Tidak Semua JPO di Jakarta Milik Pemprov DKI

Hal inilah yang dinilainya menjadi penyebab tidak adanya pengawasan maupun pemeliharaan terhadap fasilitas tersebut. Ia melontarkan pernyataan tersebut menanggapi kasus pemerkosaan yang terjadi di sebuah JPO di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan pekan lalu.

"Kan tidak semua JPO milik Pemprov, kayak di Lebak Bulus itu. Kita sulit untuk masuk," kata dia saat dihubungi, Kamis (26/11/2015).

Andri mengatakan, meski tidak memiliki wewenang, Pemprov DKI akan tetap memasang maupun memperbaiki fasilitas di semua JPO, tanpa terkecuali.

Untuk merealisasikannnya, Andri mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak terkait. Misalnya, PT Jasa Marga selaku pihak yang berwenang terhadap JPO Lebak Bulus.

Fasilitas-fasilitas tersebut, di antaranya lampu penerangan dan kamera pengawas. Ia menyebut realisasinya ditargetkan dapat dilakukan pada sekitar Januari-Februari 2016.

"Kita sudah meminta Dinas Komunikasi dan Informasi mengadakan CCTV untuk ditaruh di 61 JPO, termasuk penambahan 26 JPO dari non-APBD," ujar dia.

Pemerkosaan yang terjadi di sebuah JPO di kawasan Lebak Bulus dialami oleh seorang karyawati berinisial RM.

Menurut kepolisian, RM diduga diperkosa oleh preman yang sering berada di sekitar lokasi tersebut. Peristiwa itu sendiri terjadi pada Sabtu (21/11/2015) sekitar pukul 16.30.

JPO yang menjadi lokasi pemerkosaan dikenal tak terawat, karena kumuh dan tak didukung penerangan yang cukup. Situasi itu diperparah kondisi lingkungan sekitar yang sepi.