Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sanusi Disebut hanya Broker Aguan

Kompas.com - 12/04/2016, 06:50 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Krisna Murti, pengacara mantan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi, mengaku bingung mengapa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan pencegahan ke luar negeri terhadap Chairman Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma atau Aguan.

Menurut Krisna, tidak ada hubungan antara kliennya dengan Aguan. Namun, ia mengakui Sanusi menyebut nama Aguan di dalam berita acara pemeriksaan (BAP).

Penyidik KPK, kata dia, menanyakan maksud dan tujuan Sanusi menemui Aguan.

"Tapi ini kaitannya karena Bang Uci (sapaan Sanusi) membicarakan masalah proyek. Dia broker, menjual produk-produknya. Bang uci kan suka ngejualin produknya, kerjasama dengan perusahaan properti itu. Enggak ada kaitannya dengan reklamasi," kata Krisna dalam acara Aiman yan ditayangkan Kompas TV, Senin (11/4/2016) malam.

Ia menampik Sanusi menerima sejumlah dana dari Agung Sedayu untuk meloloskan pembahasan Raperda Rencana Zonasi dan Wilayah Pesisir Pantai Utara dan revisi Perda Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Rencana Tata Ruang Pantura Jakarta.

Menurut dia, Agung Sedayu Group tidak memiliki kepentingan dalam pembahasan dua raperda itu. Soalnya, izin reklamasi untuk pulau buatan oleh Agung Sedayu Group telah diberikan mantan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo.

"Apa kepentingannya? Toh izin sudah beres. Agung Sedayu lebih dahulu izinnya ditandatangani dan sudah selesai, kewajiban pengusaha mereka juga sudah selesai," kata Krisna.

Selain Aguan, KPK mengajukan pencegahan bepergian keluar negeri terhadap Direktur Agung Sedayu Group, Richard Halim Kusuma, dan rekan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Sunny Tanuwidjaja.

Krisna menampik nama-nama yang dicegah ke luar negeri ini merupakan hasil dari "nyanyian" Sanusi.

"Kami sebut artinya ada pertanyaan yang diajukan penyidik menyangkut masalah mekanisme. Nah siapa saja yang terlibat dalam mekanisme pembahaan raperda ini," kata Krisna.

"Pencekalan ke luar negeri toh belum tentu bersalah. Ini kan hanya meyakinkan penyidik. Karena mungkin ada motif atau modus sehingga memudahkan penyidik untuk dilakukan pencekalan," kata Krisna.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bisakah Beli Tiket Masuk Ancol On The Spot?

Bisakah Beli Tiket Masuk Ancol On The Spot?

Megapolitan
Keseharian Galihloss di Mata Tetangga, Kerap Buat Konten untuk Bantu Perekonomian Keluarga

Keseharian Galihloss di Mata Tetangga, Kerap Buat Konten untuk Bantu Perekonomian Keluarga

Megapolitan
Kajari Jaksel Harap Banyak Masyarakat Ikut Lelang Rubicon Mario Dandy

Kajari Jaksel Harap Banyak Masyarakat Ikut Lelang Rubicon Mario Dandy

Megapolitan
Datang Posko Pengaduan Penonaktifkan NIK di Petamburan, Wisit Lapor Anak Bungsunya Tak Terdaftar

Datang Posko Pengaduan Penonaktifkan NIK di Petamburan, Wisit Lapor Anak Bungsunya Tak Terdaftar

Megapolitan
Dibacok Begal, Pelajar SMP di Depok Alami Luka di Punggung

Dibacok Begal, Pelajar SMP di Depok Alami Luka di Punggung

Megapolitan
Ketua DPRD DKI Kritik Kinerja Pj Gubernur, Heru Budi Disebut Belum Bisa Tanggulangi Banjir dan Macet

Ketua DPRD DKI Kritik Kinerja Pj Gubernur, Heru Budi Disebut Belum Bisa Tanggulangi Banjir dan Macet

Megapolitan
Rampas Ponsel, Begal di Depok Bacok Bocah SMP

Rampas Ponsel, Begal di Depok Bacok Bocah SMP

Megapolitan
“Semoga Prabowo-Gibran Lebih Bagus, Jangan Kayak yang Sudah”

“Semoga Prabowo-Gibran Lebih Bagus, Jangan Kayak yang Sudah”

Megapolitan
Ketua DPRD: Jakarta Globalnya di Mana? Dekat Istana Masih Ada Daerah Kumuh

Ketua DPRD: Jakarta Globalnya di Mana? Dekat Istana Masih Ada Daerah Kumuh

Megapolitan
Gerindra dan PKB Sepakat Berkoalisi di Pilkada Bogor 2024

Gerindra dan PKB Sepakat Berkoalisi di Pilkada Bogor 2024

Megapolitan
Anggaran Kelurahan di DKJ 5 Persen dari APBD, F-PKS: Kualitas Pelayanan Harus Naik

Anggaran Kelurahan di DKJ 5 Persen dari APBD, F-PKS: Kualitas Pelayanan Harus Naik

Megapolitan
Mobil Mario Dandy Dilelang, Harga Dibuka Rp 809 Juta

Mobil Mario Dandy Dilelang, Harga Dibuka Rp 809 Juta

Megapolitan
Jual Foto Prabowo-Gibran, Pedagang Pigura di Jakpus Prediksi Pendapatannya Bakal Melonjak

Jual Foto Prabowo-Gibran, Pedagang Pigura di Jakpus Prediksi Pendapatannya Bakal Melonjak

Megapolitan
Periksa Kejiwaan Anak Pembacok Ibu di Cengkareng, Polisi: Pelaku Lukai Tubuhnya Sendiri

Periksa Kejiwaan Anak Pembacok Ibu di Cengkareng, Polisi: Pelaku Lukai Tubuhnya Sendiri

Megapolitan
Fahira Idris Paparkan 5 Parameter Kota Tangguh Bencana yang Harus Dipenuhi Jakarta sebagai Kota Global

Fahira Idris Paparkan 5 Parameter Kota Tangguh Bencana yang Harus Dipenuhi Jakarta sebagai Kota Global

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com