Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Diperiksa, Ahok Diminta Terbuka kepada BPK

Kompas.com - 23/11/2015, 14:39 WIB
Jessi Carina

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Pansus Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Triwisaksana berharap Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama bisa terbuka ketika memberi keterangan kepada BPK.

Menurut Triwisaksana, Basuki harus menjelaskan alasan tidak dilaksanakannya rekomendasi BPK soal pembelian lahan RS Sumber Waras. (Baca: Diperiksa BPK, Ahok Ditantang Buka-bukaan )

"Saya kira Pak Ahok akan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi terkait kasus RS Sumber Waras ini," ujar Triwisaksana di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Senin (23/11/2015).

Triwisaksana juga yakin BPK akan bersikap profesional dan independen dalam memeriksa Basuki.

Ia berharap pemeriksaan Basuki, yang merupakan bagian dari audit investigatif BPK ini, bisa mengungkapkan pelaku utama yang menyebabkan kerugian negara dalam pembelian sebagian lahan RS Sumber Waras itu.

"Demi tegaknya pemerintahan yang bersih dan akuntabel, BPK juga harus bekerja secara tuntas untuk hasil audit investigasi yang diminta oleh KPK sebagai penegak hukum," ujar Triwisaksana.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan hari ini, Senin, terkait kasus pengadaan sebagian lahan Rumah Sakit Sumber Waras.

Atas pemanggilan itu, Basuki mengaku telah menyiapkan semua data yang dibutuhkan BPK RI.

Salah satunya adalah dokumentasi video rapat pimpinan (rapim) yang pernah menyinggung permasalahan pembelian sebagian lahan RS Sumber Waras.

Dalam video itu, terekam bagaimana Pemprov DKI membuat keputusan membeli lahan tersebut.

Sebelumnya, Triwisaksana menyampaikan bahwa Pemprov DKI telah mengabaikan rekomendasi BPK.

Melalui rekomendasinya, BPK menilai jual beli lahan RS Sumber Waras itu harus dibatalkan. (Baca: Diperiksa BPK, Ahok Bawa Video Rapat)

Jika tidak bisa dibatalkan, uang untuk pembelian lahan sebesar Rp 191 miliar itu harus dikembalikan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Mulai Jaring Nama Cagub DKI, Ada Ahok, Basuki Hadimuljono hingga Andika Perkasa

PDI-P Mulai Jaring Nama Cagub DKI, Ada Ahok, Basuki Hadimuljono hingga Andika Perkasa

Megapolitan
KTP 8,3 Juta Warga Jakarta Bakal Diganti Bertahap Saat Status DKJ Berlaku

KTP 8,3 Juta Warga Jakarta Bakal Diganti Bertahap Saat Status DKJ Berlaku

Megapolitan
Jasad Perempuan Dalam Koper di Bekasi Alami Luka di Kepala, Hidung dan Bibir

Jasad Perempuan Dalam Koper di Bekasi Alami Luka di Kepala, Hidung dan Bibir

Megapolitan
Dukcapil DKI: Penonaktifan NIK Warga Jakarta Bisa Tekan Angka Golput di Pilkada

Dukcapil DKI: Penonaktifan NIK Warga Jakarta Bisa Tekan Angka Golput di Pilkada

Megapolitan
Polisi: Mayat Dalam Koper di Cikarang Bekasi Seorang Perempuan Paruh Baya Asal Bandung

Polisi: Mayat Dalam Koper di Cikarang Bekasi Seorang Perempuan Paruh Baya Asal Bandung

Megapolitan
Pembunuh Wanita di Pulau Pari Curi Ponsel Korban dan Langsung Kabur ke Sumbar

Pembunuh Wanita di Pulau Pari Curi Ponsel Korban dan Langsung Kabur ke Sumbar

Megapolitan
Keluarga Ajukan Rehabilitasi, Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen di BNN Jaksel

Keluarga Ajukan Rehabilitasi, Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen di BNN Jaksel

Megapolitan
Warga Duga Ada Praktik Jual Beli Rusunawa Muara Baru Seharga Rp 50 Juta oleh Oknum Pengelola

Warga Duga Ada Praktik Jual Beli Rusunawa Muara Baru Seharga Rp 50 Juta oleh Oknum Pengelola

Megapolitan
Pemprov DKI: Restorasi Rumah Dinas Gubernur Masih Tahap Perencanaan

Pemprov DKI: Restorasi Rumah Dinas Gubernur Masih Tahap Perencanaan

Megapolitan
Harga Bawang Merah Melonjak, Pedagang Keluhkan Pembelinya Berkurang

Harga Bawang Merah Melonjak, Pedagang Keluhkan Pembelinya Berkurang

Megapolitan
NIK Ratusan Ribu Warga Jakarta yang Tinggal di Daerah Lain Terancam Dinonaktifkan

NIK Ratusan Ribu Warga Jakarta yang Tinggal di Daerah Lain Terancam Dinonaktifkan

Megapolitan
Wakil Ketua DPRD Niat Bertarung di Pilkada Kota Bogor: Syahwat Itu Memang Sudah Ada...

Wakil Ketua DPRD Niat Bertarung di Pilkada Kota Bogor: Syahwat Itu Memang Sudah Ada...

Megapolitan
Saksi Sebut Hujan Tak Begitu Deras Saat Petir Sambar 2 Anggota TNI di Cilangkap

Saksi Sebut Hujan Tak Begitu Deras Saat Petir Sambar 2 Anggota TNI di Cilangkap

Megapolitan
PAN Sebut Warga Depok Jenuh dengan PKS, Imam Budi: Bagaimana Landasan Ilmiahnya?

PAN Sebut Warga Depok Jenuh dengan PKS, Imam Budi: Bagaimana Landasan Ilmiahnya?

Megapolitan
Ketika Kajari Jaksel Lelang Rubicon Mario Dandy, Saksi Bisu Kasus Penganiayaan D di Jaksel

Ketika Kajari Jaksel Lelang Rubicon Mario Dandy, Saksi Bisu Kasus Penganiayaan D di Jaksel

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com