Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua KPUD DKI Ingatkan Teman Ahok

Kompas.com - 05/01/2016, 08:40 WIB
Jessi Carina

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Gerakan Teman Ahok telah memenuhi target pegumpulan KTP untuk bisa membawa Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama maju pilkada lewat jalur independen.

Namun, Teman Ahok harus memperhatikan UU No 8 tahun 2015 dan PKPU No 12 tahun 2015 untuk memastikan semua KTP mereka akan lolos verifikasi.

Ketua KPUD DKI Sumarno mengingatkan bahwa KTP yang dikumpulkan harus memiliki sebaran wilayah yang merata.

"KTP harus tersebar lebih dari 50 persen sebaran wilayah kabupaten atau kota," ujar Sumarno ketika dihubungi, Selasa (5/1/2016).

Sehingga, domisili KTP yang dikumpulkan tidak boleh berat di satu wilayah saja. Misalnya seperti Teman Ahok yang membuka booth pertama kali di wilayah Jakarta Utara, KTP yang mereka kumpulkan tidak boleh didominasi oleh KTP milik warga Jakarta Utara saja.

Selain itu, ketika KTP sudah diterima oleh KPUD DKI, KTP pendukung Ahok (sapaan Basuki) akan diperiksa keseuaian antara data pribadi di formulir dengan fotocopy KTP.

Kemudian, KPUD akan melihat kesesuaian antara alamat pendukung Ahok dengan data daerah pemilihan yang dimiliki KPUD.

Jika verifikasi tersebut gagal atau tidak sesuai dengan data KPUD, maka dukungan tersebut dicoret dan tidak memenuhi syarat.

"Kemudian ada juga penelitian identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung dan atau status perkawinannya," ujar Sumarno.

Mahkamah Konstitusi telah mengubah syarat pencalonan independen dari berdasarkan jumlah penduduk menjadi berdasarkan jumlah pemilih tetap.

Jika dihitung, KTP yang dibutuhkan Ahok pun turun dari yang tadinya sekitar 750.000 KTP menjadi sekitar 525.000 KTP saja.

Meski demikian, Sumarno mengatakan sebenarnya syarat mereka telah diperberat. Hal ini karena persentase dukungan yang dibutuhkan meningkat.

"Periode ini, persentasenya diperbesar 3,5 persen untuk DKI. Pilkada tahun 2012 syarat calon independen hanya menyerahkan dukungan 4 persen dari jumlah penduduk. Sekarang naik menjadi 7,5 persen, tapi enaknya bukan dari jumlah penduduk tapi jumlah pemilih pemilu terakhir," ujar Sumarno.

Menyadari hal ini, Teman Ahok memang berniat mengumpulkan KTP lebih banyak dari yang ditargetkan KPUD. Mereka bertekad untuk mengumpulkan KTP sebanyak 1 juta.

Tujuannya untuk memberikan dukungan cadangan kalau KTP mereka banyak yang tidak lolos verifikasi.

Basuki juga telah meminta Teman Ahok mengumpulkan KTP hingga 1 juta dengan alasan yang sama.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemprov DKI Bakal Libatkan BRIN dalam Pengembangan 'Food Estate' di Kepulauan Seribu

Pemprov DKI Bakal Libatkan BRIN dalam Pengembangan "Food Estate" di Kepulauan Seribu

Megapolitan
Mengenang 9 Tahun Kematian Akseyna, Mahasiswa UI Berkumpul dengan Pakaian Serba Hitam

Mengenang 9 Tahun Kematian Akseyna, Mahasiswa UI Berkumpul dengan Pakaian Serba Hitam

Megapolitan
Pengeroyokan Preman oleh Oknum TNI di Depan Polres Jakpus Mencekam, Warga Ketakutan

Pengeroyokan Preman oleh Oknum TNI di Depan Polres Jakpus Mencekam, Warga Ketakutan

Megapolitan
'Update' Kecelakaan Beruntun di Gerbang Tol Halim Utama, Total 9 Mobil Terlibat

"Update" Kecelakaan Beruntun di Gerbang Tol Halim Utama, Total 9 Mobil Terlibat

Megapolitan
Oknum TNI Diduga Keroyok Warga Sipil di Depan Polres Jakpus, Warga: Itu Darahnya Masih Ada

Oknum TNI Diduga Keroyok Warga Sipil di Depan Polres Jakpus, Warga: Itu Darahnya Masih Ada

Megapolitan
Polda, Polri, dan Kejati Tak Bacakan Jawaban Gugatan MAKI Terkait Desakan Tahan Firli Bahuri

Polda, Polri, dan Kejati Tak Bacakan Jawaban Gugatan MAKI Terkait Desakan Tahan Firli Bahuri

Megapolitan
Oknum TNI Aniaya 4 Warga Sipil di Depan Mapolres Jakpus

Oknum TNI Aniaya 4 Warga Sipil di Depan Mapolres Jakpus

Megapolitan
Ketua DPRD Kota Bogor Dorong Pemberian 'THR Lebaran' untuk Warga Terdampak Bencana

Ketua DPRD Kota Bogor Dorong Pemberian "THR Lebaran" untuk Warga Terdampak Bencana

Megapolitan
Dua Karyawan SPBU Karawang Diperiksa dalam Kasus Bensin Dicampur Air di Bekasi

Dua Karyawan SPBU Karawang Diperiksa dalam Kasus Bensin Dicampur Air di Bekasi

Megapolitan
Soal Urgensi Beli Moge Listrik untuk Pejabat, Dishub DKI: Targetnya Menekan Polusi

Soal Urgensi Beli Moge Listrik untuk Pejabat, Dishub DKI: Targetnya Menekan Polusi

Megapolitan
Jadwal Buka Puasa di DKI Jakarta Hari Ini, 28 Maret 2024

Jadwal Buka Puasa di DKI Jakarta Hari Ini, 28 Maret 2024

Megapolitan
Gagal Rekonstruksi karena Sakit, Gathan Saleh Dibawa ke Dokter

Gagal Rekonstruksi karena Sakit, Gathan Saleh Dibawa ke Dokter

Megapolitan
Karyoto Disebut Hentikan Perkara Firli Bahuri Diam-diam, Polda Metro Jaya: Mengada-ada!

Karyoto Disebut Hentikan Perkara Firli Bahuri Diam-diam, Polda Metro Jaya: Mengada-ada!

Megapolitan
9 Tahun Misteri Kasus Kematian Akseyna, Keluarga Tidak Dapat “Update” dari Polisi

9 Tahun Misteri Kasus Kematian Akseyna, Keluarga Tidak Dapat “Update” dari Polisi

Megapolitan
Ammar Zoni Residivis Narkoba 3 Kali, Jaksa Bakal Pertimbangkan Tuntutan Hukuman

Ammar Zoni Residivis Narkoba 3 Kali, Jaksa Bakal Pertimbangkan Tuntutan Hukuman

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com