Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) sebelumnya mengkritik Basuki atas keterlambatan ini.
"Kami serius, masalahnya kami kesulitan SDM (sumber daya manusia)-nya. Mereka (direksi PT Jakpro) enggak berani ambil keputusan," kata Basuki di Balai Kota, Selasa (12/1/2016).
Karena itu, Basuki menginstruksikan para direksi untuk mengajukan pengunduran diri jika mereka merasa tidak mampu membenahi velodrom.
Selain itu, menurut dia, PT Jakpro kerap mencari alasan untuk mengulur pelaksanaan rehabilitasi velodrom.
"Dia enggak berani putusin, ngeles-ngeles. Saya kejar, ngeles, kejar, ngeles. Saya bilang, kalian enggak bisa kerja, pintar memang bisnis keuangannya, tetapi bukan teknisnya," kata Basuki.
Kemenpora sebelumnya menilai Pemprov DKI Jakarta tak serius merehabilitasi velodrom di Rawamangun dan renovasi arena equestrian (berkuda) di Pulomas.
Jika dalam waktu sepekan Pemprov DKI Jakarta tidak juga bergerak cepat, Kemenpora berencana mengambil langkah alternatif.
"Untuk itu, kami akan terus mendesak Jakarta agar lebih serius terkait pembangunan ini karena Jakarta ini tugasnya sudah jauh berkurang, seperti renovasi GBK (Gelora Bung Karno) dan wisma atlet sudah diambil alih pemerintah pusat."
"Sementara itu, di sisi lain, Sumatera Selatan pun sudah menyelesaikan beberapa tower dan pembangunan LRT (light rail transit) yang sudah mulai dan ditargetkan selesai Juni 2018," kata Deputi V Kemenpora Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Gatot S Dewa Broto, Senin (11/1/2016).
Menurut dia, Basuki merupakan salah satu pejabat yang menandatangani host city contract untuk Asian Games 2018.
Secara moral, dialah yang bertanggung jawab atas keterlambatan ini.
Berdasarkan persyaratan Olympic Council of Asia (OCA), velodrom dan equestrian harus tetap dibangun.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.