"Saya kira seharusnya sudah dibuka ya," kata Basuki di Balai Kota, Senin (14/12/2015).
Seperti diberitakan, rapat yang dilaksanakan pada Sabtu (12/12/2015) lalu digelar tertutup. Rapat itu berlangsung selama sekitar 90 menit.
Wakil Ketua Banggar DPRD DKI Mohamad Taufik mengatakan, rapat itu tertutup untuk umum karena masih bersifat perumusan, bukan pembahasan.
[Baca: DPRD DKI Usulkan Biaya Perjalanan Dinas Jadi Rp 2 Juta Per Hari]
Menurut Basuki, jika dengan keterbukaan, warga Jakarta tidak perlu khawatir uang rakyat tersalurkan untuk hal-hal yang tidak perlu.
Terlebih lagi, Basuki menyatakan sudah menyisir semua anggaran. Banyak anggaran tidak prioritas yang sudah dicoret. Semua anggaran itu pun telah dimasukkan ke dalam sistem open data Pemprov DKI.
"(Anggaran) nambah berapa kurang berapa. Misalnya, saya sampai pukul 11.00 malam bisa mencoret (anggaran) kira-kira Rp 4 triliun. Kemudian, DPRD potong lagi, ada yang tidak setuju," kata Basuki.
Basuki mengatakan, penghematan yang dilakukan semakin lama semakin baik.
Anggaran-anggaran yang dipangkas itu dialihkan ke pos anggaran Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI. Anggaran tersebut dialokasikan untuk pembangunan rumah susun.
Di samping itu, kata Basuki, seharusnya hari ini penandatanganan nota kesepahaman Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2016 sudah bisa dilakukan.
"Harusnya sih iya (hari ini penandatanganan nota kesepahaman KUA-PPAS). Besok (rapat) paripurna," kata Basuki.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.