"Jakarta ini sudah terlalu besar (permasalahannya). Jakarta itu bukan urusan Asian Games saja," kata Basuki, di Balai Kota, Senin (28/12/2015).
"Jakarta itu bagaimana (mengatasi supaya) enggak macet, enggak banjir, enggak ada sampah, normalisasi kali, bangun rusun yang banyak, perizinan cepat, dan lampu-lampu dibagusin," kata Basuki lagi.
Sehingga, Basuki mengaku akan lebih fokus mencari solusi menyelesaikan berbagai permasalahan Jakarta. Basuki tak mempermasalahkan jika nantinya penyelenggaraan Asian Games 2018 hanya akan dilaksanakan di Sumatera Selatan.
(Baca: Ahok: Kami Siap "Groundbreaking" Kampung Atlet, tetapi Tanahnya Tidak Ada)
Selain itu, ia juga tak mempermasalahkan jika pemerintah pusat mengambil alih pembangunan infrastruktur Asian Games di Jakarta.
"Sampai sekarang Kemayoran enggak dikasih ke kami," kata Basuki.
Peralihan lahan Kemayoran kepada Pemprov DKI Jakarta terhalang oleh restu Komisi II DPR RI. Kementerian Keuangan dan DPR RI masih berdebat klausul Pasal 46 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang mengatur hibah aset negara.
(Baca: Ahok: Asian Games Dilaksanakan di Palembang Saja... )
Menindaklanjuti perdebatan klausul undang-undang tersebut, Kementerian Keuangan segera berkonsultasi dengan Mahkamah Agung (MA).
Adapun lahan di Kemayoran akan dihibahkan pemerintah pusat kepada Pemprov DKI untuk pembangunan wisma atlet Asian Games atau apartemen D-10.
Nantinya, wisma atlet ini akan difungsikan sebagai rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) setelah Asian Games selesai.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.