Sebab, menurut dia, satuan kerja perangkat daerah (SKPD) kerap gagal membeli lahan.
"KPK lagi meneliti apakah kemungkinan ada komisi atau tidak (dalam pembelian lahan)," kata Basuki di Balai Kota, Rabu (16/3/2016).
Adapun SKPD yang dimaksud Basuki antara lain Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI, Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI, serta Dinas Tata Air DKI.
Basuki juga mengaku telah mengirim kelengkapan data yang dibutuhkan KPK agar lembaga antikorupsi itu dapat meneliti apakah ada permainan atau tidak di balik proses pembelian lahan di SKPD tersebut.
Selain itu, dia juga menginstruksikan Inspektorat DKI untuk menelusuri kemungkinan permainan yang dilakukan para notaris.
"Mereka sudah temukan, beberapa pembelinya (tanah) mirip," kata Basuki.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.