Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ahok Bisa Buktikan Tidak Anti-PNS jika Gandeng Sekda Maju Pilkada

Kompas.com - 04/01/2016, 10:46 WIB
Jessi Carina

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sudah mengungkapkan keinginannya untuk mengajak pegawai negeri sipil (PNS) DKI maju sebagai cawagub yang mendampinginya dalam Pilkada DKI 2017.

Satu-satunya PNS yang namanya mulai dimunculkan sebagai calon kandidat untuk maju dalam Pilkada DKI Jakarta adalah Sekretaris Daerah DKI Saefullah. (Baca: Ahok Ingin Gandeng PNS sebagai Pasangannya di Pilkada DKI Jakarta 2017)

Lantas, bagaimana peluang Basuki memenangkan Pilkada 2017 jika menggandeng Saefullah sebagai cawagub?

Direktur Cyrus Network Hasan Nasbi ketika dihubungi, Minggu (3/1/2016) menyebut kemungkinan itu sebagai suatu terobosan.

Langkah tersebut, menurut dia, sekaligus membuktikan kepada publik bahwa Basuki tidak memusuhi PNS.

"Sebenarnya itu sebuah terobosan juga. Itu bisa membuktikan kalau Ahok tidak memusuhi PNS bahwa kalau ketemu PNS yang baik justru dia mau PNS yang jadi wakilnya dia," ujar Hasan.

Selama ini, Basuki terkenal keras terhadap PNS DKI. Pria yang dikenal dengan nama Ahok itu tidak segan untuk mencopot PNS yang buruk kinerjanya dari jabatan mereka.

Ahok juga sering memarahi PNS di depan umum jika tidak puas dengan hasil kerja mereka. (Baca juga: Jika Sekda DKI Melawan Ahok pada Pilkada 2017...)

Hasan juga menilai bahwa menggandeng Saefullah bisa menjadi opsi bagi Ahok agar mendapatkan kekuatan lebih dari internal pemerintah.

"Artinya Ahok tidak anti-PNS, Ahok cuma alergi dengan PNS yang enggak kerja dan korup. Itu bagus sih buat Ahok karena itu juga bisa mensolidkan dukungan internal," ujar Hasan.

Jika Ahok menggandeng kader partai

Sebaliknya, Hasan menilai aneh jika Ahok tidak menggandeng PNS atau pihak independen lain untuk mendampinginya dalam Pilkada DKI 2017.

Lebih aneh lagi jika orang yang mendampingi Ahok merupakan kader partai politik. Hal itu dikarenakan selama ini Ahok menunjukkan sikap yang anti-partai.

"Loh kok sudah anti partai sekarang punya wakil orang partai lagi. Itu justru menimbulkan pertanyaan publik yang Ahok sendiri akan repot jawabnya," ujar Hasan.

Opsi ini akan semakin aneh apabila Ahok maju dalam Pilkada DKI 2017 melalui jalur independen. (Baca juga: Asal-usul Masuknya Saefullah hingga Ridwan Kamil dalam Bursa Cagub Gerindra)

Sebab, masyarakat yang memberikan dukungan KTP kepada Ahok telah menaruh harapan bahwa mantan bupati Belitung Timur itu tidak berhubungan dengan parpol.

Atas dasar itu, Hasan menilai lebih baik jika Ahok menggandeng PNS sebagai cawagub.

"Karena sekarang dia mau maju lewat independen artinya dia enggak percaya partai, pendukungnya juga mau Ahok maju independen dan mengabaikan partai," ujar Hasan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com