Kurang Meriah Konsekuensi Regulasi Pemilu

DEPOK, KOMPAS — Regulasi pilkada, partai gagal atau telat mencetak tokoh politik daerah, dan kesadaran masyarakat bahwa pilkada menggunakan uang rakyat membuat pesta demokrasi di Kota Depok, Jawa Barat, tak semeriah yang diharapkan.

Namun, KPU Kota Depok tetap optimistis pada 9 Desember nanti warga pemilik suara berbondong-bondong ke tempat pemungutan suara.

Ketua KPU Kota Depok Titik Nurhayati mengatakan, tidak perlu bingung atau khawatir jika kampanye pilkada serentak pertama ini terkesan tidak meriah karena politik itu berproses.

"Saya tetap optimistis pada 9 Desember nanti masyarakat akan datang ke TPS-TPS. Saya berkeliling sampai ke pelosok-pelosok. Mereka tahu tanggal 9 Desember waktunya nyoblos. Namun, mereka memang belum punya pilihan siapa yang harus dipilih. Tugas kami adalah menyosialisasikan tanggal 9 Desember dan teknis pencoblosan, bukan mempromosikan pasangan calon yang maju," tutur Titik, Kamis (3/12).

Menurut Titik, putusan Mahkamah Konstitusi terkait pilkada memang mengubah konstelasi politik karena kini mengharuskan tokoh parpol yang sudah menjadi anggota DPR/DPRD dan ingin maju dalam pilkada harus berhenti sebagai anggota DPR/DPRD.

"Untuk masa depan politik Indonesia, ini sangat baik karena menjanjikan masyarakat tidak akan lagi melihat tokoh politik itu sebagai petualang politik," katanya.

Titik mengatakan, keputusan MK sangat bisa diterima dan sesuai dengan rasionalitas dalam masyarakat.

"Bayangkan saja, dulu, sebagai anggota DPR/DPRD yang masa kerja lima tahun, kalau dia harus maju di pilkada harus cuti. Kalau kalah, mereka kembali jadi anggota DPR/DPRD. Kapan mereka bekerja untuk rakyat?" ujarnya.

Ketua DPD Partai Nasdem Hj Sofiah menilai, kampanye kali ini kurang meriah karena regulasinya sangat ketat.

"Sekarang alat-alat peraga kampanye yang dipakai hanya yang dibuat KPU daerah. Jadi, kami tidak jor-joran lagi saat kampanye. Uang partai juga terbatas karena ini pilkada serentak. Jadi, kami harus pandai membagi," katanya.

Namun, Sofiah optimistis bahwa TPS akan dipenuhi warga pemilih. Pihaknya sendiri, untuk menjaring dan mengajak warga ke TPS, bersama kader partai mendatangi perumahan-perumahan, door to door, menyerahkan brosur yang berisi ajakan datang ke TPS dan mencoblos pasangan calon wali kota-wakil wali kota yang diusung partainya.

"Warga Depok itu banyak sekali yang bekerja di Jakarta. Jadi, pagi berangkat malam baru pulang. Paling tidak brosur saya tinggalkan di rumahnya sehingga ketika dia pulang tahu ada pilkada Kota Depok," katanya.

Sementara itu, Bambang Bastari dari lembaga swadaya masyarakat Komando Pejuang Merah Putih, mengatakan, selain sosialisasi pilkada yang dilakukan KPU daerah kurang, masyarakat saat ini masih tak paham bahwa pelaksanaan pilkada itu sepenuhnya menggunakan APBN/APBD atau uang rakyat.

Jadi, pada hari terakhir masa kampanye ini, sebelum tanggal 9 Desember, harus digencarkan kesadaran bahwa penyelenggaraan pilkada menggunakan uang rakyat.

"Kalau mereka sadar pilkada menggunakan uang rakyat, mereka pasti lebih bertanggung jawab untuk mengamati serta meneliti dan memilih para calon pimpinan daerah mereka," kata Bambang.