JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Advokasi Partai Gerindra, Habiburohman, mengisyaratkan Bendahara Umum DPD Gerindra DKI Jakarta akan dipecat dari partai. Namun, putusan resmi akan diberikan setelah siang majelis kehormatan siang ini, Senin (4/4/2016).
"Insya Allah (dipecat)," kata Habiburohman saat ditanya kepastian Sanusi di kantor DPP Gerindra, Jakarta Selatan, Senin.
Persidangan majelis kehormatan, kata Habiburohman, tidak harus menunggu hasil persidangan di ranah hukum kasus Sanusi. Sebab, indikasi pelanggaran etik dalam kasus Sanusi dianggap sudah jelas.
"Ada OTT (operasi tangkap tangan), barang bukti dan yang bersangkutan ada di sana. Jadi untuk membuat keputusan sudah jelas," ujar Habiburohman.
Sanusi, lanjut Habiburohman melanggar anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) Gerindra. Untuk konteks anggaran dasar Sanusi dianggap tidak menjaga nama baik kehormatan partai.
"Kalau anggaran rumah tangga itu tidak mengamalkan tujuan partai dalam hal ini adalah mendukung tipikor," kata Habiburohman.
Oleh karena ada dua pelanggaran itu, Sanusi akan dikenakan pasal 4 dalam anggaran dasar yang berisi pemberhentian sebagai anggota partai.
KPK menetapkan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta M Sanusi dan Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land, Ariesman Widjaja sebagai tersangka.
Keduanya ditetapkan sebagai tersangka terkait pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Zonasi dan Pulau-Pulau Kecil dan Raperda tentang Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.
Penetapan tersangka ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar KPK pada Kamis (31/3/2016) malam di sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta Selatan. Dalam OTT itu, tim KPK menyita uang senilai Rp 1,1 miliar dan Rp 140 juta.
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
