Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Temuan Auditor Independen dari Prasetio Bisa Jadi Pertimbangan Banggar

Kompas.com - 30/11/2015, 16:45 WIB
Jessi Carina

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPRD DKI Mohamad Taufik tidak mempermasalahkan audit yang dilakukan Ketua DPRD Prasetio Edi Marsudi dengan menugasi auditor independen.

Menurut dia, temuan auditor independen sebesar Rp 1,8 triliun dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2016 malah bisa menjadi bahan masukan dalam forum Banggar.

"Nanti kita bisa cek lagi di Banggar. Pak Pras juga sudah kasih tahu kita, nanti tinggal kita lihat di Badan Anggaran supaya bisa kita sisir lagi," ujar Taufik di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Senin (30/11/2015).

Jika benar ada pemborosan anggaran seperti yang ditemukan auditor itu, Banggar bisa saja melakukan pemotongan.

Menurut Taufik, semua orang termasuk Prasetio boleh meminta auditor independen untuk menyisir anggaran DKI, asalkan hasil audit tersebut tidak diklaim sebagai suara anggota Dewan.

Taufik mengatakan, audit yang dilakukan Prasetio merupakan bagian sikap kontrol Ketua DPRD terhadap anggaran. Hasil audit itu bukan untuk digunakan sebagai acuan resmi pemotongan anggaran di dalam Banggar.

Selain itu, audit tersebut juga bukan berarti Prasetio tidak percaya pembahasan yang dilakukan Banggar DPRD. (Baca: Sekda DKI: Ada Efisiensi Rp 1,4 Triliun pada KUA-PPAS 2016)

"Dia kan mesti ada alat kontrolnya juga. Boleh kok. Saya juga boleh kalau mau pakai auditor independen buat bahan pengetahuan saya sendiri. Tetapi, itu jatuhnya bukan suara lembaga," ujar Taufik.

Sebelumnya, Prasetio Edi Marsudi mengaku menemukan anggaran KUA-PPAS DKI 2016, tanpa nomenklatur mencapai Rp 1,88 triliun. Temuan tersebut berhasil didapat setelah dirinya melakukan penyisiran menggunakan jasa auditor independen.

Langkah penyisiran KUA-PPAS 2016 itu dilakukan setelah melihat hal yang sama, yakni penyisiran yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

"Jadi, dari hasil temuan auditor independen kami, dananya saja ada, tetapi nama kegiatannya tidak ada," kata politisi PDI-P yang kerap disapa Pras tersebut. (Baca: Ketua DPRD DKI: Banyak Anggaran Tidak Benar, Masa Saya Diam Saja)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

500 Siswa SMA Ikut Pesantren Kilat di Kapal Perang KRI Semarang

500 Siswa SMA Ikut Pesantren Kilat di Kapal Perang KRI Semarang

Megapolitan
Soal Peluang Maju Pilkada DKI, Heru Budi: Hari Esok Masih Penuh Misteri

Soal Peluang Maju Pilkada DKI, Heru Budi: Hari Esok Masih Penuh Misteri

Megapolitan
Sopir Truk Akui Kecelakaan di GT Halim karena Dikerjai, Polisi: Omongan Melantur

Sopir Truk Akui Kecelakaan di GT Halim karena Dikerjai, Polisi: Omongan Melantur

Megapolitan
Sebelum Tutup Celah Trotoar Dekat Gedung DPR, Petugas Sudah Pernah Tegur Pelaku Pungli

Sebelum Tutup Celah Trotoar Dekat Gedung DPR, Petugas Sudah Pernah Tegur Pelaku Pungli

Megapolitan
Sudah 1,5 Tahun Kompolnas dan Polisi Belum 'Update' Kasus Kematian Akseyna

Sudah 1,5 Tahun Kompolnas dan Polisi Belum "Update" Kasus Kematian Akseyna

Megapolitan
Ucap Syukur Nelayan Kamal Muara kala Rumahnya Direnovasi Pemprov DKI

Ucap Syukur Nelayan Kamal Muara kala Rumahnya Direnovasi Pemprov DKI

Megapolitan
Rekonstruksi Kasus Penembakan Ditunda sampai Gathan Saleh Sehat

Rekonstruksi Kasus Penembakan Ditunda sampai Gathan Saleh Sehat

Megapolitan
Buntut Pungli Sekelompok Orang, Dinas Bina Marga DKI Tutup Celah Trotoar Dekat Gedung DPR

Buntut Pungli Sekelompok Orang, Dinas Bina Marga DKI Tutup Celah Trotoar Dekat Gedung DPR

Megapolitan
Warga Bogor Tertipu Penjual Mobil Bekas di Bekasi, padahal Sudah Bayar Lunas

Warga Bogor Tertipu Penjual Mobil Bekas di Bekasi, padahal Sudah Bayar Lunas

Megapolitan
Gandeng Swasta, Pemprov DKI Renovasi 10 Rumah Tak Layak Huni di Kamal Muara

Gandeng Swasta, Pemprov DKI Renovasi 10 Rumah Tak Layak Huni di Kamal Muara

Megapolitan
Singgung 'Legal Standing' MAKI, Polda Metro Jaya Sebut SKT sebagai LSM Sudah Tak Berlaku

Singgung "Legal Standing" MAKI, Polda Metro Jaya Sebut SKT sebagai LSM Sudah Tak Berlaku

Megapolitan
Penyidikan Aiman Witjaksono Dihentikan, Polisi: Gugur karena Tak Berkekuatan Hukum

Penyidikan Aiman Witjaksono Dihentikan, Polisi: Gugur karena Tak Berkekuatan Hukum

Megapolitan
Belum Tahan Firli Bahuri, Kapolda Metro Terapkan Prinsip Kehati-hatian

Belum Tahan Firli Bahuri, Kapolda Metro Terapkan Prinsip Kehati-hatian

Megapolitan
Dishub DKI Jaga Trotoar di Jakpus yang Dimanfaatkan Sekelompok Orang Tarik Bayaran Pengendara Motor

Dishub DKI Jaga Trotoar di Jakpus yang Dimanfaatkan Sekelompok Orang Tarik Bayaran Pengendara Motor

Megapolitan
Oknum Anggota TNI Pengeroyok Warga Sipil di Depan Polres Jakpus Bukan Personel Kodam Jaya

Oknum Anggota TNI Pengeroyok Warga Sipil di Depan Polres Jakpus Bukan Personel Kodam Jaya

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com