Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Bantah Tuduhan Ahok soal Kriminalisasi

Kompas.com - 11/12/2015, 13:36 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi menyangkal tudingan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Poernama alias Ahok yang merasa dikriminalisasi oleh KPK.

Pimpinan sementara KPK, Indriyanto Seno Adji, mengaku tak memahami tudingan Ahok tersebut.

"Saya kurang paham maksud beliau," ujar Indriyanto melalui pasan singkat, Jumat (11/12/2015).

Ia mengatakan, istilah kriminalisasi tak berlaku bagi KPK dalam mengusut suatu kasus. Menurut dia, setiap kasus yang diselidiki KPK tentu berlandaskan hukum dan hak asasi manusia.

TRIBUNNEWS / HERUDIN Plt Pimpinan KPK Johan Budi (tengah), Indriyanto Seno Adji (kanan), dan Pimpinan KPK Adnan Pandu Praja, memberikan keterangan pers terkait operasi tangkap tangan (OTT) sejumlah orang termasuk anggota Komisi VII DPR RI periode 2014-2019 dari Fraksi Hanura, Dewie Yasin Limpo, di kantor KPK, Jakarta Selatan, Rabu (21/10/2015). Kasus ini terkait pengembangan pembangkit listrik tenaga mikro hidro di Papua.
Terlebih lagi, harus ada dua alat bukti yang ditemukan KPK sebelum memulai penyelidikan maupun penyidikan suatu kasus.

"Karena kami sangat menghormati HAM dari individu maupun kelembagaan. Tidak akan pernah KPK melakukan kriminalisasi," kata Indriyanto.

Ahok sebelumnya menuding ada oknum pimpinan KPK yang berniat mengkriminalisasi dirinya. Hal ini terkait penyidikan kasus pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras oleh KPK.

"Mau kriminalisasi Ahok (Basuki) kali, ada oknumnya," kata Ahok.

Bahkan, ia menyebut nama pimpinan sementara KPK Taufiequrachman Ruki. Ahok mengaku, Ruki pernah memberinya penghargaan sebagai salah satu mitra antikorupsi. (Baca: Ahok Duga Pembatalan Dirinya pada Acara KPK karena Kasus Sumber Waras)

Ahok mempertanyakan sikap KPK yang mendadak membatalkan undangan untuk dirinya sebagai narasumber dalam Hari Antikorupsi Sedunia di Bandung, Jumat (10/12/2015).

"Malu dong, Ahok tercatat pernah dikasih Pak Ruki penghargaan tiga mitra antikorupsi di Tugu Proklamasi akhir tahun 2006," katanya.

Ahok juga menyinggung laporan yang dilakukannya terkait kasus penyalahgunaan anggaran pengadaan uninterruptible power supply (UPS) di APBD-P 2014 kepada KPK. (Baca: Ahok: Pak Ruki, Lapor UPS Enggak Ditanggapi, Sumber Waras Cepat Banget)

Laporan itu dianggap Ahok tidak ditindaklanjuti oleh KPK. Sebaliknya, laporan soal lahan Sumber Waras dinilai Ahok cepat diproses KPK.

"KPK sekarang, Pak Ruki lho ya, waktu saya datang antar lapor UPS kagak ditanggapi. Saya lapor ke Bareskrim baru cepat (ditindaklanjuti). Nah ini kasus (pengadaan lahan) Sumber Waras cepet banget tek-tok-nya," kata Ahok.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Heru Budi Betolak ke Jepang Bareng Menhub, Jalin Kerja Sama untuk Pembangunan Jakarta Berkonsep TOD

Heru Budi Betolak ke Jepang Bareng Menhub, Jalin Kerja Sama untuk Pembangunan Jakarta Berkonsep TOD

Megapolitan
Mau Maju Jadi Cawalkot Bogor, Wakil Ketua DPRD Singgung Program Usulannya Tak Pernah Terealisasi

Mau Maju Jadi Cawalkot Bogor, Wakil Ketua DPRD Singgung Program Usulannya Tak Pernah Terealisasi

Megapolitan
Seorang Anggota TNI Meninggal Tersambar Petir di Cilangkap, Telinga Korban Pendarahan

Seorang Anggota TNI Meninggal Tersambar Petir di Cilangkap, Telinga Korban Pendarahan

Megapolitan
Harga Bawang Merah di Pasar Senen Blok III Naik Dua Kali Lipat sejak Lebaran

Harga Bawang Merah di Pasar Senen Blok III Naik Dua Kali Lipat sejak Lebaran

Megapolitan
Dua Anggota TNI yang Tersambar Petir di Cilangkap Sedang Berteduh di Bawah Pohon

Dua Anggota TNI yang Tersambar Petir di Cilangkap Sedang Berteduh di Bawah Pohon

Megapolitan
Imam Budi Hartono dan Partai Golkar Jalin Komunikasi Intens untuk Pilkada Depok 2024

Imam Budi Hartono dan Partai Golkar Jalin Komunikasi Intens untuk Pilkada Depok 2024

Megapolitan
Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Baru 2 Bulan Indekos di Bekasi

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Baru 2 Bulan Indekos di Bekasi

Megapolitan
Dua Anggota TNI Tersambar Petir di Cilangkap, Satu Orang Meninggal Dunia

Dua Anggota TNI Tersambar Petir di Cilangkap, Satu Orang Meninggal Dunia

Megapolitan
Pasien DBD Meningkat, PMI Jakbar Minta Masyarakat Gencar Jadi Donor Darah

Pasien DBD Meningkat, PMI Jakbar Minta Masyarakat Gencar Jadi Donor Darah

Megapolitan
Sembilan Tahun Tempati Rusunawa Muara Baru, Warga Berharap Bisa Jadi Hak Milik

Sembilan Tahun Tempati Rusunawa Muara Baru, Warga Berharap Bisa Jadi Hak Milik

Megapolitan
Fraksi PSI: Pembatasan Kendaraan di UU DKJ Tak Cukup untuk Atasi Kemacetan

Fraksi PSI: Pembatasan Kendaraan di UU DKJ Tak Cukup untuk Atasi Kemacetan

Megapolitan
Polisi Pesta Narkoba di Depok, Pengamat: Harus Dipecat Tidak Hormat

Polisi Pesta Narkoba di Depok, Pengamat: Harus Dipecat Tidak Hormat

Megapolitan
Belajar dari Kasus Tiktoker Galihloss: Buatlah Konten Berdasarkan Aturan dan Etika

Belajar dari Kasus Tiktoker Galihloss: Buatlah Konten Berdasarkan Aturan dan Etika

Megapolitan
Cari Calon Wakil Wali Kota, Imam Budi Hartono Sebut Sudah Kantongi 6 Nama

Cari Calon Wakil Wali Kota, Imam Budi Hartono Sebut Sudah Kantongi 6 Nama

Megapolitan
Sepakat Koalisi di Pilkada Bogor, Gerindra-PKB Siap Kawal Program Prabowo-Gibran

Sepakat Koalisi di Pilkada Bogor, Gerindra-PKB Siap Kawal Program Prabowo-Gibran

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com