bisa terwujud. Meskipun rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD sudah bisa didokumentasikan, DPRD tak memasukkan proses pembahasan anggaran ke sistem e-budgeting.
Anggaran yang telah disepakati Komisi di DPRD dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI itulah yang baru akan dimasukkan ke sistem e-budgeting.
"Jadi ada pembelajaran, orang bisa belajar. Dulu kan anggarannya langsung nongol saja dan langsung cetak buku," kata Basuki.
Seharusnya, lanjut dia, tiap proses pembahasan anggaran dicetak bukunya. Selain itu, proses pembahasan anggaran tersebut juga dimasukkan ke dalam Jakarta Smart City.
"Kalau ditaruh ke Smart City, selamanya jika tidak terjadi sesuatu di dunia, orang-orang juga masih punya (pembahasan anggaran). Masalahnya mereka (DPRD) saja yang enggak mau buka," kata Basuki.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.