Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Satu Tahun Ahok, Warga Puas Masalah Perizinan, Kecewa dengan Transportasi

Kompas.com - 19/11/2015, 07:49 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Hari ini, Kamis (19/11/2015), genap satu tahun Basuki Tjahaja Purnama menjadi Gubernur DKI Jakarta.

Selama pemerintahannya, tak sedikit program yang dijalankan, meskipun masih ada beberapa permasalahan yang belum bisa diselesaikan. Salah satunya adalah penyediaan transportasi massal.

"Skor data yang kami ambil, secara umum 7/10. Tapi transportasi masih di posisi paling bawah. Pasti banyak warga sekarang tidak puas dengan pelayanan transportasi," kata Direktur Eksekutif Cyrus Network, Hasan Nasbi, kepada Kompas.com, beberapa waktu lalu. 

Warga merasa tidak puas dengan pelayanan moda transportasi andalan Jakarta, transjakarta.

Beberapa masalah yang ada di moda transportasi ini di antaranya bus yang tidak laik pakai, bus mudah terbakar, beberapa kasus pelecehan seksual di dalamnya, headway (jarak antar bus) yang terlampau lama, dan sebagainya.

Selain itu, bus-bus sedang di Jakarta seperti metromini dan kopaja yang reyot juga masih beroperasi.

Alternatifnya, kata Hasan, dengan segera menyelesaikan proyek mass rapid transit (MRT) dan light rail transit (LRT). 

Di sisi lain, warga Jakarta merasa puas dengan terbentuknya Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP).

Hasan mengatakan konsep calo yang diterapkan Basuki di BPTSP DKI, berhasil. Menurut Hasan, Basuki berhasil menghilangkan stigma birokrasi berbelit pada perizinan.

"Perizinan, pendidikan, dan kesehatan yang berada di nilai paling tinggi. Soal mentalitas birokrasi, PTSP sudah bagus. Tapi apa yang lain juga bagus? Itu tetap harus dibenahi," kata Hasan. 

Hingga kini, lanjut dia, belum banyak satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang bisa menyamakan gerak langkah dengan Basuki.

Buktinya banyak lelang program yang gagal, rendahnya serapan anggaran, dan lain-lain.

Bahkan, Hasan memprediksi anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) DKI 2016 kembali disahkan melalui Peraturan Gubernur (Pergub).

"Dari sisi anggaran sama DPRD kan belum harmonis, bisa jadi (APBD 2016) Pergub lagi. Tapi walaupun serapan anggaran tidak bagus, tetap bisa melakukan banyak hal. Seperti pembebasan lahan, normalisasi sungai, dan pembersihan drainase," klaim Hasan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bisakah Beli Tiket Masuk Ancol On The Spot?

Bisakah Beli Tiket Masuk Ancol On The Spot?

Megapolitan
Keseharian Galihloss di Mata Tetangga, Kerap Buat Konten untuk Bantu Perekonomian Keluarga

Keseharian Galihloss di Mata Tetangga, Kerap Buat Konten untuk Bantu Perekonomian Keluarga

Megapolitan
Kajari Jaksel Harap Banyak Masyarakat Ikut Lelang Rubicon Mario Dandy

Kajari Jaksel Harap Banyak Masyarakat Ikut Lelang Rubicon Mario Dandy

Megapolitan
Datang Posko Pengaduan Penonaktifkan NIK di Petamburan, Wisit Lapor Anak Bungsunya Tak Terdaftar

Datang Posko Pengaduan Penonaktifkan NIK di Petamburan, Wisit Lapor Anak Bungsunya Tak Terdaftar

Megapolitan
Dibacok Begal, Pelajar SMP di Depok Alami Luka di Punggung

Dibacok Begal, Pelajar SMP di Depok Alami Luka di Punggung

Megapolitan
Ketua DPRD DKI Kritik Kinerja Pj Gubernur, Heru Budi Disebut Belum Bisa Tanggulangi Banjir dan Macet

Ketua DPRD DKI Kritik Kinerja Pj Gubernur, Heru Budi Disebut Belum Bisa Tanggulangi Banjir dan Macet

Megapolitan
Rampas Ponsel, Begal di Depok Bacok Bocah SMP

Rampas Ponsel, Begal di Depok Bacok Bocah SMP

Megapolitan
“Semoga Prabowo-Gibran Lebih Bagus, Jangan Kayak yang Sudah”

“Semoga Prabowo-Gibran Lebih Bagus, Jangan Kayak yang Sudah”

Megapolitan
Ketua DPRD: Jakarta Globalnya di Mana? Dekat Istana Masih Ada Daerah Kumuh

Ketua DPRD: Jakarta Globalnya di Mana? Dekat Istana Masih Ada Daerah Kumuh

Megapolitan
Gerindra dan PKB Sepakat Berkoalisi di Pilkada Bogor 2024

Gerindra dan PKB Sepakat Berkoalisi di Pilkada Bogor 2024

Megapolitan
Anggaran Kelurahan di DKJ 5 Persen dari APBD, F-PKS: Kualitas Pelayanan Harus Naik

Anggaran Kelurahan di DKJ 5 Persen dari APBD, F-PKS: Kualitas Pelayanan Harus Naik

Megapolitan
Mobil Mario Dandy Dilelang, Harga Dibuka Rp 809 Juta

Mobil Mario Dandy Dilelang, Harga Dibuka Rp 809 Juta

Megapolitan
Jual Foto Prabowo-Gibran, Pedagang Pigura di Jakpus Prediksi Pendapatannya Bakal Melonjak

Jual Foto Prabowo-Gibran, Pedagang Pigura di Jakpus Prediksi Pendapatannya Bakal Melonjak

Megapolitan
Periksa Kejiwaan Anak Pembacok Ibu di Cengkareng, Polisi: Pelaku Lukai Tubuhnya Sendiri

Periksa Kejiwaan Anak Pembacok Ibu di Cengkareng, Polisi: Pelaku Lukai Tubuhnya Sendiri

Megapolitan
Fahira Idris Paparkan 5 Parameter Kota Tangguh Bencana yang Harus Dipenuhi Jakarta sebagai Kota Global

Fahira Idris Paparkan 5 Parameter Kota Tangguh Bencana yang Harus Dipenuhi Jakarta sebagai Kota Global

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com