JAKARTA, KOMPAS.com - PD Pembangunan Sarana Jaya mengklaim tak ada satupun lahannya yang dipakai untuk kepentingan politik. Perusahaan pengembang berstatus Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta ini mengatakan, pihaknya menuruti aturan pemerintah terkait peruntukan lahan.
"Sampai sekarang tidak ada satupun aset kami yang dipakai untuk kepentingan partai politik," kata Direktur Pengembangan Sarana Jaya Yoory Pinontoan kepada Kompas.com, Rabu (23/3/2016).
Yoory mengatakan, pihaknya memiliki empat hingga lima lahan yang dikelola di wilayah DKI Jakarta.
Selain itu, Sarana Jaya juga memiliki beberapa aset yang berada di luar DKI diantaranya daerah Serpong dan Margonda. Yoory mengatakan pihaknya bisa saja menerima penyewa untuk kepentingan politik. Namun, lahan tersebut harus jelas peruntukannya.
"Kami ini murni business to business dan tidak ada kepentingan politik apapun di sini. Saya tidak tahu apakah partai politik boleh pakai, tapi selama mereka menyewa dengan harga pasar dan lahan tersebut jelas peruntukannya untuk apa, ya gak apa apa," ujar Yoory.
Sarana Jaya disebut-sebut sebagai pengelola lahan markas "Teman Ahok" di Kompleks Graha Pejaten, Jakarta Selatan. Namun Sarana Jaya telah memastikan bahwa pihaknya tidak lagi mengelola lahan tersebut sejak November 2012 karena kontrak pengelolaan lahan sudah habis dan tidak diperpanjang. (Baca: Ternyata, PD Pembangunan Sarana Jaya Tak Lagi Kelola Lahan Markas "Teman Ahok".)
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.