Warga: Saat Itu, Jokowi-Ahok Menang Mutlak di Kampung Akuarium

JAKARTA, KOMPAS.com - Salah seorang warga Kampung Akuarium, Pasar Ikan, Jakarta Utara, Upi Yunita, menyayangkan penertiban yang berlangsung di tempat tinggalnya pekan lalu.

Upi menyebut ratusan warga di sana kalah menghadapi ribuan aparat yang diturunkan untuk menertibkan bangunan kawasan Pasar Ikan.

"Pas kerusuhan terjadi, kami dianggap seperti sampah dan penjajahan di zaman Belanda. Ini dilakukan oleh tiga pilar, personelnya 4.000 orang dan kami 300 orang," kata Upi, saat berdialog dengan DPRD DKI Jakarta, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (18/4/2016).

Dia pun mempertanyakan sikap TNI dan Polri, yang ikut membantu Pemprov DKI Jakarta.

(Baca: Dapat Aduan Warga Pasar Ikan, DPRD DKI Berkirim Surat ke Ahok)

Selain itu, Upi menyebut pasangan Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok meraih kemenangan pada Pilkada DKI 2012 lalu di Kampung Akuarium, Pasar Ikan.

Hanya saja, Upi tidak menjelaskan detail berapa persen kemenangan yang diraih pasangan Jokowi-Ahok.

"Jokowi-Ahok menang mutlak di Kampung Akuarium. Saat itu, Jokowi janji kontrak politik kalau rumah kumuh tidak akan digusur tapi ditata dengan baik, makanya kami pilih," kata Upi.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Petra Lumbuun mengaku sudah menyepakati penghentian sementara penertiban di RW 01-03 Kampung Akuarium.

Sejauh ini, baru pemukiman di RW 04 yang diratakan dengan tanah. Petra lalu meminta Pemprov DKI Jakarta memikirkan nasib 385 kepala keluarga RW 04 yang belum mendapat unit rusun.

"Waktu itu saya agak kesal dengan Dinas Perumahan, camat dan lurah, kok bisa warga di-pingpong. Sampai di rusun, enggak ada kunci atau ada kunci tetapi di dalam masih ada orang," kata Petra.

(Baca: Ketua DPRD DKI Sebut Penggusuran Pasar Ikan Keterlaluan Sekali)

Tak hanya itu, ia juga meminta agar Dinas Perumahan DKI Jakarta menyediakan rusun bagi "manusia perahu", atau warga Pasar Ikan yang terpaksa tinggal di perahu setelah rumahnya digusur. 

Menurut dia, "manusia perahu" perlu disediakan tempat tinggal meskipun mereka tidak memiliki KTP DKI Jakarta.