Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kata Orangtua Siswa soal Larangan Mencairkan Dana KJP

Kompas.com - 18/12/2015, 16:38 WIB
Robertus Belarminus

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Dana Kartu Jakarta Pintar (KJP) sudah beralih dari sistem tunai ke non-tunai.

Perubahan kebijakan ini tidak berjalan mulus karena memunculkan pro dan kontra di masyarakat. Polemik juga muncul seperti kasus pencairan dana KJP terselubung.

Tanggapan warga masyarakat beragam. Ada yang merasa jika dana KJP dapat dicairkan, lebih membantu dan memudahkan bagi biaya pendidikan anak.

Namun, ada yang setuju dana KJP sebaiknya tidak dapat dicairkan karena berpotensi disalahgunakan.

Iis (33), warga Rusun Jatinegara Barat pemegang KJP mengaku terbantu saat KJP masih dapat dicairkan seperti dulu.

Sebab, proses mencairkan dana untuk membayar biaya salah satu anaknya yang duduk di bangku SMP kelas II sebuah sekolah swasta di Jatinegara lebih mudah dibandingkan saat ini.

"Kalau sekarang mesti buat surat kuasa buat bayar uang sekolah anak, plus materai. Anak saya kan sekolah swasta. Jadi nanti sekolah yang debet."

"Tapi kemarin saya sudah ngasih surat kuasa malah enggak bisa didebet, akhirnya pakai duit sendiri dulu buat bayar uang sekolah anak," kata Iis, kepada Kompas.com di Rusun Jatinegara Barat, Jakarta Timur, Jumat (18/12/2015).

Iis mengakui, memang bila dana KJP dapat dicairkan, potensi untuk disalahgunakan lebih besar. "Serba salah juga, soalnya banyak yang bilang disalahgunain," ujar Iis.

Contohnya, di saat informasi dana KJP dari pemerintah turun ke rekening, Iis mengaku suka ada tawaran dan ajakan dari teman-temannya untuk ikut mencairkan dana.

"Dari kuping ke kuping suka dengar katanya uang KJP udah turun, ayo cairin aja," ujar Iis.

Namun, ibu yang mendapat dua KJP bagi dua anaknya itu mengaku tak berani mengikuti karena khawatir tersandung kasus bila mencairkan dana KJP.

"Saya mah takut, soalnya saya tahu udah enggak boleh dicairin," ujar Iis.

Senada dengan Iis, Slamet (47), warga Bidaracina ini mengatakan, lebih setuju bila dana KJP dapat dicairkan seperti dulu.

Dengan begitu ia merasa lebih mudah belanja kebutuhan sekolah untuk anaknya yang masih duduk di bangku kelas III SD itu.

"Ya, alasannya kalau tunai kan duitnya langsung cair, bisa langsung digunakan untuk kebutuhan yang diperlukan anak," ujar Slamet.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPU Jaktim Buka Pendaftarab PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

KPU Jaktim Buka Pendaftarab PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

Megapolitan
NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

Megapolitan
Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Megapolitan
Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Megapolitan
“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

Megapolitan
Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Megapolitan
DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

Megapolitan
PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

Megapolitan
DPRD dan Pemprov DKI Rapat di Puncak, Bahas Soal Kelurahan Dapat Anggaran 5 Persen dari APBD

DPRD dan Pemprov DKI Rapat di Puncak, Bahas Soal Kelurahan Dapat Anggaran 5 Persen dari APBD

Megapolitan
Anggaran Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Disorot, Dinas Citata: Itu Masih Perencanaan

Anggaran Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Disorot, Dinas Citata: Itu Masih Perencanaan

Megapolitan
Gerak Gerik NYP Sebelum Bunuh Wanita di Pulau Pari: Sempat Menyapa Warga

Gerak Gerik NYP Sebelum Bunuh Wanita di Pulau Pari: Sempat Menyapa Warga

Megapolitan
Tunggak Biaya Sewa, Warga Rusunawa Muara Baru Mengaku Dipersulit Urus Administrasi Akte Kelahiran

Tunggak Biaya Sewa, Warga Rusunawa Muara Baru Mengaku Dipersulit Urus Administrasi Akte Kelahiran

Megapolitan
Pedagang Bawang Pasar Senen Curhat: Harga Naik, Pembeli Sepi

Pedagang Bawang Pasar Senen Curhat: Harga Naik, Pembeli Sepi

Megapolitan
Baru Beraksi 2 Bulan, Maling di Tambora Curi 37 Motor

Baru Beraksi 2 Bulan, Maling di Tambora Curi 37 Motor

Megapolitan
'Otak' Sindikat Maling Motor di Tambora Ternyata Residivis

"Otak" Sindikat Maling Motor di Tambora Ternyata Residivis

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com