Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Peluru" Razman untuk Polisi dan TNI di Kalijodo

Kompas.com - 22/02/2016, 08:12 WIB
Kahfi Dirga Cahya

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Nama Razman Arif Nasution kini menjadi buah bibir. Statusnya sebagai pengacara warga Kalijodo membuat Razman kerap unjuk gigi di publik untuk menentang Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terkait penggusuran kawasan Kalijodo.

Razman mulai muncul di Kalijodo saat Selasa 16 Februari 2016 silam. Saat itu, ia bersama beberapa orang yang ditokohkan di Kalijodo, salah satunya Abdul Azis. Salah satu "peluru" yang diletuskan Razman ialah tentang polisi dan TNI.

Sejak pertama kali muncul di publik, "peluru" tersebut langsung dikeluarkan Razman. Ia mengingatkan perihal kewenangan polisi dan TNI dalam penertiban kawasan Kalijodo. Razman menilai, aparat harus bisa menjalankan tugasnya, yakni untuk mengamankan, bukan menindas warga di Kalijodo.

"Kalau ribut di sini, siapa yang bertanggung jawab? Karena itu, aparat penegak hukum jangan serta-merta menggunakan cara yang tidak santun," kata Razman, Selasa (16/2/2016).

Razman juga menuding bahwa aksi Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Komisaris Besar Krishna Murti dalam pengamanan penertiban Kalijodo berlebihan. Malahan, ia menyebut Krishna mencari popularitas belaka.

"Tadi malam (Kamis malam) 500 personel turun atas nama razia dan membuat rakyat menjadi takut. Saya ingatkan kepada Krishna Murti untuk bertugas sebaik-baiknya, jangan Anda merasa bisa menggunakan hukum sekuat Anda," kata Razman, Jumat (19/2/2016).

Ia juga mengungkapkan dirinya tak takut dengan Krishna hanya karena berstatus sebagai pejabat Polda Metro Jaya.

"Memang kalau Anda sering masuk televisi dengan jabatan Anda, terus kita takut sama Anda? Enggak takut saya. Jangan karena Anda sering tampil dan Anda berpikir paling jago di Polda Metro itu," kata Razman dengan nada meninggi dan muka memerah.

Tak berhenti di situ, tudingan Razman terhadap polisi dan TNI juga dilontarkannya seusai Operasi Pekat (Penyakit Masyarakat) yang dlakukan personel gabungan polisi dan TNI pada Sabtu 20 Februari 2016 kemarin. Razman menilai bahwa para polisi melanggar aturan dengan tidur-tiduran di kafe milik Azis, Kafe Intan.

"Kafe Intan itu penuh dengan Brimob, penuh dengan orang-orang polisi berpakaian (seragam). Mereka tidur-tiduran meminum minuman yang ada di dalam. AC dihidupkan, barang acak-acakan, rokok dihabiskan, kemudian saya datang mereka tidur dengan enaknya ber-AC," ucap Razman di Kalijodo, Jakarta Utara, Sabtu sore.

"Peluru" balasan

Kapolda Metro Jaya Irjen Tito Karnavian sudah mendukung penertiban kawasan Kalijodo sejak masih menjadi wacana. Menurut Tito, polisi akan mendukung kebijakan Pemprov DKI selama masih dalam koridor baik.

"Prinsip, kami akan membantu. Apa kebijakan Pemda, akan kami dukung," kata Tito, Rabu (10/2/2016).

Sementara itu, Panglima Kodam Jaya (Pangdam Jaya) Mayjen Teddy Lhaksmana mengungkapkan akan menindak keras jika ada anggotanya yang membekingi kawasan Kalijodo. Ia juga memperingatkan preman Kalijodo agar tidak melukai anggotanya.

"Jangan sampai ada anggota saya yang lecet karena ulah preman Kalijodo. Jika itu terjadi, saya sanggup bayar biaya termahal untuk itu," kata Teddy di Makodam Jaya, Jakarta Timur, Rabu (17/2/2016).

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menepis "peluru" Razman terkait pelibatan TNI dan polisi dalam penertiban kawasan Kalijodo. Ahok menilai, kritikan tersebut "lagu lama".

"Itu kritik sudah sejak zamannya Waduk Pluit. Sekarang kalau Satpol PP kita datang terus kamu pukulin, kamu ribut, terus kita balas, kamu bawa pengacara, kamu jadi gugat kita," ujar Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (19/2/2016).

Ahok juga mencontohkan kasus penertiban kawasan Kampung Pulo pada 2015 silam. Menurut Ahok, ada yang tak adil dalam menyikapi keterlibatan TNI dan polisi.

"Polisi lewat sedikit nyenggol kamu terus kamu jatuh, langsung lapor ke mana-mana. Kan kasus Kampung Pulo itu sudah jelas. Kamu yang teriak-teriak panggil pengacara," ujar Basuki.

Kompas TV Sajam & Miras Ditemukan di Kafe Kalijodo
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

PDI-P DKI Mulai Jaring Nama Bacagub DKI, Kader Internal Jadi Prioritas

PDI-P DKI Mulai Jaring Nama Bacagub DKI, Kader Internal Jadi Prioritas

Megapolitan
PDI-P Umumkan Nama Bacagub DKI yang Diusung pada Mei 2024

PDI-P Umumkan Nama Bacagub DKI yang Diusung pada Mei 2024

Megapolitan
Keluarga Tak Tahu RR Tewas di Tangan 'Pelanggannya' dan Dibuang ke Sungai di Bekasi

Keluarga Tak Tahu RR Tewas di Tangan "Pelanggannya" dan Dibuang ke Sungai di Bekasi

Megapolitan
KPU Jaktim Buka Pendaftarab PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

KPU Jaktim Buka Pendaftarab PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

Megapolitan
NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

Megapolitan
Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Megapolitan
Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Megapolitan
“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

Megapolitan
Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Megapolitan
DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

Megapolitan
PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

Megapolitan
DPRD dan Pemprov DKI Rapat di Puncak, Bahas Soal Kelurahan Dapat Anggaran 5 Persen dari APBD

DPRD dan Pemprov DKI Rapat di Puncak, Bahas Soal Kelurahan Dapat Anggaran 5 Persen dari APBD

Megapolitan
Anggaran Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Disorot, Dinas Citata: Itu Masih Perencanaan

Anggaran Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Disorot, Dinas Citata: Itu Masih Perencanaan

Megapolitan
Gerak Gerik NYP Sebelum Bunuh Wanita di Pulau Pari: Sempat Menyapa Warga

Gerak Gerik NYP Sebelum Bunuh Wanita di Pulau Pari: Sempat Menyapa Warga

Megapolitan
Tunggak Biaya Sewa, Warga Rusunawa Muara Baru Mengaku Dipersulit Urus Administrasi Akte Kelahiran

Tunggak Biaya Sewa, Warga Rusunawa Muara Baru Mengaku Dipersulit Urus Administrasi Akte Kelahiran

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com