JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menilai ada dampak tak baik jika suatu daerah dipimpin oleh kepala daerah yang punya kebiasaan marah-marah.
Siti menyatakan, kebiasaan itu hanya akan membuat suasana pemerintahan jadi gaduh.
Hal ini diungkapkannya dalam Forum Diskusi yang diselenggarakan ormas Kibar Indonesia, dengan tema "Kursi Panas DKI 1 Tanpa Dukungan DPRD, Berhasilkah?" di Warung Komando, Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (17/3/2016).
Menurut Siti, sikap kepala daerah yang punya kebiasaan marah akan ditiru kepala daerah lainnya.
"Jangan sampai ada virus baru kepala daerah seluruh Indonesia, silakan marah-marah. Jadi menurut saya daerah akan gaduh dan ada pola yang tidak harmonis antara DPRD dan Kepala Daerah," kata Siti.
Siti menyatakan, seorang kepala daerah harus mampu menjaga sinergitas dengan DPRD. Sehingga, dalam merumuskan program atau membuat aturan perda, bisa berjalan lancar.
Namun, jika kebiasaan konflik yang dikedepankan, kondisi yang terjadi akan sebaliknya.
"Nanti program akan terkunci (tidak berjalan)," ujar Siti.
Sehingga, menurut Siti diperlukan pemimpin yang bersifat integritas, piawai menjalin relasi dengan legislatif, dan juga berjiwa ketatanegaraan dan memiliki tutur kata yang santun.
Sebab, jika sebaliknya maka dianggap tidak menjalankan mandat dalam aturan.
"Itu menyalahi tentunya undang-undang yang sudah mensyaratkan adanya sinergi antara eksekutif dan DPRD. Dan DPRD adalah refleksi dari Dewan Perwakilan Rakyat. Itu yang tidak bisa dinafikan oleh siapapun," ujarnya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.