Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dukung Kelola Sampah di Wilayah Sendiri

Kompas.com - 25/11/2015, 15:12 WIB
JAKARTA, KOMPAS - Konflik sampah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta memunculkan dorongan dari warga agar Ibu Kota memiliki pengolahan sampah di wilayah sendiri.

Dua tantangan besar untuk mewujudkan impian ini adalah pengadaan lahan dan penanganan sampah yang tidak mengganggu warga, dari pengangkutan hingga pengolahannya.

Sejak 1989, Bantargebang, yang terletak di Kota Bekasi, menjadi tumpuan penanganan sampah warga DKI Jakarta.

Ribuan ton sampah dari Ibu Kota setiap hari dikirim dengan truk ke tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) ini untuk diolah di tanah milik Pemprov DKI seluas 110,3 hektar.

Truk-truk sampah itu bisa melewati Tol Bekasi Barat atau Cileungsi, Bogor.

Beberapa kali muncul konflik terkait sampah di Bantargebang. Pada 2008, ratusan warga Desa Taman Rahayu, Kecamatan Setu, Bekasi, memblokade jalan masuk TPST karena menuntut kompensasi. Maret 2011, Forum Warga Cileungsi, Bogor, mengancam akan mencegat truk sampah dari Jakarta.

Awal November lalu, ketegangan kembali terjadi. Selain sejumlah truk dirazia Dinas Perhubungan Kota Bekasi karena melanggar batas waktu pengangkutan (pukul 21.00-05.00), massa juga menghadang truk sampah di Cileungsi.

Pelarangan truk sampah yang melintas di Cileungsi merupakan protes dari warga Bogor karena pengangkutan sampah menimbulkan aroma tak sedap dan mengganggu lalu lintas.

Berdasarkan jajak pendapat melalui telepon pada 14-15 November lalu, warga DKI bereaksi negatif terhadap pelarangan truk sampah. Hampir 70 persen responden tak setuju atas pelarangan itu.

Setiap hari, setiap keluarga dan setiap usaha memproduksi sampah. Satu hari saja pengangkutan sampah terganggu, timbul penumpukan sampah dan dalam jangka waktu lama akan mengganggu kesehatan.

Separuh responden menyayangkan pelarangan karena kompensasi sudah dibayarkan kepada pemerintah daerah yang menjadi mitra pengolahan sampah.

"Kan, kami sudah bayar, kenapa dilarang? Kecuali pemprov nunggak, baru boleh dilarang," kata Ana (45), ibu rumah tangga di Jakarta Pusat.

Aparat keamanan bahkan turun tangan karena menyangkut Jakarta yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan dan pusat kegiatan ekonomi negeri ini.

Polda Metro Jaya melakukan pengamanan. Alasannya, persoalan sampah yang tak tertangani akan menyebabkan gangguan keamanan dan ketertiban di Ibu Kota. Diskusi dengan daerah mitra juga terus diusahakan.

Bantuan dari kepolisian untuk menjamin pengangkutan sampah ke Bantargebang dan pembicaraan lanjutan dengan daerah tetangga hanya jalan keluar sementara. Sembilan dari 10 responden berpendapat, DKI harus memiliki pengelolaan sampah di wilayah sendiri.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Rekonstruksi Kasus Penembakan Ditunda sampai Gathan Saleh Sehat

Rekonstruksi Kasus Penembakan Ditunda sampai Gathan Saleh Sehat

Megapolitan
Buntut Pungli Sekelompok Orang, Dinas Bina Marga DKI Tutup Celah Trotoar Dekat Gedung DPR

Buntut Pungli Sekelompok Orang, Dinas Bina Marga DKI Tutup Celah Trotoar Dekat Gedung DPR

Megapolitan
Warga Bogor Tertipu Penjual Mobil Bekas di Bekasi, padahal Sudah Bayar Lunas

Warga Bogor Tertipu Penjual Mobil Bekas di Bekasi, padahal Sudah Bayar Lunas

Megapolitan
Gandeng Swasta, Pemprov DKI Renovasi 10 Rumah Tak Layak Huni di Kamal Muara

Gandeng Swasta, Pemprov DKI Renovasi 10 Rumah Tak Layak Huni di Kamal Muara

Megapolitan
Singgung 'Legal Standing' MAKI, Polda Metro Jaya Sebut SKT sebagai LSM Sudah Tak Berlaku

Singgung "Legal Standing" MAKI, Polda Metro Jaya Sebut SKT sebagai LSM Sudah Tak Berlaku

Megapolitan
Penyidikan Aiman Witjaksono Dihentikan, Polisi: Gugur karena Tak Berkekuatan Hukum

Penyidikan Aiman Witjaksono Dihentikan, Polisi: Gugur karena Tak Berkekuatan Hukum

Megapolitan
Belum Tahan Firli Bahuri, Kapolda Metro Terapkan Prinsip Kehati-hatian

Belum Tahan Firli Bahuri, Kapolda Metro Terapkan Prinsip Kehati-hatian

Megapolitan
Dishub DKI Jaga Trotoar di Jakpus yang Dimanfaatkan Sekelompok Orang Tarik Bayaran Pengendara Motor

Dishub DKI Jaga Trotoar di Jakpus yang Dimanfaatkan Sekelompok Orang Tarik Bayaran Pengendara Motor

Megapolitan
Oknum Anggota TNI Pengeroyok Warga Sipil di Depan Polres Jakpus Bukan Personel Kodam Jaya

Oknum Anggota TNI Pengeroyok Warga Sipil di Depan Polres Jakpus Bukan Personel Kodam Jaya

Megapolitan
Polisi: Sopir Truk Ugal-ugalan di GT Halim Bicara Melantur

Polisi: Sopir Truk Ugal-ugalan di GT Halim Bicara Melantur

Megapolitan
Kronologi 4 Warga Sipil Dianiaya Oknum TNI di Depan Mapolres Jakpus, Bermula Pemalakan Ibu Tentara

Kronologi 4 Warga Sipil Dianiaya Oknum TNI di Depan Mapolres Jakpus, Bermula Pemalakan Ibu Tentara

Megapolitan
Polisi Amankan 4 Remaja yang Bawa Senjata Tajam Sambil Bonceng 4 di Bogor

Polisi Amankan 4 Remaja yang Bawa Senjata Tajam Sambil Bonceng 4 di Bogor

Megapolitan
Wacana Sekolah Gratis, Emak-emak di Pasar Minggu Khawatir KJP Dihapus

Wacana Sekolah Gratis, Emak-emak di Pasar Minggu Khawatir KJP Dihapus

Megapolitan
Pemprov DKI Bakal Libatkan BRIN dalam Pengembangan 'Food Estate' di Kepulauan Seribu

Pemprov DKI Bakal Libatkan BRIN dalam Pengembangan "Food Estate" di Kepulauan Seribu

Megapolitan
Mengenang 9 Tahun Kematian Akseyna, Mahasiswa UI Berkumpul dengan Pakaian Serba Hitam

Mengenang 9 Tahun Kematian Akseyna, Mahasiswa UI Berkumpul dengan Pakaian Serba Hitam

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com