Warga Kapuk Melawan Pembongkaran

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan membangun jalan inspeksi di lokasi itu. Warga Kapuk melawan, bentrokan dengan aparat pun pecah.

Rumah warga yang ditertibkan itu berada di RT 009 RW 007 Kedaung Kaliangke dan RT 005, RT 008, RT 009, RT 014, dan RT 016 Kapuk.

Sejak pukul 08.00, ekskavator sudah menggempur kawasan tersebut. Sebagian warga memilih membongkar sendiri rumah mereka.

Sejak dua hari sebelumnya, lurah dan ketua RW sudah menyosialisasikan rencana pembongkaran itu. Ini pembongkaran tahap kedua setelah pelaksanaan pertama setahun lalu.

Nasum (69), Ketua RT 009 RW 007, mengatakan, Pemprov DKI Jakarta akan membebaskan tanah selebar 26 meter di sisi kiri dan kanan Kali Apuran. Kali tersebut mengalami penyempitan dan pendangkalan.

Sejak puluhan tahun lalu, warga mengokupasi lahan tersebut. Namun, kedudukan mereka separuh diakui, terbukti dari rutinnya mereka membayar Pajak Bumi dan Bangunan setiap tahunnya.

"Sebagian besar warga sudah tinggal di rumah susun. Ada yang di rusun Pesakih, Daan Mogot; Pulogebang, dan Komarudin, Jakarta Timur," ujar Nasum.

Akan tetapi, Singgih Santoso (41), warga Kapuk, mengatakan, 80 kepala keluarga di kelurahannya ada yang memilih bertahan dan mendirikan tenda di lokasi penggusuran.

Mereka menagih janji lurah Kapuk yang sebelumnya mengatakan tempat tinggal mereka tak akan digusur.

Warga yang memilih bertahan menolak direlokasi ke Rusunawa Marunda. Alasannya, lokasi rusun sangat jauh. Sebagian besar warga bekerja di sekitar Kapuk sebagai buruh pabrik, pedagang, dan pekerja serabutan.

"Hari ini lurah tidak datang. Makanya, kami mau mendatangi ke kantornya, menagih janji," kata Singgih.

Warga sekitar menuturkan, sebagian warga yang menolak direlokasi ke rusun kembali ke lahan yang telah digusur dan mendirikan lapak semipermanen.

Pembangunan jalan inspeksi di area itu memang belum terlaksana. Hal itu yang memicu warga datang kembali ke lahan itu.

Di RT 009 RW 007, ada 10 kepala keluarga yang menolak direlokasi ke rusun. Mereka justru meminta ganti rugi lahan dan bangunan yang akan dijadikan jalan inspeksi. Warga Kapuk juga berpendapat senada.