Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Petugas Bus "Feeder" Gratis untuk Warga Rusun Marunda Tak Selalu Mengecek Identitas Penumpang

Kompas.com - 18/01/2016, 17:46 WIB
Andri Donnal Putera

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Bus pengumpan atau feeder di Halte Rusunawa Marunda khusus diadakan untuk melayani penghuni rusunawa tersebut.

Namun, pada hari kedua bus ini beroperasi, Senin (18/1/2016), petugas atau pengemudi transjakarta tidak selalu mengecek KTP penumpang yang naik bus tersebut.

Petugas tampak tidak selalu memastikan apakah penumpang bus adalah warga Rusunawa Marunda atau bukan.

Jika penumpang adalah penghuni Rusunawa Marunda, maka mereka boleh naik bus secara gratis. (Baca: "Feeder" Transjakarta ke Marunda Belum Angkut Penumpang di Titik Pemberhentian)

Sementara itu, mereka yang bukan penghuni Rusunawa Marunda akan dikenakan biaya Rp 3.500.

Menurut pantauan Kompas.com di Halte Rusunawa Marunda, pengemudi transjakarta langsung mempersilakan penumpang di halte untuk naik ke bus.

Di dalam bus, pengemudi tidak mengecek KTP penumpang. "Enggak usah saya cek, ya, ini dari Marunda semua kan?" tanya pengemudi bernama Lutfi kepada penumpang.

"Iya, Pak, orang-orang sini juga, kok," jawab seorang ibu.

"Kalau saudara saya mau naik bus, gratis juga kan, Pak?" kata seorang ibu lainnya. Saat ditanya seperti itu, Lutfi hanya tertawa.

Menurut sejumlah pengemudi transjakarta, sampai hari ini jumlah penumpang bus pengumpan belum banyak, terlebih lagi penumpang yang naik dari Halte Tanjung Priok.

Hal ini berbeda dengan kondisi di Halte Rusunawa Marunda. (Baca: Ini Alasan Warga Rusun Marunda Pilih Naik Bus "Feeder")

Petugas di Halte Rusunawa Marunda itu secara jelas menanyakan terlebih dahulu apakah penumpang yang akan naik tersebut adalah warga Rusun Marunda atau bukan.

Jika penumpang merupakan penghuni Rusunawa Marunda, mereka cukup menunjukkan KTP atau KJP untuk bisa menggunakan layanan transjakarta dan bus pengumpan gratis.

Adapun transjakarta gratis yang melayani rute ke Rusunawa Marunda ini adalah bus berukuran sedang.

Pada tahap awal, ada lima bus yang dikerahkan untuk layanan gratis tersebut. (Baca: Usai Dikritik Ahok, Bangku Bus "Feeder" Transjakarta Akan Diubah)

PT Transjakarta membuka kemungkinan untuk menambah bus jika layanan ini banyak diminati warga.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Harga Bawang Merah di Pasar Senen Blok III Naik Dua Kali Lipat Sejak Lebaran

Harga Bawang Merah di Pasar Senen Blok III Naik Dua Kali Lipat Sejak Lebaran

Megapolitan
Dua Anggota TNI yang Tersambar Petir di Cilangkap Sedang Berteduh di Bawah Pohon

Dua Anggota TNI yang Tersambar Petir di Cilangkap Sedang Berteduh di Bawah Pohon

Megapolitan
Imam Budi Hartono dan Partai Golkar Jalin Komunikasi Intens untuk Pilkada Depok 2024

Imam Budi Hartono dan Partai Golkar Jalin Komunikasi Intens untuk Pilkada Depok 2024

Megapolitan
Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Baru 2 Bulan Indekos di Bekasi

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Baru 2 Bulan Indekos di Bekasi

Megapolitan
Dua Anggota TNI Tersambar Petir di Cilangkap, Satu Orang Meninggal Dunia

Dua Anggota TNI Tersambar Petir di Cilangkap, Satu Orang Meninggal Dunia

Megapolitan
Pasien DBD Meningkat, PMI Jakbar Minta Masyarakat Gencar Jadi Donor Darah

Pasien DBD Meningkat, PMI Jakbar Minta Masyarakat Gencar Jadi Donor Darah

Megapolitan
Sembilan Tahun Tempati Rusunawa Muara Baru, Warga Berharap Bisa Jadi Hak Milik

Sembilan Tahun Tempati Rusunawa Muara Baru, Warga Berharap Bisa Jadi Hak Milik

Megapolitan
Fraksi PSI: Pembatasan Kendaraan di UU DKJ Tak Cukup untuk Atasi Kemacetan

Fraksi PSI: Pembatasan Kendaraan di UU DKJ Tak Cukup untuk Atasi Kemacetan

Megapolitan
Polisi Pesta Narkoba di Depok, Pengamat: Harus Dipecat Tidak Hormat

Polisi Pesta Narkoba di Depok, Pengamat: Harus Dipecat Tidak Hormat

Megapolitan
Belajar dari Kasus Tiktoker Galihloss: Buatlah Konten Berdasarkan Aturan dan Etika

Belajar dari Kasus Tiktoker Galihloss: Buatlah Konten Berdasarkan Aturan dan Etika

Megapolitan
Cari Calon Wakil Wali Kota, Imam Budi Hartono Sebut Sudah Kantongi 6 Nama

Cari Calon Wakil Wali Kota, Imam Budi Hartono Sebut Sudah Kantongi 6 Nama

Megapolitan
Sepakat Koalisi di Pilkada Bogor, Gerindra-PKB Siap Kawal Program Prabowo-Gibran

Sepakat Koalisi di Pilkada Bogor, Gerindra-PKB Siap Kawal Program Prabowo-Gibran

Megapolitan
Foto Presiden-Wapres Prabowo-Gibran Mulai Dijual, Harganya Rp 250.000

Foto Presiden-Wapres Prabowo-Gibran Mulai Dijual, Harganya Rp 250.000

Megapolitan
Pemprov DKI Diingatkan Jangan Asal 'Fogging' buat Atasi DBD di Jakarta

Pemprov DKI Diingatkan Jangan Asal "Fogging" buat Atasi DBD di Jakarta

Megapolitan
April Puncak Kasus DBD, 14 Pasien Masih Dirawat di RSUD Tamansari

April Puncak Kasus DBD, 14 Pasien Masih Dirawat di RSUD Tamansari

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com