Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bisikan Bestari soal Rp 700 Miliar Ternyata Bukan Anggaran Siluman

Kompas.com - 10/12/2015, 13:17 WIB
Alsadad Rudi

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggaran Rp 700 miliar dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2016 yang sempat dicurigai sebagai anggaran siluman ternyata anggaran sah.

Anggaran itu merupakan penggabungan nomenklatur dari kegiatan pembuatan dinding turap beton atau sheet pile di bantaran sungai.

"Jadi, ada nomenklatur A, B, C, D, sampai H, tetapi kemudian dinolin semua, dimunculin sendiri nomenklatur Z," kata Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama seusai rapat dengan Badan Anggaran Dewan di Gedung DPRD DKI, Kamis (10/12/2015).

Ahok mengatakan, penggabungan untuk proyek pembuatan sheet pile berawal dari adanya keharusan bagi suku-suku dinas melakukan lelang konsolidasi.

Lelang konsolidasi dinilai perlu dilakukan karena barang yang akan digunakan adalah barang yang sama.

Menurut Ahok, tindakan dari suku-suku Dinas Tata Air ini kemudian disalahpahami oleh Dewan. Ahok mengatakan, Dewan mengira Dinas Tata Air memasukkan anggaran baru yang sebelumnya tidak ada dalam pembahasan.

"Dewan heran kok tiba-tiba nongol, jumlahnya besar lagi. Setelah hitung-hitung, rupanya Z ini bagian A sampai H tadi," ujar dia.

Ahok menilai tindakan yang dilakukan suku-suku Dinas Tata Air keliru. Sebab, ia mengatakan, lelang konsolidasi tidak mengharuskan dilakukannya penggabungan nomenklatur. 

Dalam kasus temuan anggaran milik suku-suku Dinas Tata Air sebesar Rp 700 miliar, satu-satunya suku dinas yang tidak terlibat dalam penggabungan adalah Suku Dinas Tata Air Jakarta Pusat.

"Semua, termasuk Kepulauan Seribu, kecuali Pusat, Pusat ngerti," kata Ahok.

Oleh karena itu, dalam rapat di Banggar, diputuskan anggaran dikembalikan seperti semula. 

"Jadi, nomenklatur yang Z tadi harus dibuang. Duitnya dibalikin ke awal," ucap Ahok.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mau Maju Jadi Cawalkot Bogor, Wakil Ketua DPRD Singgung Program Usulannya Tak Pernah Terealisasi

Mau Maju Jadi Cawalkot Bogor, Wakil Ketua DPRD Singgung Program Usulannya Tak Pernah Terealisasi

Megapolitan
Seorang Anggota TNI Meninggal Tersambar Petir di Cilangkap, Telinga Korban Pendarahan

Seorang Anggota TNI Meninggal Tersambar Petir di Cilangkap, Telinga Korban Pendarahan

Megapolitan
Harga Bawang Merah di Pasar Senen Blok III Naik Dua Kali Lipat sejak Lebaran

Harga Bawang Merah di Pasar Senen Blok III Naik Dua Kali Lipat sejak Lebaran

Megapolitan
Dua Anggota TNI yang Tersambar Petir di Cilangkap Sedang Berteduh di Bawah Pohon

Dua Anggota TNI yang Tersambar Petir di Cilangkap Sedang Berteduh di Bawah Pohon

Megapolitan
Imam Budi Hartono dan Partai Golkar Jalin Komunikasi Intens untuk Pilkada Depok 2024

Imam Budi Hartono dan Partai Golkar Jalin Komunikasi Intens untuk Pilkada Depok 2024

Megapolitan
Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Baru 2 Bulan Indekos di Bekasi

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Baru 2 Bulan Indekos di Bekasi

Megapolitan
Dua Anggota TNI Tersambar Petir di Cilangkap, Satu Orang Meninggal Dunia

Dua Anggota TNI Tersambar Petir di Cilangkap, Satu Orang Meninggal Dunia

Megapolitan
Pasien DBD Meningkat, PMI Jakbar Minta Masyarakat Gencar Jadi Donor Darah

Pasien DBD Meningkat, PMI Jakbar Minta Masyarakat Gencar Jadi Donor Darah

Megapolitan
Sembilan Tahun Tempati Rusunawa Muara Baru, Warga Berharap Bisa Jadi Hak Milik

Sembilan Tahun Tempati Rusunawa Muara Baru, Warga Berharap Bisa Jadi Hak Milik

Megapolitan
Fraksi PSI: Pembatasan Kendaraan di UU DKJ Tak Cukup untuk Atasi Kemacetan

Fraksi PSI: Pembatasan Kendaraan di UU DKJ Tak Cukup untuk Atasi Kemacetan

Megapolitan
Polisi Pesta Narkoba di Depok, Pengamat: Harus Dipecat Tidak Hormat

Polisi Pesta Narkoba di Depok, Pengamat: Harus Dipecat Tidak Hormat

Megapolitan
Belajar dari Kasus Tiktoker Galihloss: Buatlah Konten Berdasarkan Aturan dan Etika

Belajar dari Kasus Tiktoker Galihloss: Buatlah Konten Berdasarkan Aturan dan Etika

Megapolitan
Cari Calon Wakil Wali Kota, Imam Budi Hartono Sebut Sudah Kantongi 6 Nama

Cari Calon Wakil Wali Kota, Imam Budi Hartono Sebut Sudah Kantongi 6 Nama

Megapolitan
Sepakat Koalisi di Pilkada Bogor, Gerindra-PKB Siap Kawal Program Prabowo-Gibran

Sepakat Koalisi di Pilkada Bogor, Gerindra-PKB Siap Kawal Program Prabowo-Gibran

Megapolitan
Foto Presiden-Wapres Prabowo-Gibran Mulai Dijual, Harganya Rp 250.000

Foto Presiden-Wapres Prabowo-Gibran Mulai Dijual, Harganya Rp 250.000

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com