Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Penyebab Perusahaan Pemenang Proyek UPS Ternyata Tempat Fotokopi

Kompas.com - 21/12/2015, 20:54 WIB
Jessi Carina

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Delapan direktur perusahaan pemenang lelang proyek pengadaan uninterruptible power supply (UPS) ikut menjadi saksi sidang kasus dengan terdakwa Alex Usman di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jalan Bungur Besar Raya, Senin (21/12/2015).

Sempat tertunda sejak pagi, akhirnya sidang tersebut digelar pukul 17.00 WIB. Delapan direktur perusahaan itu adalah Ari Novian dari CV Anugrah Cipta Karya, Marisi Sibatuara dari CV Anugrah Mandiri Jaya, Adik Dwi Putranto dari CV Parameswara, dan Faruk dari PT Paramita Multi Prakasa.

Selain itu ada pula Norton Telaumbanua dari PT Greace Solusindo Berkarya, Sarowedy dari CV Artha Prima Indah, Freddy Hasudungan dari PT Lumban Akbar Berkarya, Uswanto dri PT Dinamka Arfindo Persada, dan Victor Siregar dari PT Wito Mandiri.

Mereka memenangkan tender pengadaan UPS untuk sekolah di Jakarta Barat. Hakim Ketua Sutarjo bertanya kepada delapan direktur itu tentang proses keterlibatan mereka dalam perkara ini.

"Saya hanya dipinjam nama perusahaannya, Pak," ujar Ari Novian.

Setelah ditanya, ternyata terungkap bahwa delapan perusahaan itu hanya "dipinjam" namanya untuk diikutkan dalam lelang UPS yang pasti dimenangkan.

Mereka sebagai pimpinan perusahaan memberikan izin kepada peminjam atau koordinator untuk menggunakan nama perusahaan mereka. Namun, mereka sendiri tidak tahu koordinator yang meminjam data perusahaan ini berasal darimana.

Dalam persidangan mereka hanya memastikan bahwa bukan dari lembaga negara melainkan swasta. Sutarjo juga bertanya apakah mereka menandatangani dokumen ataupun kontrak.

"Saya tanda tangan kontrak sama surat penagihan, kwitansi. Waktu serah terima barang juga tanda tangan," ujar Uswanto.

Semua direktur juga mengaku menandatangani kontrak tersebut. Semua dokumen mereka tanda tangani tanpa memahami proses sesungguhnya barang tersebut.

Bahkan, ada salah satu perusahaan yang direkturnya bersedia dipalsukan tanda tangannya ketika tidak bisa menandatangani dokumen.

Sutarjo juga bertanya apakah mereka pernah melihat bentuk fisik UPS itu. Logikanya, jika mereka pemenang tender, mereka harus tahu bentuknya.

"Saya enggak pernah ngecek ke SMA-nya. Enggak pernah tahu barangnya seperti apa. Saya juga enggak tahu barang itu diambil dari mana," ujar Faruk.

Mereka semua menandatangani kontrak pengadaan UPS masing-masing sebesar sekitar Rp 5,8 miliar. Setelah menyetujui peminjaman nama perusahaan itu, masing-masing direktur perusahaan akan menerima imbalan.

Beberapa bulan lalu, Kompas.com pernah menelusuri lokasi perusahaan pemenang tender pengadaan UPS. Ternyata, salah satu perusahaan pemenang tender pengadaan uninterruptible power supply (UPS) untuk sekolah-sekolah di DKI Jakarta adalah PT Frislianmar Masyur Mandiri.

Saat disambangi, perusahaan itu ternyata adalah toko percetakan sederhana dan memberikan layanan fotokopi. Perusahaan itu beralamat di Jalan Pramuka Nomor 19 A, Jakarta Timur.

Perusahaan yang memenangkan tender senilai Rp 5,8 miliar itu adalah sebuah toko kecil dengan spanduk bertuliskan PD Wirasaba di atasnya. Seusai sidang, Ketua Jaksa Penuntut Umum Tasripin mengatakan hal itu mungkin terjadi.

Sebab, meskipun bukan fiktif, perusahaan mereka memang tidak memiliki perangkat lengkap. Bisa saja alamat resmi juga tidak punya. Kemenangan mereka dalam tender pengadaan UPS juga telah diatur.

Itu semua diakui oleh delapan direktur perusahaan dalam persidangan. "Orang daftar karyawan saja mereka enggak punya kok," ujar Tasripin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Rekam Jejak Chandrika Chika di Dunia Hiburan: Dari Joget 'Papi Chulo' hingga Terjerat Narkoba

Rekam Jejak Chandrika Chika di Dunia Hiburan: Dari Joget "Papi Chulo" hingga Terjerat Narkoba

Megapolitan
Remaja Perempuan Tanpa Identitas Tewas di RSUD Kebayoran Baru, Diduga Dicekoki Narkotika

Remaja Perempuan Tanpa Identitas Tewas di RSUD Kebayoran Baru, Diduga Dicekoki Narkotika

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Pedagang di Pasar Induk Kramatjati Buang Puluhan Ton Pepaya | Tante di Tangerang Bunuh Keponakannya

[POPULER JABODETABEK] Pedagang di Pasar Induk Kramatjati Buang Puluhan Ton Pepaya | Tante di Tangerang Bunuh Keponakannya

Megapolitan
Rute Mikrotrans JAK98 Kampung Rambutan-Munjul

Rute Mikrotrans JAK98 Kampung Rambutan-Munjul

Megapolitan
Bisakah Beli Tiket Masuk Ancol On The Spot?

Bisakah Beli Tiket Masuk Ancol On The Spot?

Megapolitan
Keseharian Galihloss di Mata Tetangga, Kerap Buat Konten untuk Bantu Perekonomian Keluarga

Keseharian Galihloss di Mata Tetangga, Kerap Buat Konten untuk Bantu Perekonomian Keluarga

Megapolitan
Kajari Jaksel Harap Banyak Masyarakat Ikut Lelang Rubicon Mario Dandy

Kajari Jaksel Harap Banyak Masyarakat Ikut Lelang Rubicon Mario Dandy

Megapolitan
Datang Posko Pengaduan Penonaktifkan NIK di Petamburan, Wisit Lapor Anak Bungsunya Tak Terdaftar

Datang Posko Pengaduan Penonaktifkan NIK di Petamburan, Wisit Lapor Anak Bungsunya Tak Terdaftar

Megapolitan
Dibacok Begal, Pelajar SMP di Depok Alami Luka di Punggung

Dibacok Begal, Pelajar SMP di Depok Alami Luka di Punggung

Megapolitan
Ketua DPRD DKI Kritik Kinerja Pj Gubernur, Heru Budi Disebut Belum Bisa Tanggulangi Banjir dan Macet

Ketua DPRD DKI Kritik Kinerja Pj Gubernur, Heru Budi Disebut Belum Bisa Tanggulangi Banjir dan Macet

Megapolitan
Rampas Ponsel, Begal di Depok Bacok Bocah SMP

Rampas Ponsel, Begal di Depok Bacok Bocah SMP

Megapolitan
“Semoga Prabowo-Gibran Lebih Bagus, Jangan Kayak yang Sudah”

“Semoga Prabowo-Gibran Lebih Bagus, Jangan Kayak yang Sudah”

Megapolitan
Ketua DPRD: Jakarta Globalnya di Mana? Dekat Istana Masih Ada Daerah Kumuh

Ketua DPRD: Jakarta Globalnya di Mana? Dekat Istana Masih Ada Daerah Kumuh

Megapolitan
Gerindra dan PKB Sepakat Berkoalisi di Pilkada Bogor 2024

Gerindra dan PKB Sepakat Berkoalisi di Pilkada Bogor 2024

Megapolitan
Anggaran Kelurahan di DKJ 5 Persen dari APBD, F-PKS: Kualitas Pelayanan Harus Naik

Anggaran Kelurahan di DKJ 5 Persen dari APBD, F-PKS: Kualitas Pelayanan Harus Naik

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com