"Perombakan Kepala Dinas Refleksi Kekecewaan Ahok"

Dia mendengar kabar bahwa kepala dinas yang dicopot adalah kadis yang ketahuan melakukan pemborosan anggaran saat Basuki menyisir isi Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2016.

"Katanya disebabkan 'main anggaran', mungkin bagus menurut Pak Ahok (sapaan Basuki). Mungkin ini yang dia bilang bersih-bersih," kata Syarif ketika dihubungi, Jumat (27/11/2015).

"Sekilas memang bagus, tetapi kalau dicermati perombakan ini tidak punya indikator yang jelas." 

Syarif mengatakan, kepala dinas belum tentu berniat melakukan pemborosan anggaran.

Pemborosan itu juga belum terlaksana karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2016 belum disahkan dan masih dibahas.

Menurut Syarif, Basuki seharusnya fokus terlebih dahulu sampai APBD 2016 disahkan.

Pergantian kepala dinas yang terjadi sebulan sebelum pengesahan dikhawatirkan akan menghambat pembahasan KUA-PPAS yang belum selesai.

Sebab, kepala dinas yang baru harus mempelajari kembali anggaran yang telah disusun dan harus bisa menjelaskan rancangan anggaran SKPD yang baru dia pimpin kepada Banggar DPRD.

Seharusnya, kata Syarif, Ahok menunggu hingga tahun anggaran 2015 berakhir jika ingin merombak kepala dinas.

"Kalau kita perhatikan perombakan ini refleksi dari kekecewaan Ahok, bukan atas dasar pertimbangan obyektif."

"Menurut saya, Pak Ahok reaksional terlalu cepat bereaksi, mestinya diklarfikasi dulu secara tuntas baru diberikan tindakan dalam bentuk peringatan tegas dan keras, bukan mencopot begitu," ujar dia.

Namun, Syarif mengatakan, perombakan kepala dinas merupakan hak seorang gubernur. Jika Ahok ingin merombak pimpinan SKPD-nya, Syarif mengakui tidak ada yang berhak melarang.

"Namun, semua kembali kepada Gubernur. Itu hak mutlak Gubernur mengganti atau mempertahankan kedudukan SKPD. Padahal, mereka katanya hasil seleksi yang sering disebut hasil pilihan yang terbaik kan," ujar dia.