"Sekarang kita gini saja, ngomong jujur ya, Anda rapat velodrom itu sejak kapan? Kalau kamu datang rapat, itu sudah tahu belum mau ditugasin apa? Soal-soal administrasi itu kan urusan kedua," kata Basuki di Balai Kota, Kamis (14/1/2016).
Seharusnya, kata Basuki, PT Jakpro sudah bisa melaksanakan lelang konstruksi sebelum pengesahan APBD DKI 2016.
Sebab, beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI juga sudah melaksanakan lelang sebelum APBD disahkan.
"Saya tanya, kenapa telat lelangnya? Dia bilang, 'Kan belum ketok palu (APBD), Pak'. Sudah ketok palu, baru dia urus berkas, ya kelamaan. Jangan selalu mau ke WC, tetapi Anda baru bikin WC gitu lho," kata Basuki kesal.
Sebelumnya, direksi PT Jakpro mengaku belum ada instruksi penunjukan instansinya untuk membangun maupun merevitalisasi kedua arena tersebut untuk kepentingan Asian Games 2018, baik berupa surat keputusan (SK) gubernur maupun peraturan gubernur (pergub).
Hal itu diungkapkan Direktur Operasional PT Jakpro Wahyu A Harun seusai rapat percepatan pembangunan velodrom dan equestrian di Balai Kota, Rabu (13/1/2016) kemarin.
"Saya belum tahu, orang belum ditunjuk juga. Nanti saya salah jawab," kata Wahyu.
Rencananya, velodrom Rawamangun akan dibangun total dan equestrian Pulomas akan direvitalisasi. (Baca: Belum Ada SK Penunjukan Jakpro sebagai Pelaksana Proyek Velodrom dan Equistrian)
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.