Ahok Ingin Pemprov DKI Ambil Alih Penjagaan Pintu Air Ciliwung

JAKARTA, KOMPAS.com — Dalam rapat penanganan banjir yang digelar di Balai Kota, Jumat (22/4/2016), Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sempat terlihat emosi saat mendengar informasi bahwa salah satu petugas pintu air di aliran Sungai Ciliwung yang tidak ada di pos jaga saat hujan deras mengguyur Jakarta pada Kamis (21/4/2016) dini hari.

Penjagaan pintu air di 13 sungai besar, tak terkecuali Sungai Ciliwung, diketahui merupakan wewenang Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

"Kurang ajar ini. Harus dilaporkan ke Pak Teuku Iskandar (Kepala BBWSCC) supaya orangnya (petugas pintu air) dipecat sekalian," ujar Ahok.

Pada kesempatan itu, Ahok juga menyatakan keinginan agar wewenang penjagaan pintu air di 13 sungai besar diserahkan kepada Pemerintah Provinsi DKI. Ia menilai, Pemprov DKI mampu menjalankan tugas tersebut karena memiliki sumber daya manusia yang cukup.

"Petugas kita banyak, kok. Nanti akan saya kirim segera surat ke BBWSCC biar nanti petugas pintu air kita yang ambil alih," ujar Ahok.

Seperti diberitakan, hujan deras mengguyur Jakarta pada Kamis dini hari dan menyebabkan munculnya genangan di banyak tempat, antara lain di kawasan Pademangan dan Gunung Sahari.

Rapat penanggulangan banjir yang diadakan Ahok dan jajarannya di Balai Kota menghasilkan kesimpulan bahwa genangan yang terjadi di Gunung Sahari dan Pademangan diakibatkan penyaluran aliran air yang tidak merata.

Menurut Ahok, genangan seharusnya tidak perlu ada jika aliran air yang masuk dari pintu air Masjid Istiqlal bisa dibagi dua, yakni satu ke arah Waduk Pluit dan satu lagi ke Ancol. Namun, hal itu tidak dilakukan pada Kamis dini hari kemarin.

"Kalau petugasnya dari kita, nanti bisa kita yang atur sendiri buka tutup pintu airnya," kata Ahok. (Baca: Ahok Heran Gunung Sahari Banjir, Ternyata Pompa Air Dimatikan)