Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Budayawan Sesalkan Aksi "Sweeping" Ormas Keagamaan terhadap Dedi

Kompas.com - 29/12/2015, 17:24 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com — Budayawan Radhar Panca Dahana menyesalkan tindakan sweeping yang dilakukan oleh Front Pembela Islam (FPI) saat acara penganugerahan Federasi Teater Indonesia (FTI) berlangsung di Taman Ismail Marzuki (TIM).

Menurutnya, tindakan dari organisasi berlatar belakang agama itu menimbulkan kecemasan di masyarakat, khususnya untuk mereka yang berprofesi di bidang budaya.

"Kalau dulu represif terhadap kegiatan kebudayaan vertikal dari penguasa, sekarang malah horizontal, dari kalangan masyarakat atau organisasi yang ada di tengah-tengah kehidupan kita. Ini jelas sudah mencemaskan," kata Radhar di kawasan TIM, Jakarta, Senin (28/12/2015).

Radhar menuturkan, apa yang dilakukan organisasi berlatar belakang agama yang melakukan sweeping di tengah acara kebudayaan tak bisa dibiarkan. Menurut dia, masyarakat Indonesia telah memiliki wilayah masing-masing, di bidang ekonomi, politik, agama, termasuk kebudayaan.

Apa yang terjadi pada malam tersebut, lanjut Radhar, harus dijadikan pelajaran penting, khususnya jika ingin memajukan kebudayaan. Menurut dia, jika dibiarkan, hal ini akan menjadi preseden yang buruk.

"Kecemasan ini diciptakan oleh bangsa kita sendiri. Ada tindakan melakukan pembusukan yang menghancurkan bangsa sendiri. Kekuatan agama jangan menekan budaya," tuturnya.

Masih kata Radhar, dirinya berpesan agar siapa pun mereka yang berorganisasi dengan latar agama tidak memaksakan hukum sendiri. Selama budaya tidak bertentangan dengan hukum legal formal Indonesia, menurut dia, hendaknya perbedaan patut dihargai.

"Tak usah usik kerja orang lain. Bangsa berada jangan membuat kesan agama sepelekan budaya. Agama besar karena budaya," ujarnya.

Satu hal yang ingin ditegaskan Radhar adalah harapan adanya jaminan dari pihak kepolisian agar acara-acara kebudayaan dapat berlangsung tanpa adanya gangguan. Ini karena, menurut dia, polisi tidak boleh kalah dari organisasi-organisasi yang justru berpotensi mengancam keamanan dan ketertiban.

"Buat saya, acara ini ada yang sabotase. Pihak keamanan tidak menghargai kebudayaan," tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, setiap pengendara yang hendak masuk ke Taman Ismail Marzuki, khususnya mobil, diminta membuka kaca oleh sejumlah anggota ormas keagamaan yang berdiri di depan pintu masuk.

Rupanya, anggota ormas tersebut sedang melakukan sweeping terhadap seluruh pengunjung TIM. Para anggota ormas yang mengenakan atribut serba putih dan mengenakan peci tersebut mencari Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi yang akan menghadiri acara Malam Anugerah Federasi Teater Indonesia di kawasan TIM.

Pengurus FPI (Front Pembela Islam), Abdul Majid, membenarkan bahwa pihaknya melakukan sweeping terhadap pengunjung TIM. Dia mengatakan, hal itu dilakukan untuk memastikan agar Dedi tak menginjakkan kaki di Jakarta.

"Ini bukan cuma FPI, melainkan seluruh masyarakat Muslim dari Cikini, Kwitang, Kalipasir, dan sekitarnya. Kami menolak Dedi Mulyadi menginjakkan kaki di tanah Jakarta," kata Abdul.

Abdul menuturkan, pihaknya sudah tidak dapat menoleransi tindakan Dedi yang telah membawa tindakan syirik di Purwakarta. Menurut pihaknya, Dedi telah membuat seribu patung yang telah mendekati perbuatan syirik.

"Kalau mau damai, stop kebijakan musyrik itu. Hancurkan patung di Purwakarta," kata Abdul. (Muhammad Zulfikar)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

8.112 NIK di Jaksel Telah Diusulkan ke Kemendagri untuk Dinonaktifkan

8.112 NIK di Jaksel Telah Diusulkan ke Kemendagri untuk Dinonaktifkan

Megapolitan
Heru Budi Betolak ke Jepang Bareng Menhub, Jalin Kerja Sama untuk Pembangunan Jakarta Berkonsep TOD

Heru Budi Betolak ke Jepang Bareng Menhub, Jalin Kerja Sama untuk Pembangunan Jakarta Berkonsep TOD

Megapolitan
Mau Maju Jadi Cawalkot Bogor, Wakil Ketua DPRD Singgung Program Usulannya Tak Pernah Terealisasi

Mau Maju Jadi Cawalkot Bogor, Wakil Ketua DPRD Singgung Program Usulannya Tak Pernah Terealisasi

Megapolitan
Seorang Anggota TNI Meninggal Tersambar Petir di Cilangkap, Telinga Korban Pendarahan

Seorang Anggota TNI Meninggal Tersambar Petir di Cilangkap, Telinga Korban Pendarahan

Megapolitan
Harga Bawang Merah di Pasar Senen Blok III Naik Dua Kali Lipat sejak Lebaran

Harga Bawang Merah di Pasar Senen Blok III Naik Dua Kali Lipat sejak Lebaran

Megapolitan
Dua Anggota TNI yang Tersambar Petir di Cilangkap Sedang Berteduh di Bawah Pohon

Dua Anggota TNI yang Tersambar Petir di Cilangkap Sedang Berteduh di Bawah Pohon

Megapolitan
Imam Budi Hartono dan Partai Golkar Jalin Komunikasi Intens untuk Pilkada Depok 2024

Imam Budi Hartono dan Partai Golkar Jalin Komunikasi Intens untuk Pilkada Depok 2024

Megapolitan
Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Baru 2 Bulan Indekos di Bekasi

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Baru 2 Bulan Indekos di Bekasi

Megapolitan
Dua Anggota TNI Tersambar Petir di Cilangkap, Satu Orang Meninggal Dunia

Dua Anggota TNI Tersambar Petir di Cilangkap, Satu Orang Meninggal Dunia

Megapolitan
Pasien DBD Meningkat, PMI Jakbar Minta Masyarakat Gencar Jadi Donor Darah

Pasien DBD Meningkat, PMI Jakbar Minta Masyarakat Gencar Jadi Donor Darah

Megapolitan
Sembilan Tahun Tempati Rusunawa Muara Baru, Warga Berharap Bisa Jadi Hak Milik

Sembilan Tahun Tempati Rusunawa Muara Baru, Warga Berharap Bisa Jadi Hak Milik

Megapolitan
Fraksi PSI: Pembatasan Kendaraan di UU DKJ Tak Cukup untuk Atasi Kemacetan

Fraksi PSI: Pembatasan Kendaraan di UU DKJ Tak Cukup untuk Atasi Kemacetan

Megapolitan
Polisi Pesta Narkoba di Depok, Pengamat: Harus Dipecat Tidak Hormat

Polisi Pesta Narkoba di Depok, Pengamat: Harus Dipecat Tidak Hormat

Megapolitan
Belajar dari Kasus Tiktoker Galihloss: Buatlah Konten Berdasarkan Aturan dan Etika

Belajar dari Kasus Tiktoker Galihloss: Buatlah Konten Berdasarkan Aturan dan Etika

Megapolitan
Cari Calon Wakil Wali Kota, Imam Budi Hartono Sebut Sudah Kantongi 6 Nama

Cari Calon Wakil Wali Kota, Imam Budi Hartono Sebut Sudah Kantongi 6 Nama

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com