Apa Maksud Ahok dengan Banjir Jakarta sebagai Sabotase?

"Iya dong, saya anggap seperti itu (sabotase)," kata Ahok di Balai Kota, Selasa (1/3/2016).

Ia mencontohkan banjir yang merendam kolong Dukuh Atas, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu. Ahok menyebut banjir itu terjadi karena pompa air di sana rusak dan saat bersamaan  kamera pengawas atau CCTV mati.

"Terus kolong Semanggi-Gatot Subroto pernah tenggelam karena semua tali airnya dikasih konblok," kata Ahok.

Baca: Kadis Tata Air Sebut Hampir Semua Saluran Air di Jakarta Terganggu.

Kasus terbaru, pekerja harian lepas (PHL) Suku Dinas Tata Air Jakarta Pusat menemukan banyak bungkus kabel di saluran air di Jalan Medan Merdeka Selatan.

Modus itu juga pernah dilakukan tahun 2014 di Jalan Medan Merdeka Barat. Akibatnya, jalan di sekitar daerah itu tergenang.

"Nah, terus masukin kawat kabel begitu banyak, itu jelasinnya gimana coba? Iseng amat kamu gitu lho," kata Ahok. 

Baca: Jumlah Tumpukan Kulit Kabel di Selokan Jalan Medan Merdeka Bertambah Jadi 12 Truk.

Ahok menampik bahwa sabotase itu dilakukan untuk menjegalnya pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017.

Pekan lalu, Ahok mengatakan, dirinya sering ditertawakan orang karena kebiasaannya mengaitkan timbulnya banjir dengan sabotase. Ia menegaskan, dirinya tak asal bicara.

Menurut dia, dugaan adanya sabotase itu bermula dari terjadinya banjir di Jakarta Utara awal 2015. Saat itu banjir terjadi karena tidak berfungsinya pompa air di Waduk Pluit setelah dimatikannya aliran listriknya oleh PLN.

"Ini yang saya bilang sabotase. Tapi saya diketawain," kata Ahok saat acara peresmian Kantor Satrolda Ditpolair Polda Metro Jaya, Penjaringan, Jakarta Utara, Januari lalu.

Ahok mengemukakan, tahun 2015 itu, sejumlah orang mendatanginya. Mereka meminta dia menandatangani surat permohonan status darurat banjir. Jika Ahok menandatangani surat tersebut, institusi yang menangani masalah banjir bisa langsung menggelontorkan dana hingga Rp 57 miliar.

"Itulah kenapa saya bilang sabotase, saya tidak mau sebut, tapi adalah beberapa orang yang menemui saya minta tanda tangani darurat banjir. Saya bilang enggak bisa," kata dia.

"Kalau saya tanda tangani, berarti yang menangani banjir bisa mengeluarkan uang Rp 57 miliar untuk bantuan-bantuan yang tidak bisa kita lacak," lanjut Ahok ketika itu.